2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

BAGIAN KEDUA Perjalanan Penegakan Hak Asasi Manusia Periode 1999-2004 : Produksi Kebijakan dan Implementasinya PENGANTAR Pemerintahan-pemerintahan pasca Orde Baru telah berkomitmen untuk melakukan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dimulai dalam Sidang Istimewa MPR 1998, untuk pertamakalinya parlemen dan pemerintahan pengganti Soeharto bersamasama mencetuskan komitmennya untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Komitmen yang dituangkan dalam sejumlah kebijakan nasional sepanjang 1998- 2000 tersebut berhasil merumuskan lima agenda pokok penegakan yang meliputi: penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru; mengamandemen konstitusi dan memproduksi regulasi perlindungan hak asasi manusia; mereformasi institusi-institusi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, membentuk mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia, dan serta mencegah keberulangan dalam bentuk menghukum para pelaku kejahatan hak asasi manusia. Komitmen ini lahir sebagai bentuk dari pengakuan mereka atas kejahatankejahatan hak asasi manusia rezim Orde Baru yang menimbulkan penderitaan yang luar biasa terhadap para korbannya selama lebih dari tiga dasawarsa. Komitmen ini lahir sebagai bentuk kesadaran baru dalam pengelolaan Negara setelah hancurnya tatanan kehidupan berdemokrasi di Indonesia selama pemerintahan otoriter. Pelantikan presiden hasil pemilu 2004 pada Oktober lalu, menandai agenda penegakan hak asasi manusia sudah berjalan selama lima tahun. Namun demikian, agenda penegakan hak asasi manusia tersebut belum berhasil dituntaskan. Bahkan dalam dua tahun terakhir ini, pelaksanaan agenda penegakan hak asasi manusia terus melemah dan cenderung stagnan. Ini terlihat dari tidak berjalannya sejumlah agenda penegakan penting, seperti penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan penghukuman para pelaku kejahatannya hingga akhir tahun 2004 ini. Di lain sisi, sejumlah agenda yang berhasil dijalankan, seperti pembuatan regulasi hak asasi manusia dan proses penyelidikan, masih jauh dari yang diharapkan oleh banyak pihak, karena banyaknya kelemahan dan keterbatasan yang pada akhirnya justru menyebabkan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak berjalan efektif. Bagian ini akan menjelaskan tentang pelaksanaan komitmen penegakan hak asasi manusia yang dicetuskan pasca kejatuhan Soeharto Mei 1998. Selain memaparkan perjalanan pelaksanaan dari masing-masing agenda penegakan tersebut, bagian ini juga akan memberikan gambaran berkaitan dengan capaian yang telah berhasil diraih. Sejumlah agenda penegakan yang tidak berhasil dijalankan pun akan turut dipaparkan dalam bagian ini, termasuk juga problem-problem pelaksanaannya. Untuk memudahkan dalam melihat capaian keberhasilan serta kegagalannya maka pemaparan dalam bagian ini akan mencoba mengelompokkan masing-masing agenda ke dalam kategori-kategori yang antara lain: penyelidikan, legal reform, institusional reform, penghukuman, rekonsiliasi, dan pemulihan korban. 6 Bagian II
KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA Pasca tumbangnya Soeharto Mei 1998, kalangan korban dan kelompok pro-demokrasi secara terus-menerus mendesak pemerintahan pasca Soeharto agar segera menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan hak asasi manusia. Berpijak dari peristiwa pelanggaran masa lalu dan banyaknya institusi-institusi negara yang terlibat dalam kejahatan hak asasi manusia, kelompok korban dan publik luas mendesak pemerintah menempatkan agenda penegakan hak asasi manusia sebagai salah satu agenda reformasi nasional. 1 Desakan yang terus menguat inilah yang kemudian membuat MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini menyebutkan tentang tugas yang harus dijalankan presiden Habibie dan lembagalembaga tinggi negara serta seluruh aparatur negara untuk menghormati dan menyebarluaskan pemahaman hak asasi manusia kepada seluruh lapisan masyarakat, dan serta menugaskan presiden untuk meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia. 2 Terbitnya ketetapan ini selanjutnya menjadi titik awal pemerintahan sementara pasca tumbangnya Soeharto untuk secara serius memasukkan komitmen penegakan hak asasi manusia ke dalam agenda reformasi nasional. Dan secara umum ketetapan ini secara efektif dijalankan oleh pemerintahan Habibie, yakni dengan membuat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) periode 1998-2003. RAN-HAM ini memuat agenda pembuatan regulasi hak asasi manusia di tingkat nasional, sosialisasi hak asasi manusia di tingkat institusi negara dan masyarakat; serta kewajiban pemerintah untuk meratifikasi instrumen hak asasi manusia. Pasca pemilu 1999 yang berhasil menaikkan Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI ketiga, kembali memperkuat komitmen pemerintah dalam bidang penegakan hak asasi manusia. Berpijak dari ketetapan selanjutnya, komitmen penegakan hak asasi manusia di masa Abdurrahman Wahid, terus menguat dan berhasil memproduksi berbagai produk regulasi dan sejumlah agenda di tataran praktis. Upaya Presiden Abdurrahman Wahid ini pun juga mendapat dukungan dari MPR dan DPR kala itu, yakni dalam bentuk membuat sejumlah regulasi dan ikut memperhatikan problemproblem hak asasi manusia di tanah air. Berbagai produk ini adalah diterbitkannya Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999- 2000, yang mana dalam GBHN tersebut MPR meminta presiden secara konsisten menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. Selain itu MPR juga meminta presiden untuk melanjutkan ratifikasi sejumlah konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. 3 Memasuki 2000, dukungan MPR dan DPR terhadap komitmen penegakan hak asasi manusia semakin memperkuat atas ketetapan-ketetapan tahun 1999. Dalam Sidang tahunan MPR 2000, MPR kembali mengeluarkan sejumlah ketetapan yang isinya mengarahkan negara untuk mengambil langkah-langkah kongkrit berkaitan dengan pelaksanaan atas agenda penegakan hak asasi manusia nasional. Ketetapan itu antara lain: TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Ketiga ketetapan tersebut, memerintahkan presiden untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstrajudisial yang bertugas mengungkap kebenaran atas praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa Soeharto; melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa; dan menghapuskan peran sospol ABRI (Dwifungsi ABRI); memisahkan institusi kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta merubah konsep sistem pertahanan nasional. Bahkan pada Sidang Tahunan 2000 tersebut MPR melakukan amandemen kedua UUD 1945 yang di antaranya memasukkan hak asasi manusia ke dalam Bab XA serta bidang pertahanan dan keamanan negara pada Bab XII UUD 1945. 4 Terobosan yang dilakukan MPR selama Sidang Tahunan 2000 inilah yang Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 7
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68:
pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70:
Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72:
pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74:
BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76:
pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77:
hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?