2004 Human Rights Report - Elsam

BAGIAN PERTAMA
Pendahuluan
Ketika tahun 2004 berganti, berarti kita
telah lima tahun dalam era reformasi.
Meskipun telah lima tahun, penuntasan
berbagai permasalahan hak asasi manusia terasa
belum begitu mengembirakan. Bahkan dalam
dua tahun terakhir ini, perlindungan dan
pemajuan hak asasi manusia seakan kembali
ketitik terendah, karena reformasi kelembagaan
dan ratifikasi instrumen norma hak asasi
manusia internasional belum terjadi seperti
yang diharapkan. Di samping itu, upaya untuk
mencegah berulangnya pelanggaran hak asasi
manusia terasa sangat lamban serta belum
memiliki arah yang jelas. Dengan sendirinya kita
kembali mengalami berulangnya pelanggaran
hak asasi manusia yang bahkan tidak bisa kita
bedakan dengan pelangaran di era Soeharto.
Situasi serba lamban itu disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu: (i) Kembali menguatnya
penggunaan regulasi kedaruratan yang disertai
pengerahan kekuatan militer untuk
menyelesaikan tuntutan kemerdekaan atau
konflik sosial di beberapa daerah; (ii) Terlalu
bersandarnya agenda perbaikan ekonomi
nasional kepada pemilik modal; (iii)
Diabaikannya hak-hak ekosob masyararakat
dalam proses desentralisasi kekuasaan; dan (iv)
Masih lestarinya watak patriarki dalam birokrasi
negara. Keempat faktor itu pada gilirannya
membuat negara lebih berpihak kepada pemilik
modal di satu sisi dan menyisihkan perempuan
dari proses pengambilan keputusan politik
nasional di sisi lain.
Dalam era reformasi ini, agenda utama yang
dituntut masyarakat, terutama korban dan
keluarga korban, adalah penyelesaian kasus
pelanggaran hak asasi manusia pada masa
Soeharto. Untuk menjawab tuntutan itu mulai
diselidiki kasus kerusuhan Mei dan Penculikan
aktivis pro-demokrasi, DOM Aceh dan
kejahatan militer di Timor Lorosae pasca jajak
pendapat. Kemudian penyelidikan berlanjut ke
kasus seperti kasus penembakan mahasiswa
Trisakt-Semanggi, Talangsari dan kasus-kasus
pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Sayangnya, sebagian besar hasil penyelidikan
itu, di dalam pengadilan tidak mendapatkan
respon yang baik. Hal itu terlihat dari bebasnya
para terdakwa. Bahkan tak jarang pula ada hasil
penyelidikan terkatung-katung nasibnya karena
berkasnya selalu bolak-balik antara Komnas
HAM dan Kejaksaan Agung. Kondisi ini-lah
yang menimbulkan skeptisme dari masyarakat
terhadap proses reformasi institusi peradilan.
Rendahnya kepercayaan itu kemudian
diperburuk oleh masihnya tingginya tingkat
korup di lembaga-lembaga peradilan tersebut.
Selain itu lembaga peradilan juga tidak mampu
mengatasi atau menolak intervensi dari pihak
eksekutif, legislatif, serta institusi militer atau
polisi.
Sepanjang lima tahun terakhir, pemerintah
— baik di tingkat pusat, propinsi, maupun
kabupaten/kota — dalam membuat kebijakan
baru terlihat lebih banyak mengabaikan hak
asasi manusia ketimbang memberikan
perangkat melindungi. Produk undang-undang
yang melindungi hak asasi manusia di awal
reformasi dalam perkembangannya belum
menjadi acuan bagi daerah seperti provinsi dan
kabupaten/kota dalam membuat kebijakan
baru. Kadang kala kebijakan yang tidak respek
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?
1