2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Pada kurun waktu ini pula MPR telah melakukan amandemen kedua UUD 1945, yang di antaranya memasukkan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional. Secara garis besar dari ketetapan-ketetapan MPR tersebut dapat disimpulkan, yang menjadi arah (agenda) penegakan hak asasi manusia nasional di masa Reformasi saat ini adalah, (i) penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu; (ii)pembuatan regulasi tentang jaminan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia; dan (iii) reformasi institusi-institusi kehakiman (polisi, kejaksaan, dan pengadilan) dan institusi keamanan (TNI, Polri dan Intelijen Negara); dan penghukuman pelaku dan pemulihan para korban pelanggaran hak asasi manusia. Di tingkat Undang-undang, selama kurun waktu tersebut, kita saksikan terbit berbagai perundangan-undangan yang menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Di antaranaya UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setelah kedua UU ini Pemerintah dan DPR RI belum memproduksi regulasi lainnya. Baru di akhir masa jabatannya, Pemerintah dan DPR mengesahkan UU No 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sementara untuk penghapusan peraturan perundangundangan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, ELSAM mencatat pencabutan terhadap TAP MPR No IV/MPR/1983 tentang Referendum, UU No 5 Tahun 1985 tentang Referendum, dan UU No 11/PNPS/1963 tentang Subversi; dan beberapa Keppres dan Inpres yang membatasi hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Tetapi di lain pihak, pemerintah juga memproduksi regulasi yang mengukuhkan peraturan yang melanggar HAM di antaranya UU No 27/1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Keamanan Negara, yang tetap mempertahankan pelarangan terhadap penyebaran paham Marxisme/Leninisme. Ratifikasi instrumen internasional yang diagenda tidak semuanya berjalan sesuai yang dengan rencana yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003. Hingga kini, instrumen internasional hak asasi manusia yang pokok, yakni Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya belum kunjung diratifikasi. Begitu pula dengan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Yang cukup menggembirakan, tahun 1999 pemerintah dan DPR telah meratifikasi 7 konvensi pokok ILO, antara lain, Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; dan Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Aaction for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour. Selain telah meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia, seperti Konvensi Anti Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi Anti Perbudakan. Dalam konteks penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa Orde Baru dan saat ini, dalam periode lima tahun ini, ditunjukkan dengan melakukan penyelidikan dan mengadilinya. Seperti diketahui, negara transisi telah membentuk komite-komite penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia (KKP HAM), antara lain, KPP-HAM Timor- Timur, Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998, Komite Penyelidikan Tindak Kekerasan Aceh, KPP-HAM Tanjungpriok, KPP-HAM Irian Jaya/Papua, dan seterusnya. Penyelidikan kasus-kasus tersebut, di antaranya, telah pula digelar pengadilannya, yaitu Timor- Timor pasca jajak-pendapat, Tanjungpriok, dan Abepura. Selain itu telah digelar pula peradilan di luar pengadilan hak asasi manusia, yakni melalui pengadilan pidana koneksitas dan Mahkamah Militer. Kasus Teungku Bantaqiah dan kasus 27 Juli 1996 diselesaikan melalui pengadilan (pidana) koneksitas, sedangkan kasus Theys Eluay dan Kasus Trisakti diselesaikan melalui Mahkamah Militer. Tetapi hasilnya jauh dari memuaskan, bahkan malah melanggengkan impunity; tidak ada penghukuman bagi pelaku dan keadilan bagi korban. iv
REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN INSTITUSI Dukungan berbagai regulasi di bidang penegakan dan penghormatan hak asasi manusia tersebut, yang mencerminkan tekad politik negara transisi menerapkan ‘transitional justice’, ter nyata mandeg karena reformasi institusi-institusinya berjalan di tempat. Institusi-institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman berjalan bagaikan siput, amat lambat. Begitu pula reformasi institusi TNI dan intelijen negara, juga berjalan dengan lambat. Pembenahan institusi-institusi ini memerlukan kepemimpinan politik yang berani mengambil tindakan yang radikal, antara lain, dengan melakukan pensiunan dini terhadap mereka yang terlibat dengan berbagai kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi di masa Orde Baru. Tetapi persis policy inilah yang tak berani diambil! Ambil contoh reformasi kehakiman. Reformasi di sektor ini telah berhasil menempatkan Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi kekuasaan kehakiman melalui UU No 4/2004. Tetapi sayangnya, regulasi yang berusaha mereformasi institusi tersebut tidak disertai pula dengan reformasi secara internal lembaga kekuasaan kehakiman tersebut. Substansi reformasi agar lembaga ini lebih independen dan jauh dari kooptasi kekuasaan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan, karena sebagian besar dari fungsi dan kewenangan di masa lalu masih dipertahankan. Lembaga ini gagal melakukan pembenahan ke dalam, antara lain, dengan melakukan pensiunan dini terhadap hakim-hakim yang korup dan pelaku kekerasan pengadilan di masa Orde Baru. Reformasi disektor ini nyaris seperti memasukkan anggur lama ke dalam botol baru! Inilah yang menjadi salah satu penyebab kasuskasus pelanggaran hak asasi manusia yang diadili oleh lembaga ini gagal memberi keadilan. Reformasi kelembagaan memang sarat dengan kepentingan politik. Hingga hari ini lembaga kejaksaan belum tersentuh oleh gebrakan reformasi. Padahal lembaga ini merupakan ujung tombak penegakan hukum, tetapi lembaga ini dikoopatasi oleh kepentingan politik elit yang berkuasa di masa Orde Baru. ATAS NAMA OTONOMI DAERAH DAN KONFLIK Agenda pembangunan hak asasi manusia di tingkat nasional ternyata belum bisa diimplemetasikan oleh pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah malah menyebabkan pemerintah daerah – baik itu di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota — mengeluarkan regulasi-regulasi yang bertentangan dengan hak asasi manusia sehingga penggusuran, pengusiran secara paksa, penghancuran institusi-institusi lokal turut mewarnai rangkaian pelanggaran hak asasi manusia dalam periode 1999-2004. Di tingkat pemerintah daerah sangat minim institusi-institusi perlindungan hak asasi manusia. Malah sebaliknya pemerintah daerah berlomba untuk menguatkan institusi-institusi kekerasan seperti Satuan Tugas Polisi Pamong Praja guna mengawal dan mengamankan kebijakan yang dibuatnya. Parahnya lagi, dengan mengalaskan”sesuai prosedur” pemerintah daerah sering mengingkari praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya. Dalam menangani Aceh, pemerintah pusat melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2003 menentapkan status Darurat Militer, yang menyebabkan pengerahan pasukan militer besarbesaran ke Aceh. Begitu pula dalam menangani Papua, pemerintah mengirimkan ribuan pasukan militer untuk mendukung Operasi Militer Selain Perang di sana guna menghadapi perlawanan kelompok OPM. Hal yang sama juga diterapkan dalam menangani konflik komunal di Maluku dan Poso yang berkepanjangan, lagi-lagi pemerintah menggunakan kekuatan militer. Pola-pola penyelesaian melalui cara-cara damai sebagaimana yang nampak pada awal pemerintahan transisi terbentuk lambat laun ditinggalkan. Dengan slogan “menjaga keutuhan NKRI” pejabat-pejabat tinggi militer dan sipil seolaholah menjadi matra untuk menghalalkan caracara kekerasan digunakan. Akibatnya Extrajudicial and summary killing; penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; penyiksaan, tindakan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat dan hukuman kejam; orang hilang v
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58:
pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60:
mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62:
ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64:
BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66:
nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68:
pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70:
Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72:
pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74:
BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76:
pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77:
hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?