2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

kerangka darurat militer, namun demikian secara prinsip tidak ada perbedaan dengan pola penanganannya terhadap Aceh. Pendekatan melalui langkah-langkah militer dalam bentuk pengiriman ribuan pasukan militer untuk mendukung penggelaran Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah langkah dominan ketimbang langkah-langkah penyelesaian secara damai. 4 Tuntutan kemerdekaan penduduk Papua yang lahir akibat proses integrasi tahun 1963, yang diduga keras sarat dengan manipulasi militer Indonesia, mulai menguat pasca kejatuhan Soeharto. Dengan mengusung isu-isu kekerasan dan kejahatan militer pada masa Penerapan Daerah Operasi Militer, organisasiorganisasi kemerdekaan bawah tanah kembali muncul ke permukaan dan mencoba menggalang kekuatan melancarkan aksi-aksi damai untuk menyuarakan tuntutan referendum kepada Jakarta. Menguatnya tuntutan kemerdekaan tersebut kemudian menimbulkan kecemasan di kalangan para pejabat sipil/militer, terutama para pejabat yang memiliki investasi besar di pulau terbesar di Indonesia tersebut. Kegelisahan ini mencapai puncaknya ketika Abdurrahman Wahid yang naik menggantikan presiden Habibie, menolak untuk menyelesaikan persoalan tuntutan kemerdekaan di Papua dengan cara-cara militer. Dengan mengeluarkan Keppres tentang Pemberian Otonomi Khusus, Abdurrahman Wahid dengan tegas menolak permintaan-permintaan sejumlah pejabat militer/sipil untuk menyelesaikan persoalan di Papua melalui pengerahan kekuatan militer. Selanjutnya untuk memperkuat langkah-langkahnya tersebut, Abdurrahman Wahid memerintahkan kepada para komandan polisi dan militer di Papua untuk tidak mengganggu aksi-aksi demonstrasi dan pengibaran bendera Bintang Kejora oleh organisasi-organisasi pro-kemerdekaan setiap awal Desember. Bahkan Abdurrahman Wahid tak segan-segan untuk mengecam berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer/ Brimob terhadap penduduk sipil dan tak segan untuk menyetujui pembentukan tim penyelidikan atas sejumlah tindak kekerasan yang terjadi kepada Komnas HAM. 5 Abdurrahman Wahid juga mengajak elit lokal papua untuk masuk dalam pemerintahan agar dapat terlibat dalam menentukan pembangunan Papua sesuai dengan adat dan kebudayaannya. Di masa Megawati pun cara penyelesaian Papua tetap memilih cara-cara damai, dan menolak desakan para pejabat militer untuk menggunakan kekuatan militer. Sayangnya, langkah-langkah penting ini tidak dapat berjalan dengan mulus karena tidak mendapat dukungan dari elit lokal yang mendapat dukungan dari pejabat militer setempat. Para pejabat militer yang berkolaborasi dengan elit sipil masih menggunakan cara-cara militer ketika menghadapi berbagai gejolak politik daerah, seperti pembatasan dan mengkriminalkan para tokoh Papua yang bersuara keras terhadap langkah-langkah pemerintah daerah. 6 Meski hingga kini belum ada penerapan darurat militer, aksi-aksi provokasi ini berhasil membuat peristiwa kekerasan di berbagai wilayah Papua meluas, dan menjadi argumen kuat militer untuk meningkatkan aktivitas pasukannya di propinsi tersebut. 7 Sejumlah pekerja hak asasi manusia di Jayapura kerap melaporkan bahwa satuansatuan khusus anti pemberontak dalam jumlah yang kecil (10-20 personel) telah memenuhi wilayah-wilayah yang diduga menjadi basis kekuatan gerakan pro merdeka. 8 Selain itu sejumlah pejabat militer dan sipil daerah dilaporkan kerap terlibat dalam pembentukan satuan-satuan milisi sipil. 9 Meski secara de jure pola penanganan Jakarta atas persoalan Papua tidak membenarkan cara-cara militer, namun bertambahnya kekuatan militer di Papua serta ketidakmampuan pemerintahan Jakarta untuk mengontrol aktivitas militer di lapangan, secara de facto dapat dikatakan bahwa pola penanganan tuntutan kemerdekaan di Papua sesunggugnya tetap memilih cara-cara pengerahan kekuatan militer. 2. Penanganan Konflik Sosial Tidak berbeda dengan pola penanganan gerakan kemerdekaan, penyelesaian kekerasan komunal di beberapa daerah oleh pemerintah Jakarta selalu ditekankan pada penggunaan langkah-langkah pengerahan militer. Pemerintah Jakarta sering mengabaikan 32 Bagian III
penyelesaian persoalan substansi yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan antara komunitas yakni tuntutan penduduk lokal akan pembentukan pemerintahan daerah yang demokratis dan pembersihan praktik-praktik diskriminasi yang telah menyebabkan mereka kehilangan hak sipil, politik dan ekonomi selama puluhan tahun. Berbagai inisiatif penyelesaian secara damai pun telah mereka tinggalkan dengan alasan yang sama persis ketika menghadapi masalah pemberontakan. Konflik di Maluku dan Maluku Utara yang dipicu oleh perkelahian dua orang pemuda ini, membawa dua propinsi tersebut berada dalam kontrol militer yang sangat panjang. Dimulai sejak akhir Desember 1998, kekerasan komunal terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2002. Sepanjang itu pula pola-pola penyelesaian melalui pengerahan kekuatan militer dijalankan lebih dari dua tahun. Berbagai inisiatif penyelesaian secara damai oleh pemerintah awal 1999 hingga pertengahan 2000 ditinggalkan begitu saja karena gagal untuk membuat kedua kelompok tetap bertikai. Bahkan perjanjian Malino II yang digagas untuk menyelesaikan konflik tersebut pun dianulir oleh Jakarta yakni dengan mengerahkan pasukan militer ke Maluku untuk memaksa diam kelompokkelompok yang tidak setuju dengan konsep perdamaian yang ditawarkan oleh pemerintah. Dimulai dengan mengirimkan pasukan pada awal Januari 1999, kemudian berlanjut dengan menetapkan Maluku dalam keadaan Bantuan Militer (BANMIL) hingga Juni 1999. Meski demikian cara-cara penyelesaian tersebut ternyata tidak membuat peristiwa kekerasan berhenti dan malah sebaliknya kekerasan justru semakin meningkat dan meluas hampir ke seluruh pulau yang masuk dalam propinsi Maluku. Strategi Jakarta memecah Maluku menjadi dua propinsi, yakni Maluku dan Maluku Utara, juga gagal meredam konflik, karena pemekaran ini ternyata hanya mengakomodir tuntutan elit politik lokal. Meluasnya kekerasan pertengahan 1999 yang kemudian menjadi pembenar atas pemekaran Korem Pattimura menjadi setingkat KODAM pun tidak juga berhasil menyelesaikan konflik secara tuntas dan justru mengantar Maluku dan Maluku Utara dalam status Darurat Sipil akibat peristiwa kekerasan pada Juni 2000 melumpuhkan pemerintahan sipil di wilayah tersebut. Melalui Keppres Nomor 88 Tahun 2000, presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Maluku dan Maluku Utara dalam keadaan Darurat Sipil, agar langkah penghentian aksi kekerasan oleh pasukan keamanan dapat berjalan dengan efektif. Setidaknya kurang lebih tiga tahun, propinsi Maluku dan Maluku Utara dinyatakan dalam keadaan Darurat Sipil. Ribuan pasukan militer dan Brimob kemudian memenuhi desadesa di Maluku dan Maluku Utara. Tidak berbeda dengan Maluku, Peristiwa kekerasan di Poso, Sulawesi Tengah tidak pernah berhenti sekalipun Jakarta telah berulang kali mengirimkan pasukan militer dan polisi ke daerah tersebut. Pola pemisahan tempat tinggal dan tembak di tempat bagi para penduduk yang mencoba menyeberang ke wilayah yang Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 33
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?