2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

erbeda, hanya membuat kecurigaan dua pihak yang bertikai semakin mengkristal. Operasioperasi intelejen yang digelar untuk mendeteksi pihak-pihak yang bermain dalam kekerasan pun gagal untuk mengungkap para pihak tersebut, dan justru membuat disinformasi di dua kelompok semakin meningkat dan memicu keduanya untuk saling menyerang. Berbagai upaya mengundang pihak yang bertikai oleh komandan militer tidak membuahkan perdamaian yang kekal, karena pihak yang mendamaikan tidak pernah memenuhi janji mereka kepada pihak yang bertikai, untuk mengusut provokator dari peristiwa kekerasan tersebut. Perjanjian Malino I adalah bukti di mana pihak pemerintah gagal untuk memenuhi janji mereka kepada dua pihak yang bertikai untuk mengusut siapa pihak yang harus bertanggungjawab dalam peristiwa kekerasan di wilayah Poso. Berbagai kegagalan perjanjian damai yang kembali memicu peristiwa kekerasan yang lebih besar, tidak membuat Jakarta merubah pola penyelesaian penanganan kekerasan di wilayahwilayah konflik. Pengiriman pasukan militer dan polisi terus mereka jalankan, sementara penambahan pasukan ini tidak secara signifikan menghentikan aksi-aksi kekerasan di wilayah konflik. Di Sampit dan Sambas, pengiriman pasukan militer ke dua tempat tersebut tidak membuat aksi-aksi kekerasan dan pengusiran penduduk Madura mereda. Sebaliknya aksi-aksi kekerasan tersebut semakin meningkat hingga menyebabkan puluhan ribu warga Madura eksodus ke sejumlah daerah untuk menyelamatkan diri. Keterlibatan elit politik lokal dalam mobilisasi laskar-laskar perang jarang dijadikan fokus penyelesaian kekerasan, dan sebaliknya Jakarta justru balik menyalahkan para penduduk sipil yang mengungsi karena perilaku negatif mereka di masa lalu. Pembenaran atas pelarangan penduduk untuk kembali ke wilayah asal pun mereka amini dengan dalih keadaan yang sudah kondusif akan terganggu jika para penduduk bermasalah tersebut kembali ke tempat asal mereka. Tak heran jika kemudian para pejabat daerah itu membuat sebuah syarat-syarat ketat untuk mensortir para penduduk yang akan kembali ke daerahnya, ketimbang menyelidiki para pejabat yang terlibat dalam aksi kekerasan dan pengusiran tersebut. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Menguatnya penggunaan regulasi kedaruratan dan pengerahan kekuatan militer membuat peristiwa pelanggaran hak asasi 34 Bagian III
manusia semakin meningkat dan mempersulit agenda perbaikan hak asasi manusia di wilayahwilayah konflik. Regulasi kedaruratan dan pengerahan kekuatan militer membenarkan langkah-langkah pengabaikan hak-hak individu yang diakui oleh konstitusi dan hukum hak asasi manusia nasional. Peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik adalah penghilangan hak untuk hidup, penangkapan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan perlakuan tidak manusiawi dan hukuman kejam, penghilangan orang, pembatasan ruang gerak, menghilangkan hak untuk mengeluarkan pendapat, yang kesemuanya dibenarkan dalam rangka memulihkan keamanan dan ketertiban sipil. Di lain pihak, langkah-langkah Jakarta ini juga memancing kelompok pemberontak untuk terlibat dalam aksi-aksi kekerasan terhadap penduduk sipil, terutama penduduk sipil yang menjadi pendukung setia militer. Penerapan regulasi kedaruratan juga membuat upayaupaya penyelidikan oleh institusi hak asasi manusia menemui hambatan yang berarti dan sulit untuk mengetahui jumlah pasti korban pelanggaran hak asasi manusia untuk kategori ini. Berikut ini adalah sejumlah paparan fakta tentang pelanggaran hak asasi menonjol di wilayah-wilayah konflik sepanjang 1999-<strong>2004</strong>. 1. Extrajudicial and Summary Killing Tindakan penghilangan nyawa penduduk sipil oleh militer dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban menjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang paling menonjol di Aceh, Papua, Maluku, Maluku Utara, Poso, Sambas dan Sampit. Operasi anti gerilya dan operasi pemisahan penduduk berdasarkan agama atau etnis membenarkan tindakan-tindakan brutal dari personil militer dalam bentuk pembunuhan di luar proses hukum, atau dalam istilah hak asasi manusia disebut extrajudicial killing dan summary execution. Penggunaan taktik anti gerilya dalam operasi militer di Aceh dan Papua, kerap melahirkan peristiwa pembunuhan di luar proses hukum atas orang-orang sipil yang diduga sebagai GAM ataupun OPM. Sasaran dalam taktik perang semacam ini tidak hanya gerilyawan akan tetapi juga mencakup pihak sipil. Sejumlah informasi menunjukkan adanya praktik-praktik pelanggaran kategori ini di Aceh dan Papua. Dengan pembuktian ditemukannya bendera pemberontak, memiliki peluru, tertangkap basah keluar dari hutan-hutan, lari dari sweeping militer di jalan-jalan, maupun memiliki kedekatan keluarga dengan kelompok pemberontak, cukup membuat pasukan militer dan Brimob untuk menghilangkan nyawa seseorang. 10 Di Aceh dan Papua, banyak sekali informasi tentang korban-korban pembunuhan yang sebelumnya dilaporkan dijemput oleh unit-unit intelejen di rumah, tempat bekerja dan kedai-kedai kopi. 11 Bahkan sejumlah informasi menyebutkan adanya praktik-praktik pembunuhan diluar proses hukum ini di tempat-tempat penahanan orang-orang yang dituduh anggota pemberontak. Tidak berbeda di Aceh dan Papua, dengan alasan pemulihan keamanan dan ketertiban di daerah-daerah konflik sosial, seperti Maluku, Maluku Utara, Poso, Sambas dan Sampit, militer dan Brimob kerap terlibat dalam tindak pembunuhan di luar proses pengadilan atas sejumlah penduduk sipil yang bertikai. Para pejabat militer dan polisi mengaku, penembakan brutal terhadap kerumunan penduduk di daerah-daerah perbatasan dilakukan dengan alasan menghindari aksi saling serang yang lebih besar. Dengan menuduh para korbannya “perusuh” atau “provokator” para pejabat militer/polisi mencoba membenarkan pola penanganan yang mereka ambil. Bahkan belakangan militer dan polisi menuduh pihak-pihak yang selalu kritis dengan pola penanganan penyelesaian kekerasan di wilayah konflik adalah kelompok pemberontak. Di Maluku, sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Kedaulatan Maluku yang dalam beberapa tahun belakangan ini gencar menyuarakan kebobrokan penanganan konflik Maluku, dituding oleh militer sebagai kepanjangan tangan dari kelompok pemberontak Republik Maluku Selatan (RMS). 12 Bahkan sejumlah tokohnya ditangkap dan diadili dengan tuduhan makar. Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 35
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya

2004 Human Rights Report - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?