2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
merumuskan ulang tugas dan kewenangan<br />
kantor wilayah, dinas dan badan usaha daerah .<br />
Pelaksanaan Otda di beberapa daerah<br />
ditandai dengan produksi Perda tentang sistem<br />
organisasi pemerintah daerah, pengaturan<br />
pengelolaan situs-situs ekonomi lokal, termasuk<br />
di sini Perda pengambilalihan sejumlah situs<br />
yang dulu dikuasai oleh pemerintah pusat, dan<br />
Perda tentang penanaman modal asing/nasional<br />
di daerah. Sejalan dengan itu pemerintah daerah<br />
pun kemudian menggencarkan penggalian<br />
potensi-potensi kekayaan alam dan nonkekayaan<br />
alam yang dapat menambah<br />
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perda-perda<br />
tentang pajak dan retribusi pun kemudian<br />
membanjiri seluruh propinsi dan kabupaten di<br />
Indonesia. Belakangan perda-perda ini justru<br />
membuat ekonomi tinggi di hampir seluruh<br />
daerah. 1<br />
Selanjutnya, penerapan Otda juga ditandai<br />
dengan pemekaran atas puluhan wilayah di<br />
berbagai tempat, bahkan sejumlah propinsi<br />
turut pula memekarkan diri dengan alasan<br />
wilayahnya terlalu luas yang akan berdampak<br />
pada kegagalan dalam pemerataan<br />
pembangunan. 2 Lebih dari tiga propinsi di Indonesia<br />
yang membelah menjadi dua propinsi<br />
sebagai bagian dari proses penerapan Otda.<br />
Sementara, hampir seluruh propinsi kemudian<br />
memekarkan daerah kabupaten dan kota di<br />
wilayahnya untuk menyongsong penerapan<br />
Otda Mei 2001. Belakangan diketahui<br />
pemekaran ini hanya strategi untuk mensiasati<br />
kecilnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari<br />
pemerintah pusat. 3 Pemekaran ini pun<br />
kemudian juga diteruskan reorganisasi atas<br />
institusi-institusi pemerintah daerah di tingkat<br />
Propinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk juga<br />
jajaran kantor wilayah, dinas-dinas pelaksana<br />
teknis yang dulu berada di bawah kendali<br />
pemerintah pusat. Langkah-langkah<br />
reorganisasi tersebut antara lain: menyusun<br />
garis hirarki dan koordinasi antara instansi<br />
daerah dan merumuskan ulang tugas dan<br />
kewenangan dari masing-masing instansi.<br />
Seiring dengan proses pelaksanan Otda<br />
tersebut, berbagai ketegangan politik dan sosial<br />
pun terjadi di daerah. Bermula dari ketegangan<br />
antara pemerintah daerah dengan Jakarta<br />
menyangkut komposisi perimbangan keuangan<br />
antara pemerintah pusat dan daerah kemudian<br />
meluas menjadi ketegangan antar elit daerah<br />
berkaitan dengan perebutan jabatan-jabatan<br />
strategis di daerah. Ketegangan-ketegangan ini<br />
tak jarang berujung pada lahirnya kekerasan<br />
massal. Isu etnis, agama, atau ras kemudian naik<br />
kepermukaan sebagai cerminan pertarungan<br />
politik antar elit daerah. Konflik di Maluku,<br />
Poso, dan Sampit semakin membesar ketika<br />
otonomi daerah diterapkan karena kelompok<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
43