2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

kemanusiaan. Pelanggaran HAM yang terjadi tersebut tidak direspon oleh negara secara memadai karena tertutup oleh kepentingan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan RI. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tidak direspon atau diselesaikan secara tuntas di mana berbagai upaya penyelidikan selalu terhambat dan legitimasi untuk melakukan kekerasan adalah cara yang tepat karena tindakan ini ditujukan untuk menjaga keutuhan NKRI. Kondisi di atas semakin menjauhkan pemerintah terhadap akar pokok masalah dari persoalan pemberontakan, konflik sosial dan keberadaan organisasi-organisasi keagamaan garis keras di Indonesia. Langkah-langkah seperti itu hanya menghasilkan kembali terbukanya peluang kebangkitan sistem otoriter di Indonesia. Di lain pihak, proses desentralisasi kekuasaan dalam kerangka Otonomi daerah di Indonesia pada akhirnya justru membuat penduduk lokal semakin tidak percaya dengan pemerintah daerah. Tak ubahnya seperti rezim Suharto, dengan alasan memacu pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah kembali menghadapi perlawanan penduduk lokal atas sejumlah rencana pembanguan daerah dengan cara-cara kekerasan. Implementasi otonomi daerah selanjutnya menimbulkan upaya-upaya pemerintah daerah untuk menggencarkan penggalian atas potensi kekayaan alam dan kekayaan non-alam untuk menambah pendapatan daerah. Tindakan-tindakan tersebut menimbukan ketegangan-ketegangan antara pemerintah daerah dengan pusat menyamgkut perimbangan keuangan. Konflik lainnya adalah ketegangan ditingkat elit lokal yang memperebutkan kekuasaan. Lagi-lagi masyarakat yang menjadi korban atas pertarungan politik dan kekuasaan ini. Otonomi daerah pun gagal membangun mekanisme perlindungan dan penegakan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya turut dilakukan ketika membangun institusi dan struktur pemerintahan otonom. Dalam janga watu tersebut, muncul berbagai regulasi daerah yang anti hak asasi manusia dan makin maraknya pengusiran paksa. Pengusiran paksa dari tahun 1999-<strong>2004</strong> semakin menunjukkan grafik yang meningkat. Pengusiran paksa ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum dan di mana tidak ada cukup negosiasi antara warga dengan pemerintah dan tidak memadainya ganti rugi kepada korban. Pemerintah daerah pun terus-menerus melakukan pengingkaran atas terjadinya kejahatan hak asasi manusia ini. Akibat dari proses otonomi daerah yang tidak berjalan secara baik ini, penduduk lokal kembali harus menjadi bulan-bulanan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten. Minimnya produksi regulasi serta kegagalan mereduksi watak patriarki dalam struktur pemerintahan nasional hingga desa akhirnya membuat kejahatan dalam kategori ini semakin menguat hingga ke seluruh sendi kehidupan masyarakat dan kemudian menjadi tindak kejahatan yang endemik. Proses upaya-upaya perbaikan perlindungan hak-hak terhadap perempuan yang terdiri atas refomasi hukum, reformasi institusi, pengungkapan kasus dan penghukuman tidak berjalan secara linear. Bahkan tidak ada satupun kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak perempuan masih rendah dan akibatknya gejala kekerasan akan terus terjadi sehingga sampai saat ini bisa dikatakan tidak ada tempat aman bagi perempuan. Kuatnya faham patriarki di tubuh pemerintahan yang kemudian diadopsi oleh masyarakat ke dalam relasi interaksi lakilaki perempuan sehari-hari, menjadi dasar pembenaran atas praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan. Praktik-praktik kejahatan terhadap perempuan dalam penerapan darurat militer atau operasi militer kemudian diadopsi oleh para pemilik modal dalam menjalankan praktik kerja dengan buruh-buruh perempuan, dan oleh masyarakat dalam menjalankan relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dengan perempuan, menjadi akar utama atas terjadinya praktik-praktik kejahatan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, merendahkan martabat dan hukuman kejam terhadap perempuan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan kegagalan dari negara untuk mengambil langkah-langkah perlindungan dan penghormatan hak-hak perempuan dalam proses menjalankan agenda reformasi nasional. Negara secara terus menerus melakukan 64 Bagian VI
pengingkaran atas kejahatan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, merendahkan martabat dan hukuman kejam terhadap perempuan. Berbagai upaya penyelidikan untuk menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selalu menghadapi hambatan terutama jika kasus-kasus tersebut terjadi di wilayah konflik. Meskipun ada beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan tetapi proses penghukuman terhadap para pelaku jauh dari kesan adil karena hukuman yang dijatuhkan sangat ringan. Data menunjukkan bahwa pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan berada dalam skala yang tinggi namun penghukuman terhadap pelaku menempati skala yang terendah. REKOMENDASI: Kepada Pemerintah Nasional: 1. Melanjutkan proses reformasi regulasi yang belum lengkap diantaranya terhadap berbagai UU yang belum dibentuk yang seharusnya menjadi bagian dari regulasi yang lain. UU tersebut diantaranya adalah UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU mengenai Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitas, UU mengenai Ratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, UU mengenai Ratifikasi Konvensi hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 2. Melakukan amandemen terhadap regulasi/ UU yang masih banyak mempunyai kendala subtansial dan tidak sinkron dengan regulasi lainnya. UU tersebut diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU Hukum Acara Pidana, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer 3. Mencabut regulasi yang masih tersisa yang bertentangan dengan HAM terutama yang bertentang dengan Ketentuan mengenai hak asasi manusia di UUD 1945. 4. Lembaga-lembaga pelaksana regulasi harus melakukan reformasi internal untuk menghilangkan warisan watak orde baru sehingga reformasi regulasi yang terjadi juga diimbangi dengan perubahan internal di lembaga-lembaga tersebut. 5. Mengembalikan penyelesaian persoalan sparatisme dan konflik sosial serta perang melawan terorisme melalui cara-cara damai, dan sebisa mungkin meminimalisir penggunaan kekuatan bersenjata dalam penyelesaian sparatisme dan konflik sosial serta perang melawan terorisme. 6. Mempercepat proses reformasi di tubuh kepolisian yakni dengan membuat : a) Mengefektifkan mekanisme pertanggungjawaban internal hingga dapat menyeret para pelanggar dari kalangan perwira menengah dan atas b) Membenahi prosedur-prosedur pengamanan demonstrasi dan penggusuran, penertiban kawasan perdagangan liar dan konflik-konflik sumber kekayaan alam c) Membenahi standar-standar tentang pengerahan kekuatan Brimob dalam penanganan huru hara dan operasi-operasi penegakan hukum, termasuk di sini memperkuat mekanisme pertanggungjawaban internal di lingkungan kesatuan tersebut. d) Meningkatkan kapasitas pemahaman hak asasi manusia di kalangan anggota yang juga didukung dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. e) Membuat buku saku hak asasi manusia bagi anggota Polri di lapangan. 7. Mempercepat proses reformasi di tubuh TNI yakni dengan: a) Mempercepat proses reformasi di institusi tersebut dengan menjadikan dasar UU Nomor 3 Tahun 2002 dan UU Nomor 34 Tahun <strong>2004</strong> sebagai kerangka acuan percepatan proses reformasi internal. b) Mengefektifkan mekanisme pertanggungjawaban internal, terutama untuk menjerat para pelaku dari kalanganj perwira menengah dan tinggi, termasuk juga membenahi administrasi peradilan di institusi peradilan militer. c) Meningkatkan pelatihan-pelatihan hak asasi secara berkala di kalangan prajurit Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 65
Page 3 and 4:
LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6:
EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8:
REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10:
manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12:
BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14:
meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16:
sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18:
KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20:
manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22:
Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?