2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

kemudian melarang perwira-perwira aktif menjabat jabatan di pemerintahan. Kondisi saat ini, niatan dari institusi TNI untuk melanjutkan reformasi di lingkungan internal mulai melemah. Kesadaran awal tentang perlunya menghapuskan Komando Teritorial (KOTER), sebagai bagian dari keinginan meningkatkan profesionalitasnya, belum berjalan, dan bahkan cenderung diperkuat kembali. 32 Upaya untuk menghilangkan watak bisnis di kalangan perwiranya, nampak belum berjalan, padahal ini diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004. Banyaknya praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia oleh TNI dan Polri pada periode reformasi, tidak dengan sendirinya membuat pemerintah segera membenahi mekanisme pertanggungjawaban internal dan memaksa kedua institusi tersebut tunduk pada hukum hak asasi manusia nasional yang berlaku. Pemerintahan sipil nampak lemah ketika berhadapan dengan dua institusi ini. Hingga saat ini hanya Institusi kepolisian yang melakukan proses pembenahan mekanisme internal, meskipun pembenahannya belum mampu menyeret para pelaku yang berasal dari kalangan perwira. Sementara di internal TNI dan Intelejen, undang-undang peradilan militer dan kitab undang-undang hukum pidana militer serta pengadilan militer di institusi ini belum berubah, sehingga mengakibatkan proses reformasi di tubuh TNI belum bisa sepenuhnya berjalan. Meski ada upaya penghukuman terhadap sejumlah pelaku pelanggaran hak asasi manusia, namun demikian proses ini hanya dikenakan kepada para prajurit kalangan bawah, dan lebih jauh lagi menutup mata rantai pelaku di level perwira. 33 b. Reformasi di Institusi Peradilan Reformasi di institusi peradilan menjadi agenda penting untuk dilaksanakan ketika melihat dalam praktiknya pada masa lalu institusi ini menjadi alat untuk memperkuat atau hanya dijadikan alat kekuasaan. Insitusi peradilan juga menjadi dasar legitimasi penguasa masa lalu untuk membungkam atas segala aktivitas yang bersuara kritis terhadap penguasa. Gagasan awal atas proses reformasi di institusi ini adalah dengan mengemukakan gagasan peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung. Gagasan ini dipilih karena dipandang mampu mensterilkan segala instrumen pengadilan dari upaya-upaya kooptasi kekuasaan. Selanjutnya untuk mendukung gagasan ini maka dibuat Undangundang Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian dilanjutkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 34 untuk memperkuat kemandirian dan kekuasaan kehakiman. Dalam undang-undang yang disebutkan terakhir ini ditegaskan tentang prinsip-prinsip kemandirian pengadilan dan proses pengadilan yang adil dan tidak memihak dan undang-undang ini juga mengatur tentang kewenangan-kewenangan lembaga peradilan. Undang-undang yang menggantikan Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ini juga menyatakan bahwa lingkungan peradilan umum dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan memindahkannya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan masa transisi paling lama 5 (lima) tahun. Dengan ketentuan ini depertemen Hukum dan HAM ini tidak lagi mempunyai kekuasaan terhadap peradilan umum. Hal ini menyebabkan intervensi pemerintah atas institusi pengadilan berkurang. Reformasi di institusi pengadilan ini juga menyentuh institusi kejaksaan dan lembaga Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini mengatur tentang kedudukan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, serta beberapa subtansi yang menyangkut hukum acara, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi serta dalam melakukan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pembaharuan di tubuh kejaksaan juga dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang lembaga kejaksaan termasuk berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Dalam undang-undang ini 18 Bagian II
tugas utama Kejaksaan adalah melakukan proses penuntutan terhadap tindak pidana untuk melindungi kepentingan umum. Meskipun terjadi perubahan yang cukup maju, namun demikian proses reformasi di institusi peradilan masih sulit untuk dijalankan di tataran praktis. Berbagai persoalan pelaksanaannya seperti belum adanya upaya sinkronisasi beberapa regulasi lain yang bertabrakan dengan regulasi satu atap ini membuat regulasi baru ini sulit diterapkan sepenuhnya. Di samping itu munculnya penolakan yang kuat dari institusi-institusi yang terkena proses reformasi ini membuat proses pelaksanaannya tertunda-tunda dan dijalankan setengah hati. Persoalan lainnya adalah kapasitas hakim, jaksa yang masih terbatas untuk menjalankan tugas dan fungsi baru yang diamanatkan oleh undang-undang baru. Ini terlihat dalam proses pengadilan sepanjang tahun 1999-2004 yang mana masih dipengaruhi oleh kepentingan politik serta tidak mampu melepaskan diri dari pengaruh eksekutif. Pengadilan koneksitas kasus 27 Juli 1996 yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan contoh konkrit bagaimana pengadilan diciptakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kegagalan pengadilan HAM ad hoc baik kasus Timor Timur maupun Tanjung Priok bukti lain tentang belum bebasnya institusi-institusi peradilan dari intervensi kekuasaan. Kapasitas hakim sangat lemah dalam menghadapai regulasi-regulasi yang baru. Di samping itu, Pendidikan hakim yang tidak berjalan pararel dengan perkembangan regulasi menyebabkan para hakim cenderung gagap untuk menerapkan regulasi baru, terlebih jika tidak ada petunjuk dari otoritas yang lebih tinggi (MA) tentang sebuah regulasi tertentu. Kebingunan hakim dalam menyikapi regulasi ternyata berimbas pada pemberian keadilan bagi korban. 35 Faktor lainnya adalah buruknya administrasi peradilan. Hal ini terlihat dari akses publik terhadap informasi perkembangan sebuah kasus ke pengadilan yang masih tertutup. Masalah administrasi pengadilan selama lima tahun terakhir atau paling tidak jika dilihat berdasarkan progressivitas penanganan kasus tidak ada perkembangan. Masalah-masalah yang sama selalu muncul dalam setiap penanganan perkara akibat dari lemahnya administrasi pengadilan. Jadual sidang yang tidak jelas baik mengenai waktu dan tempat, seringnya penundaan sidang, dan tidak jelasnya informasi mengenai perkembangan sebuah kasus di pengadilan adalah problem-problem klasik yang muncul akibat tidak berjalannya pembenahan administrasi pengadilan. Hal ini semakin lengkap ketika institusi Kejaksaan Agung menolak untuk mereformasi diri. Posisi Jaksa Agung yang masih berada di bawah eksekutif membuat institusi ini semakin menjauhkan diri dari upaya-upaya kemandirian kejaksaan. Di samping itu, masih kuatnya pengaruh pimpinan/atasan dalam institusi kejaksaan semakin meneguhkan bahwa lembaga ini belum mampu keluar dari watak militeristik warisan rezim lama. 36 Penanganan perkara yang harus selalu dikonsultasikan dengan atasan, bahkan dalam rencana penuntutan terhadap seorang terdakwa harus meminta persetujuan dari atasan, menyebabkan kinerja kejaksaan masih sarat dengan intervensi kekuasaan. Tidak gigihnya jaksa dalam melakukan pembuktian untuk membuktikan surat dakwaan adalah satu bukti bahwa masih adanya unsur intervensi yang besar terhadap institusi kejaksaan maupun para jaksa yang sedang bertugas. 37 Kegagalan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam beberapa pengadilan, menunjukkan adanya sejumlah persoalan lemahnya kapasitas/kompetensi di kalangan para jaksa. Sistem rekruitmen yang buruk, pendidikan jaksa yang tidak memadai dan minimnya program peningkatan kualitas jaksa disinyalir sebagai penyebab rendahnya kualitas jaksa. c. Reformasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Di samping mereformasi institusi peradilan, proses reformasi ini juga diarahkan ke Departemen Hukum dan HAM, karena departemen yang sebelumnya bernama Departemen kehakiman ini dahulunya merupakan perpanjangan tangan dari ekskutif, yakni mengatur hakim dan sampai tahap mutasi hakim yang tidak mengikuti kemauan penguasa. Atas dasar inilah kemudian sejumlah kewenangan Departemen hukum dan HAM Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 19
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya

2004 Human Rights Report - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?