2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

pengadilan itu pun secara tidak langsung membuat justifikasi bahwa tindak kekerasan dan brutal anggota militer/polisi di wilayah konflik adalah tindakan yang tepat dan bukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, karena tindakan itu ditujukan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. KESIMPULAN Penerapan regulasi kedaruratan dan pengerahan kekuatan militer untuk menyelesaikan pemberontakan dan konflik komunal adalah pilihan yang tidak tepat. Langkah-langkah seperti itu justru kembali membuka peluang kebangkitan otoriterisme kembali hidup di Indonesia. Akibat lainnya, penggunaan langkah-langkah militer untuk menyelesaikan pemberontakan dan konflik komunal justru menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia baru, dan membuat upaya penyelesaian semakin menjauh dari akar masalahnya. Di lain pihak, penggunaan langkah-langkah militer juga membuat upayaupaya perbaikan kondisi hak asasi manusia nasional terus menurun, karena lingkar impunity yang diciptakan oleh kondisi kedaruratan itu sendiri semakin kuat dan permanen. CATATAN: 1 Lih., Mengembalikan Penyelesaian Aceh Melalui Cara-cara Damai, Brifieng paper ELSAM, November 2003. 2 Dikenal publik dengan sebutan CoHA. 3 Lih., Mengapa Kesepakatan Penghentian Permusuhan Sulit Dipertahankan?, ELSAM, Briefing Paper, Mei 2003 4 Lih., Memoria Pasionis, Gambaran Hak Asasi Manusia Papua Tahun 2001, Sekretarian Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Papua, 2001; “Papua Barat: Gerakan Kemerdekaan Meraih Momentum,” Down To Earth Nr 45 Mei 2000; “Mabes TNI Kirim Pasukan Ke Papua,” www.dephan.go.id, 9 Agustus 2003 5 Abdurrahman Wahid selalu mendukung Komnas HAM untuk membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM). KPP HAM Abepura adalah salah satu bentuk kongkrit dukungan Abdurrahman Wahid terhadap upaya penyelidikan peristiwa penyerangan dan pemukulan secara brutal Brimob Papua terhadap para demonstran di Abepura 7 Desember 2000. 6 Bentuk pengabaian ini antara lain adalah pembuatan Surat Keputusan Bersama Tentang Pelarangan Perayaan Hari Kematian Theis Eluay (11 November) dan Perayaan Kemerdekaan Papua (1 Desember) Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kejati Papua dan juga penggelaran operasi intelejen liar di beberapa daerah, kasus pembunuhan Theis November 2002 oleh anggota Satgas Cendrawasih diduga tanpa sepengetahuan pemerintahan sipil Jakarta. 7 Meluasnya berbagai tindak kekerasan di Papua, menyebabkan aktivitas pengiriman pasukan militer dan Brimob ke Papua terus meningkat. Alasan menghentikan kerusuhan atau memperkua penjagaan di wilayah perbatasan, menjadi argumen kuat atas pengiriman-pengiriman pasukan ke Papua dalam beberapa tahun terakhir. 8 Wawancara ELSAM dengan Pekerja Hak Asasi Manusia Asal Papua, di Jakarta Awal Desember 2004, juga Lih., Memoria Passionis di Papua, Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia Gambaran 2001, Sekretarian Keuskupan Papua, Jakarta 2002 9 Aktivitas para pejabat sipil (Walikota dan Bupati) mengorganisir pemuda untuk menjadi milisi meningkat pesat sejak pertengahan 2002 sampai sekarang. Pembentukan milisi ini mendapat dukungan kuat dari para pejabat militer dan polisi di tingkat kabupaten, seperti Komandan Kodim dan Kapolres. Sejumlah pemimpin partai atau anggota DPRD lokal juga ikut andil dalam pembentukan milisi-milisi ini. Bahkan mantan Komandan milisi Aitarak di Timor Leste, Eurico Gueteres, pernah terlihat dalam acara peresmian Front Pembela Merah Putih di Timika 12 November 2003. Lih., Van Den Broek, Theo, Situasi Akhir Tahun 2003 di Papua, Refleksi, Sekretarian Perdamaian dan Keadilan (SKP) Keuskupan Jayapura, November 2003. 10 Dokumentasi kekerasan ELSAM Wilayah Aceh, Tentang Monitoring Darurat Militer, periode Mei 2003 - April 2004 dan Dokumentasi kekerasan ELSAM Wilayah Papua, 1999-2004. 11 Ibid. 12 The Situation in Ambon/Mallucas-Report No.343,1 Agustus 2003 13 Op. Cit., Brifieng Paper ELSAM No 2, 2003 14 Lih, laporan, “Suasana Kemasyarakatan di Pegunungan Bintang,” Sekretarian Keadilan dan Perdamaian (SKP) Jayapura, Februari 2002 dan “Papua Aktual April-Juni 2004, SKP; “Laporan Kekerasan di Kecamatan Ilaga Kabupaten Puncak Jayawijaya,” SKP Keuskupan Jayapura, April 2002 dan “Laporan Awal Kasus Wamena,” Koalisi LSM untuk Perlindungan dan Penegakan HAM di Papua, Jayapura 6 Mei 2003. 15 Lih., Perang Tersembunyi, Aceh dalam Darurat Militer, Human Rights Wacth Report, 2002 16 “PDMP siapkan penampungan sementara untuk GSA yang menyerah,” Kompas Cyber Media, 28 Juni 2003 17 Op. Cit., Laporan Awal Kasus Wamena. 18 Fact-sheet TIM Pengacara Muslim tentang kronologi penangkapan dan penyiksaan orang-orang yang diduga anggota terroris, tertanggal Februari 2004. 19 Ibid. 40 Bagian III
20 “ Markas Satgas Cendrawasih Disegel Polisi Militer,” Kompas, 2 Maret 2002. 21 Dokumen Kekerasan ELSAM Tentang Darurat Militer di Aceh Periode Mei 2003- Mei 2004. 22 Lih., “Perang dan Ketahanan Pangan,” Down to Earth, Nr 55 Agustus 2003. 23 Wawancara dengan wartawan lokal di Aceh, Juli 2004. 24 Sepanjang 2003 dan 2004, praktik-praktik kebebasan berekspresi dan berpendapat di Papua menurun drastis, tidak seperti tahun sebelumnya, karena polisi mengancam akan menangkap dan menahan bagi siapa saja yang melakukan demonstrasi di jalan. Para peserta yang tertangkap kemudian banyak yang dituduh menjadi kaki tangan OPM. Wawancara dengan pekerja hak asasi manusia asal Papua, di Jakarta, November 2004. 25 “Memoria Passionis: Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia Gambaran 2001", SKP dan LSSP, Jakarta 2002., hlm 9 26 “Tiga Warga Kuyawage Dilaporkan Mati Kelaparan, Setelah Dinyatakan Daerah Tertutup,” Kompas, 24 Mei 2003. 27 Puluhan pekerja kemanusiaan di Aceh, saat Darurat Militer berlangsung harus eksodus ke luar Aceh, karena nama-nama mereka disebut oleh polisi sebagai target operasi. Hal serupa juga terjadi di Papua, Maluku dan Poso. Wawancara dengan 10 orang pekerja hak asasi manusia asal Aceh Papua, Maluku dan Poso di Jakarta dan Bangkok, Desember 2003. 28 Wawancara dengan pekerja hak asasi manusia di Ambon, April 2000 29 Pangab Jenderal Sutarto dan KASAD Jenderal Rymizard Ryacudu menolak laporan Tim Pencari Fakta Komnas HAM yang diketuai oleh MM Bilah dengan alasan laporan tersebut tidak valid dan sangat memihak kelompok GAM. Lih., Wawancara Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Komnas HAM Sudah Cukup hati-hati,” Majalah Tempo No 17/XXXII/23-29 Juni 2003. 30 Lih., Papua Aktual April-Juni 2004, SKP Keuskupan Jayapura, Juli 2004., hlm 20. 31 Lih., “ HRW Tuding TNI Siksa Tahanan GAM,” Koran Tempo, 28 September 2004 Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 41
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya

2004 Human Rights Report - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?