2004 Human Rights Report - Elsam

BAGIAN KETIGA
Menguatnya Penggunaan Regulasi Keadaan
Darurat dan Pengerahan Kekuatan Militer
Kondisi Hak Asasi Manusia di Wilayah-wilayah
Konflik
PENGANTAR
Masalah besar yang menghalangi
pelaksanaan agenda penegakkan hak
asasi manusia di Indonesia dalam
lima tahun terakhir adalah menguatnya
penggunaan regulasi keadaan darurat dan
pengerahan kekuatan militer dalam penanganan
persoalan sparatisme dan konflik sosial di
beberapa tempat. Slogan menjaga ‘Negara
Kesatuan Republik Indonesia’ dan
‘menghancurkan provokator’ yang selalu
disuarakan oleh para pejabat sipil dan militer
ketika menyikapi persoalan sparatisme dan
konflik sosial di beberapa daerah pada akhirnya
membenarkan penerapan regulasi keadaan
darurat dan pengerahan kekuatan militer
sebagai jawaban atas tuntutan kemerdekaan di
Aceh dan Papua dan penyelesaian aksi-aksi
kekerasan oleh laskar-laskar bersenjata di
Maluku, Poso dan Sampit.
Memang di satu sisi sepenjang 1999-2004
pemerintah telah mengupayakan langkahlangkah
penyelesaian persoalan separatisme dan
konflik sosial melalui cara damai. Instruksi
presiden tentang penyelesai masalah Aceh,
Papua, Maluku dan Poso melalui cara-cara
damai adalah langkah maju lainnya dari
pemerintah. Langkah penting dan sangat
menonjol adalah perjanjian penghentian
permusuhan dengan Gerakan Aceh Merdeka
untuk mencari solusi penyelesaian konflik Aceh
yang sudah berlangsung selama lebih dari 20
tahun terakhir. Perjanjian Malino I dan II untuk
mendorong penyelesain persoalan konflik antar
kelompok di Maluku dan Poso secara damai
adalah langkah penting yang perlu dicatat.
Sejumlah langkah-langkah penyelesaian secara
damai ini secara siginifikan kemudian
mengurangi intensitas kekerasan di sejumlah
daerah konflik dalam kurun waktu yang lama.
Dan sebaliknya, ketika upaya-upaya damai
terhenti, kekerasan pun meningkat dan kembali
membawa penduduk sipil berada dalam tekanan
militer pemerintah, tentara pemberontak, milisi
sipil dan laskar-laskar bersenjata.
Tapi di sisi lain penerapan regulasi
kedaruratan dan pengerahan kekuatan militer
melemahkan upaya-upaya perbaikan kondisi
hak asasi manusia nasional yang telah dirintis
sejak tumbangnya Orde Baru. Namun demikian
pembaharuan baru di bidang kebijakan ini tidak
membuat negara menghentikan kejahatan
pelanggaran hak asasi manusia terhadap
penduduk sipil. Regulasi kedaruratan dan
pengerahan kekuatan militer jelas-jelas
membuat hukum hak asasi manusia nasional
yang baru saja terbentuk itu tidak dapat
diterapkan di daerah-daerah berkonflik.
Penggelaran operasi militer di Papua dan
pemberian kewenangan kepada pihak militer
dan polisi untuk menyelesaikan pertikaian jelasjelas
membenarkan langkah-langkah seperti
membatasi ruang gerak, menghilangkan hak
untuk mengeluarkan pendapat, dan
membenarkan tindakan-tindakan
menghilangkan nyawa orang untuk
memulihkan keamanan dan ketertiban sipil.
Pemberlakuan keadaan darurat militer dan
pelaksanaan operasi militer di Aceh, yang
merupakan operasi militer terbesar setelah
invasi ke Timor Leste pada 1975, adalah
semacam tanda kembali menguatnya
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?
29