2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

2000 dan kemudian disempurnakan melalui SK Ketua Komnas HAM Nomor 003/Komnas HAM/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, KPP HAM kasus Tanjung Priok memiliki mandat menyelidiki sejumlah dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa pembantaian warga Tanjung Priok pada tahun 1984. Dukungan yang luar biasa yang datang dari berbagai elemen masyarakat, membuat tim ini cukup leluasa untuk mengumpulkan sejumlah bukti-bukti, baik dari korban maupun keterangan dari sejumlah para perwira militer. Dukungan yang luar biasa inilah yang membuat KPP-HAM Tanjung Priok berhasil membuktikan adanya tindak kejahatan terhadap kemanusiaan berikut menyerahkan daftar nama para para tersangkanya. Selanjutnya KPP HAM Tanjung Priok mengeluarkan beberapa rekomendasi yang salah satunya adalah meminta kepada presiden untuk segera membentuk pengadilan HAM ad hoc. 10 Namun seperti hasil rekomendasi KPP HAM lainnya, rekomendasi KPP HAM Tanjung priok ini, hanya rekomendasi pembentukan pengadilan saja yang dijalankan pemerintah. Sukses Komnas HAM dalam penyelidikan kasus Timor Timor dan Tanjung Priok tidak terulang kembali ketika menyelidiki kasus Trisakti-Semanggi I dan II (TSS) pertengahan 2001. Keputusan politik DPR yang menyatakan bahwa ketiga kasus tersebut bukanlah peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia membuat para pelaku menolak untuk dimintai keterangan oleh Tim penyelidik yang dibentuk melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 034/ Komnas HAM/VII/2000 tanggal 27 Agustus 2001. Akibatnya kinerja dari KPP HAM TSS ini menjadi sangat terbatas, sehingga sulit untuk mengakses dokumen-dokumen milik militer dan polisi. Sekalipun terjadi penolakan dari para pelaku, dengan mengumpulkan keterangan dari para korbannya akhirnya KPP HAM TSS berhasil membuktikan pelanggaran berat hak asasi manusia, dalam peristiwa penembakan mahasiswa di Kampus Trisakti dan Atmajaya. Namun kesimpulan ini kembali tidak berpengaruh apa-apa karena Kejaksaan Agung menolak untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan dengan alasan berpijak pada statemen DPR tersebut. Penurunan dukungan politik terhadap Tim penyelidik kasus TSS, juga berimbas pada upaya Komnas HAM dalam penyelidikan kasus kerusuhan Mei 1998. Tim ad hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang dibentuk melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 10.a/Komnas HAM/III/2003 tanggal 06 Maret 2003, terbata-bata dalam melaksanakan tugasnya menyelidiki kasus pelanggaran berat hak asasi manusia dalam peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998. beberapa kesulitan mendasar adalah mendatangkan para perwira militer dan polisi yang diduga mengetahui latarbelakang peristiwa 13-15 Mei 1998 untuk dimintai keterangan serta mengakses dokumen milik militer dan polisi kala itu. Hingga laporan ini disusun tidak ada informasi lebih lanjut tentang hasil penyelidikan dan rekomendasi dari Tim ad-hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Di samping menggunakan mekanisme pertanggungjawaban hak asasi manusia nasional, beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa Soeharto juga diselidiki dengan mekanisme penyelidikan koneksitas atau mekanisme penyelidikan internal di institusi 12 Bagian II
militer/Polri. Beberapa kasus itu antara lain adalah kasus Penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996, kasus pembunuhan Theis Hiyo Eluay, kasus penculikan aktivis-aktivis pro-demokrasi oleh Kopassus dan kasus penembakan mahasiswa Trisakti oleh satuan Brimob. Pasca reformasi, desakan pengusutan kembali kasus 27 Juli 1996 kembali menguat. Menyikapi desakan ini presiden Abdurrahman Wahid, menugaskan Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan atas kasus ini. 11 Bekerja dengan cukup efektif dan cepat, Mabes Polri berkesimpulan telah terjadi tindak kriminal atas peristiwa ini. Kesimpulan ini didapat setelah melakukan pemeriksaan atas 106 saksi, dari kalangan sipil maupun militer. Polri juga menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam peristiwa tersebut. Namun demikian muncul kendala politis, kemudian Polri melakukan gelar perkara di Komisi I dan II DPR untuk mengatasi hambatan politis dan teknis yang dihadapinya. Selanjutnya hasil dari gelar perkara, Komisi I dan II DPR bertemu dengan Panglima TNI Widodo AS, Kapolri Rusdihardjo, Menhan Juwono Sudarsono, dan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra untuk mencari jalan keluar atas kesulitan yang dihadapi Mabes Polri. Dari pertemuan tersebut diputuskan agar dibentuk Tim Penyidikan Koneksitas kasus 27 Juli 1996 yang terdiri dari Puspom TNI dan Mabes Polri. 12 Tim ini sendiri dipimpin langsung oleh Komandan Korps Reserse (Dankorserse) Polri Inspektur Jenderal Chaeruddin Ismail dan Danpuspom Mayjend TNI Djasri Marin bertindak sebagai wakil. Tim ini mulai bekerja pada tanggal 19 Juli 2000 dengan mengulang memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan Polri. 13 Sayangnya, Tim Koneksitas bekerja sangat lamban dibandingkan dengan saat kasus ditangani Mabes Polri. Ini terlihat dari proses penyidikan yang baru selesai akhir 2001. Kelambatan proses penyidikan semakin diperparah ketika berkali-kali pihak Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyidikan dengan berbagai alasan. Hingga saat ini belum ada pengadilan independen yang digelar untuk mengadili para pelaku utama dalam kasus 27 Juli 1996. Selain melakukan penyelidikan atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu, upaya penyelidikan juga dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada periode 1999-2003. Berbagai kasus yang pernah diselidiki adalah, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua/Irian Jaya, yang dibentuk melalui SK Ketua Komnas HAM No 020/Komnas HAM/II/2001 tanggal 5 Februari 2001, dengan nama tim penyelidik Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Papua/Irian Jaya. Selanjutnya adalah Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena, KPP-HAM kasus Bumi Flora Aceh, dan KPP HAM kasus kerusuhan Maluku dan Sampit. Dari berbagai kasus tersebut baru penyelidikan kasus Abepura saja yang telah dilimpahkan ke pengadilan, sementara kasus yang lain masih menumpuk di Kejaksaan Agung atau rekomendasinya tidak ditemukan indikasi pelanggaran berat hak asasi manusia. Di samping itu, satu kasus pelanggaran hak asasi manusia berat lain yang diselidiki tanpa menggunakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah kasus pembunuhan Theis Hiyo Eluay, ketua Presidium Dewan Adat Papua, tahun 2002. Kasus ini diselesaikan melalui Komisi Penyelidik Nasional (KPN). Melalui Keppres Nomor 10 Tahun 2002, presiden menunjuk Koesparmono Irsan sebagai ketua KPN dengan sepuluh anggota lainnya yang terdiri dari Danpuspom TNI, dan unsur kepolisian serta tokoh-tokoh Papua. 14 Dari hasil penyelidikannya terungkap bahwa Theis Hiyo Eluay terbunuh akibat operasi intelejen yang digelar oleh Satuan Wirabuana dari Kopassus. Selanjutnya kasus ini disidangkan di pengadilan militer Surabaya. Tidak diketahui persis hukum yang dijatuhkan kepada para tersangkanya. Namun proses penyelidikan ini membuat kasus ini menjadi kasus pembunuhan biasa dan bukan kejahatan hak asasi manusia. 2. Pembaharuan hukum dalam bidang hak asasi manusia Agenda pembaharuan hukum dalam bidang hak asasi manusia terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah mengamandemen sejumlah produk hukum nasional yang bertentangan dengan hak asasi manusia, kedua memproduksi Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 13
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74:
BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76:
pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77:
hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?