2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4 tersangka. Sidang dibagi dalam dua berkas<br />
perkara di mana berkas pertama terdiri dari<br />
Letnan Kolonel Hartomo (40), Kapten Infantri<br />
Rionardo (32), Sersan Satu Asrial (31), dan<br />
Praka Ahmad Zulfahmi (27) dan berkas kedua<br />
terdiri dari Mayor Infantri Donny Hutabarat<br />
(35), Letnan Satu Agus Soepriyanto (31), dan<br />
Sersan Satu Lauren SL (28). Ketujuh terdakwa<br />
dikenai dakwaan primer Pasal 338 KUHP<br />
tentang dengan sengaja menghilangkan nyawa<br />
orang, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan<br />
ancaman pidana penjara 15 tahun dan Pasal 351<br />
KUHP Ayat (3) tentang penganiayaan yang<br />
berakibat matinya orang, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-<br />
1 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun<br />
penjara. Para terdakwa pada akhirnya di vonis<br />
antara 2 tahun sampai dengan 3,5 tahun. Letkol<br />
Hartomo, Mayor Donny Hutabarat, Lettu Agoes<br />
Supriyanto dan Praka Achmad Zulfahmi di<br />
mana mereka terbukti menganiaya hingga tewas<br />
Ketua Presidium Dewan Papua (PDP), Theys<br />
Hiyo Eluay dengan pemecatan Sedangkan<br />
Rionardo dan Sertu Asrial serta Laurensius<br />
diganjar hukuman 3 tahun dan 2 tahun penjara.<br />
Ketiganya tidak dipecat, dan masih tetap dapat<br />
bertugas di lingkungan TNI-AD. Putusan ini<br />
sontak mengejutkan berbagai kalangan karena<br />
ternyata para pelaku tersebut dijatuhi hukuman<br />
yang sangat ringan dan tuntutan untuk<br />
pembentukan KPP HAM oleh Komnas HAM<br />
terhadap kasus ini semakin menguat. Pendapat<br />
berbeda justru datang dari institusi militer<br />
sendiri yang menyatakan bahwa para terdakwa<br />
ini adalah pahlawan karena membunuh<br />
pemimpin pemberontak dan hukuman itu<br />
untuk menyudutkan TNI. Bahkan Kepala Staff<br />
TNI AD menyatakan bahwa seharusnya<br />
tindakan para terhukum itu dibenarkan karena<br />
Theys secara terang-terangan berani menentang<br />
negara dengan mengibarkan bendera Papua<br />
merdeka, Bintang Kejora. 41<br />
iv. Pengadilan Koneksitas Kasus 27 Juli 1996<br />
Pengadilan terhadap kasus 27 Julii 1996<br />
dilakukan dengan Pengadilan Koneksitas.<br />
Pengadilan ini digelar di Pengadilan Jakarta<br />
Pusat mulai tanggal 23 Juni 2003 sampai tanggal<br />
30 Desember 2003. Para terdakwa yang diajukan<br />
ke pengadilan di dakwa dengan surat dakwaan<br />
Nomor: PDM/242/JKT.PTS/05/2003 tanggal 19<br />
Mei 2003 dengan susunan Primair Pasal 170<br />
ayat (2) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 170 ayat (1)<br />
KUHP dan lebih subsidair Pasal 406 jo Pasal 55<br />
ayat (1) ke-1 KUHP. Namun terjadi perubahan<br />
yang dilakukan JPU sehingga dalam uraian<br />
surat dakwaan yang disusun JPU, para terdakwa<br />
telah didakwa — secara bersama-sama —<br />
dengan dakwaan primair Pasal 170 ayat (2) ke-<br />
1 KUHP, dan subsidair-nya Pasal 170 ayat (1)<br />
KUHP. Dengan dakwaan ini para terdakwa<br />
didakwa melakukan pengrusakan terhadap<br />
benda dan penganiayaan. Dalam berkas tersebut<br />
di antaranya terdapat enam tersangka yang<br />
diajukan, yaitu: Kolonel CZI (Purn.) Budi<br />
Purnama (mantan Dan Den Intel Kodam Jaya),<br />
Kapten Suharto (Mantan Dan BKI-C Den Intel<br />
Kodam Jaya), Muhammad Tanjung, Jonathan<br />
Marpaung Panahatan, Muhammad Ilyas alias<br />
Buyung, dan Djoni Moniaga alias Jojon. pada<br />
waktu sidang pertama (hari Senin 23 Juni 2003)<br />
— di saat JPU diperintahkan Majelis Hakim<br />
untuk menghadirkan terdakwa — ternyata<br />
salah seorang terdakwa yang bernama Djoni<br />
Moniaga telah meninggal dunia. Meninggalnya<br />
terdakwa Djoni Moniaga baru diketahui JPU<br />
tiga hari sebelum hari sidang pertama. Putusan<br />
pengadilan akhirnya hanya mampu<br />
menghukum beberapa terdakwa sedangkan<br />
yang lainnya bebas. Terdakwa I, II, III dan V<br />
berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang<br />
didakwakan dinyatakan tidak terbukti dan oleh<br />
karenanya harus dibebaskan dari semua<br />
dakwaan dan dikembalikan nama baiknya.<br />
Sedangkan untuk terdakwa IV, karena telah<br />
mengumpulkan massa untuk pengambilalihan<br />
kantor DPP PDI, melakukan pelemparan dan<br />
mengakibatkan orang dan barang rusak, maka<br />
dia dinyatakan terbukti secara sah dan<br />
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,<br />
melakukan kekerasan barang dan orang di<br />
muka umum. Selanjutnya majelis hakim<br />
menghukum Terdakwa IV dengan pidana<br />
penjara 2 bulan dan 10 hari yang dikurangi<br />
dengan penahanan yang telah dijalaninya<br />
sebelum keputusan mempunyai kekuatan tetap.<br />
5. Reparasi Korban: Hak Atas<br />
Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi<br />
Hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi<br />
diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
23