2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
mengatakan proses penggusuran sudah sesuai<br />
dengan prosedur dan regulasi daerah – mereka<br />
balik mengecam pihak-pihak yang menuduh<br />
mereka terlibat dalam kejahatan tersebut.<br />
Bahkan tak jarang mereka mengabaikan<br />
kecaman dari pemerintah pusat atas perilaku<br />
brutal mereka dalam praktik-praktik<br />
penggusuran dan penanganan konflik agraria<br />
atau sumber kekayaan alam lainnya. Beberapa<br />
contoh kasus-kasus pengingkaran mereka ini<br />
adalah kasus pencemaran lingkungan PT<br />
Newmount Mining di Sulawesi Utara yang<br />
berakibat terlanggarnya hak atas kesehatan<br />
penduduk lokal, di mana Pemerintah Propinsi<br />
Sulawesi Utara menolak pengumuman<br />
pemerintah pusat tentang adanya pencemaran<br />
di Teluk Buyat. 13 Penolakan ini mereka lakukan<br />
dengan membuat penelitian tandingan yang<br />
melibatkan Universitas Sam Ratulangi dan Universitas<br />
Manado berikut para ahlinya. Di<br />
Sulawesi Selatan, Pemerintah daerah menolak<br />
terlibat dalam aksi kekerasan polisi terhadap<br />
penduduk lokal dalam aksi demonstrasi<br />
menuntut pengembalian tanah-tanah adat yang<br />
dibeli dengan tidak wajar oleh PT Lonsum,<br />
dengan alasan penduduklah yang melakukan<br />
aksi pengrusakan terhadap fasilitas PT Lonsum,<br />
Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sehingga<br />
tepat jika dikerahkan pasukan Brimob ke<br />
wilayah tersebut. 14 Di Jakarta, pemerintah<br />
propinsi menolak jika praktik-praktik<br />
penggusuran yang mereka lakukan telah<br />
melanggar hak asasi manusia. Dengan<br />
menyebutkan bahwa pelaksanaan penggusuran<br />
adalah bagian dari upaya mengurangi jumlah<br />
penduduk di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta,<br />
Sutiyoso, menolak jika penertiban kawasan liar<br />
telah menyalahi prosedur hukum. 15<br />
PENGUSIRAN PAKSA: KEJAHATAN<br />
BERAT HAK ASASI MANUSIA OLEH<br />
PEMERINTAH DAERAH<br />
Hukum hak asasi manusia internasional<br />
dengan tegas memasukkan tindakan pengusiran<br />
paksa sebagai kejahatan hak asasi manusia<br />
berat. 16 Masuknya pengusiran paksa ke dalam<br />
kategori kejahatan berat karena tindakan itu<br />
selalu identik dengan kesengajaan dengan alasan<br />
penataan kota, atau pembangunan sejumlah<br />
fasilitas bisnis besar. 17 Di samping itu akibat<br />
yang ditimbulkan tindakan ini menyebabkan<br />
akibat-akibat yang serius bagi para korbannya.<br />
Akibat-akibat itu, antara lain: hilangnya property<br />
pribadi, kelompok atau suku, menyebabkan<br />
penderitaan secara fisik karena kerap<br />
menggunakan kekerasan. Oleh karena itu<br />
dalam instrumen hak ekonomi sosial budaya<br />
dan diperkuat oleh berbagai ketentuan hukum<br />
internasional lainnya, tindakan ini dinyatakan<br />
sebagai kejahatan berat hak asasi manusia. 18<br />
Sementara itu kategori tindakan yang bisa<br />
dimasukkan dalam kejahatan ini adalah<br />
penempatan kembali, pengusiran dari suatu<br />
tempat, pemindahan ke lokasi baru,<br />
pemusnahan etnis, penertiban pemukiman<br />
penduduk atau lokasi perdangan yang dianggap<br />
liar, transmigrasi paksa dan penataan ulang<br />
wilayah sewenang-wenang. 19 Dalam beberapa<br />
kasus, pengusiran paksa dibenarkan oleh PBB,<br />
namun untuk melakukan itu ada sejumlah<br />
prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara atau<br />
non-negara ketika melakukan pengusiran<br />
paksa. 20<br />
Melihat peristiwa pengusiran penduduk oleh<br />
pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam<br />
menjalankan pembangunan di daerah<br />
menunjukkan bahwa Pemerintah daerah<br />
terlibat dalam kejahatan berat hak asasi<br />
manusia. Sejumlah peristiwa penggusuran atau<br />
pengusiran penduduk lokal dalam kerangka<br />
pembangunan pusat-pusat bisnis atau<br />
pengembalian lahan-lahan kepada perusahaan<br />
yang diberikan kuasa penguasaan dan<br />
pengelolaan jelas-jelas jauh dari ketentuanketentuan<br />
yang tercantum dalam hukum hak<br />
asasi manusia internasional. Hampir dalam<br />
praktik pengusiran di seluruh daerah, para<br />
pelakunya tidak memenuhi standar-standar<br />
hukum hak asasi manusia internasional tentang<br />
prosedur pengusiran paksa.<br />
1. Pengumuman yang Mendadak<br />
Sekalipun para pejabat di Pemerintah daerah<br />
mengaku telah mengumumkan rencana<br />
penggusuran di suatu tempat, namun hampir<br />
kebanyakan korban penggusuran selalu<br />
mengatakan sebaliknya, yakni Pemerintah<br />
daerah jarang sekali memberikan pengumuman<br />
tentang rencana pengusiran kepada publik jauhjauh<br />
hari sebelumnya. Kebanyakan penguman<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
49