2004 Human Rights Report - Elsam

terutama di kalangan perwira muda.
8. Mempercepat proses reformasi di institusi
kejaksaan yakni dengan:
a) Membuka akses kepada publik atas
transparansi penanganan kasus-kasus yang
selama ini tidak jelas penanganannya dan
mandeg di Kejaksaan Agung.
b) Membuat petanggungjawaban atau
akuntabilitas dengan menjelaskan kepada
publik tentang berbagai proses penuntutan
yang mengalami kegagalan terutama
dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang
berat.
c) Membuat kursus hak asasi manusia
berkala bagi Jaksa.
9. Mempercepat proses reformasi di institusi
pengadilan yakni dengan:
a) Melanjutkan proses reformasi internal
lembaga pengadilan di bawah kewenangan
Mahkamah Agung baik bidang
administrasi pengadilan maupun
peningkatan sumber daya manusianya.
b) Menggelar kursus hak asasi manusia
bagi hakim secara berkala.
c) Membuka akses publik yang seluasluasnya
atas proses peradilan.
Kepada Pemerintah Daerah:
1. Melakukan audit terhadap regulasi daerah
dengan menggunakan konstitusi dan hukum
hak asasi manusia sebagai indikator audit dan
selanjutnya mencabut regulasi daerah yang
bertentangan dengan konstitusi dan hukum hak
asasi manusia nasional
2. Membuat regulasi-regulasi di tingkat
daerah untuk mendorong pelaksanaan hukum
hak asasi manusia nasional di tingkat daerah
3. Mengembalikan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja sebagai satuan pengaman internal.
4. Menyelenggarakan training hak asasi
manusia bagi aparatur pemerintahan daerah
secara berkala dengan mengundang para
pengajar dari kalangan akademisi dan praktisi
hak asasi manusia.
5. Membuka Kantor Perwakilan Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia di Wilayahnya dan
bekerjsama dengan Komnas HAM untuk
melakukan pemantauan kondisi hak asasi
manusia di daerahnya secara periodik.
6. Mempublikasikan laporan kondisi hak
asasi manusia di daerahnya secara periodik
kepada publik lokal.
Kepada DPRD di Seluruh Indonesia:
1. Membentuk Komisi hak asasi manusia,
seperti yang sudah dilakukan oleh DPRD
Propinsi Papua
2. Mengambil insiatif pembuatan regulasiregulasi
hak asasi manusia di tingkat daerah.
3. Mengawasi pelaksanaan perlindungan hak
asasi manusia yang dilakukan oleh kepala
daerah.
4. Bekerjasama dengan Komnas HAM untuk
merumuskan kerangka pembangunan hak asasi
manusia di tingkat daerah.
REKOMENDASI KHUSUS
Kepada Pemerintah Nasional
1. Menggelar penyelidikan kasus-kasus
penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi,
merendahkan martabat dan hukum kejam
terhadap kelompok perempuan untuk
membuktikan informasi kejahatan semacam ini
di berbagai daerah.
2. Mempercepat proses perbaikan kondisi
hak-hak perempuan, dengan mengambil
langkah-langkah pembuatan kebijakan di
tingkat nasional.
3. Mengefektifkan fungsi Komnas Perempuan
yakni dengan memberikan mandat Penyelidikan
atas kasus-kasus kejahatan terhadap
perempuan.
Kepada TNI/POLRI:
1. Mendorong penghormatan hak-hak
perempuan di kalangan prajurit/anggota-nya,
khususnya bagi mereka yang sedang bertugas di
daerah-daerah konflik
2. Bekerjasama dengan Komnas HAM untuk
menyelidiki kasus-kasus penyiksaan, perlakuan
tidak manusiawi, merendahkan martabat dan
66 Bagian VI