2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

mengakibatkan penduduk lokal harus menanggung persoalan-persoalan baru, terutama di bidang ekonomi. Pembatasanpembatasan ini dikeluarkan melalui regulasi daerah. Di seluruh Papua, aktivitas politik dan sosial penduduk lokal terganggu karena munculnya Surat Keputusan Bersama tentang Pelarangan Peringatan Hari Kematian Theis dan Penyelenggaran Hari Kemerdekaan Papua. SK tersebut dengan serta merta menjadi alat untuk membubarkan dan menangkap para peserta demonstrasi di seluruh wilayah Papua. 24 Di samping menggunakan regulasi daerah, pembatasan-pembatasan ini juga dilakukan dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan ancaman yang ditujukan kepada pemimpin atau tokoh masyarakat yang tidak segaris dengan kebijakan pemerintah sipil daerah atau pejabat militer. Januari 2001, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, H Bismar Mannu SH mengeluarkan statement bahwa Theis cs terbukti melakukan makar. 25 Di Pegunungan Bintang dan Mulia, penerapan strategi militer untuk memblokade wilayah pasca penyerangan anggota militer di wilayah tersebut membuat penduduk lokal kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka karena pasokan-pasokan bahan pokok dibatasi. 26 6. Kejahatan Terhadap Pekerja Kemanusiaan Menguatnya penggunaan langkah-langkah militer untuk menangani ketegangan politik dan sosial di beberapa daerah juga berakibat semakin rentannya aksi-aksi kekerasan terhadap para pekerja kemanusiaan. Kontrol militer terhadap wilayah-wilayah yang dinyatakan sebagai daerah operasi militer, membuat ruang gerak dari para pekerja kemanusiaan semakin terbatas. Para pekerja hak asasi manusia kerap dilarang untuk menjalankan kerja-kerja pemantauan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dengan dalih daerah tersebut merupakan daerah tertutup. Para penguasa militer setempat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk maklumat atau memblokade yang melarang organisasi-organisasi hak asasi manusia beroperasi di wilayah tersebut. Sejumlah pekerja hak asasi manusia di wilayah konflik, kerap mendapat terror dan ancaman dari orang-orang tidak dikenal yang isi dari ancaman tersebut meminta agar mereka segera berhenti melakukan pencatatan atas fakta-fakta pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik. Di samping itu, Polisi dan militer lokal kerap mengeluarkan ancaman akan menangkap 38 Bagian III
sejumlah pekerja hak asasi manusia. 27 Di Aceh, dengan menuduh sebagai kaki tangan pemberontak GAM, militer menangkap dan memenjarakan sejumlah pekerja hak asasi manusia. Di Papua, Blokade militer terhadap wilayah Pegunungan Mulia, pasca peristiwa pembunuhan penduduk sipil oleh orang-orang tidak dikenal, membuat sejumlah aktivis hak asasi manusia yang akan melakukan investigasi pelanggaran hak asasi manusia gagal untuk melakukan investigasi karena blokade militer yang cukup ketat. Di poso, seorang pendeta yang kerap bersuara keras tentang tindak pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk sipil, kemudian ditangkap, setelah mobil yang ditumpanginya tiba-tiba ditemukan senjata api saat pasukan militer dan polisi melakukan sweeping. Di Ambon, pertengahan 2000, tiga orang pekerja hak asasi manusia ditangkap oleh anggota militer karena dituduh sebagai provokator dan kemudian selama di pos militer pekerja kemanusiaan tersebut dipukuli hingga babak belur. 28 Kriminalisasi ini menyebabkan para pekerja hak asasi manusia di wilayah konflik terpaksa keluar dari wilayah-wilayah konflik agar terhindar dari ancaman tersebut. Tak heran jika kemudian peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di daerah-daerah konflik sulit untuk diketahui. Di samping itu, praktik-praktik kekerasan terhadap para pekerja kemanusiaan juga tidak hanya terjadi di wilayah konflik saja. Sejumlah pekerja hak asasi manusia yang secara rutin melaporkan informasi berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di daerah-daerah konflik pun juga turut menjadi sasaran dari tindak kekerasan dan terror dari orang-orang yang tidak dikenal. Baru-baru ini, seorang tokoh hak asasi manusia, Munir SH, dibunuh oleh orang tidak dikenal dalam perjalanan menuju Belanda untuk melanjutkan studi. Sebelumnya, Munir dikenal tokoh yang cukup berani untuk memberitakan peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik. RESPON NEGARA ATAS KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA Dalih pemberlakuaan kebijakan darurat militer/sipil di wilayah konflik menjadi tempat aman para pihak di institusi militer dan Polri yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia untuk berlindung dari langkahlangkah penyelidikan pihak Komnas HAM. Seolah seperti kebal dari hukum, para perwira militer/Polri melihat langkah-langkah penanganan wilayah konflik yang mereka ambil adalah demi menjaga keutuhan NKRI, sehingga tidak patut diklaim sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Di Aceh, penguasa darurat militer membantah hasil penyelidikan Komnas HAM dengan dalih informasi-informasi yang diperoleh tidak berimbang dan lebih berat memojokkan institusi TNI/Polri. 29 Di Papua, dengan arogan militer menyangsikan fakta-fakta penyelidikan yang dilakukan oleh organisasiorganisasi HAM dan mereka balik menuduh pihak-pihak yang mengungkap kasus-kasus orang hilang ini adalah pihak yang mencoba memperkeruh keadaan atau memojokkan institusi militer dan polisi. Selanjutnya TNI balik mengancam akan menuntut pihak-pihak yang menuduh TNI terlibat dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Aceh maupun Papua ke pengadilan. 30 Baru-baru ini, pihak Penguasa Darurat Sipil dan Pejabat TNI di Jakarta mengancam akan menuntut balik <strong>Human</strong> <strong>Rights</strong> Watch (HRW) jika informasi adanya praktik-praktik penyiksaan sejumlah narapidana politik tidak terbukti. 31 . Sekalipun banyak informasi awal yang memperkuat adanya indikasi kejahatan penyiksaan, tidak membuat pemerintah Indonesia segera membentuk tim penyelidikan independen untuk menyelidikan kasus tersebut. Klaim bahwa pemerintah, terutama TNI dan Polri, telah membentuk tim penyelidik internal mereka mengelak desakan pembentukan tim independen kasus-kasus penyiksaan. Sikap arogan dari militer inilah yang kemudian membuat praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik terus terjadi dan sulit untuk diungkap. Hingga saat ini minim sekali para pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berhasil diadili. Bahkan lolosnya sejumlah perwira militer dari pengadilan HAM Ad hoc pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timor, membuat para perwira yang diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Konflik, semakin berani menantang pihakpihak yang ingin memperkarakannya. Hasil Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 39
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?