2004 Human Rights Report - Elsam

dan penemuan mayat; pembatasan ruang gerak
dan pencabutan hak untuk mengeluarkan
pendapat masih terus terjadi.
HAK-HAK PEREMPUAN: “ALAS KAKI
SIANG HARI, ALAS TIDUR MALAM
HARI “
Sejak runtuhnya Orde Baru perlindungan
dan penghormatan terhadap hak-hak
perempuan tidak mengalami peningkatan yang
cukup signifikan, baik di tataran legal reform
maupun institusional reform. Perempuan masih
dilihat dalam perspektif “alas kaki di waktu
malam, alas tidur di waktu malam”; hak-hak
mereka masih terpasung di bawah kekuasaan
yang patriarki!
Reformasi di bidang legislasi masih jauh dari
apa yang diharapkan. Setidaknya baru dua
produk legislasi tentang perlindungan dan
pencegahan di tingkat nasional yang berhasil
diproduksi dalam lima tahun terakhir, Undangundang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan
di Luar Negeri. Sehingga hingga saat ini —
bersama Konvensi penghapusan segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan yang telah
diratifikasi — hanya ada tiga produk legislasi
nasional tentang perlindungan dan pencegahan
kejahatan terhadap perempuan. Oleh karenanya
DPR dan Pemerintah dapat dikatakan mandul
dalam memproduksi regulasi yang melindungi
dan menghormati hak-hak perempuan. Di
samping itu, pemerintah dan DPR juga tidak
berdaya untuk mencabut beberapa regulasi di
masa Soeharto yang diskriminatif terhadap
perempuan.
Lemahnya upaya-upaya peningkatan
penghormatan dan perlindungan terhadap hakhak
perempuan telah menimbulkan begitu
banyak praktik-praktik penyiksaan dan ill-treatment
terhadap perempuan. Sehingga kejahatan
penyiksaan, tindakan tidak manusiawi,
merendahkan martabat dan hukuman kejam
terhadap perempuan terus terjadi bahkan
bersifat massif dan berskala besar. Dalam lima
tahun ini masih belum ada tempat yang aman
bagi perempuan, terutama di wilayah-wilayah
konflik, di tempat kerja, bahkan dalam rumah
tangga sekalipun.
PENUTUP: TUTUP BUKU DENGAN
“TRANSITIONAL JUSTICE”?
Implementasi agenda penegakan hak asasi
manusia, sebagai perwujudan dari agenda
Reformasi, terlihat berjalan di tempat.
Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi
manusia masa lalu (dan saat ini) dilakukan
dengan selektif, hanya ditujukan bagi
pelanggaran pada pertengahan 80-an hingga
akhir 90-an. Itupun dengan hukuman yang jauh
dari rasa keadilan, dan hanya dikenakan pada
aktor lapangan sedangkan aktor pembuat
kebijakan tidak tersentuh sama sekali! Selective
justice begitu kentara, sehingga impunity masih
dinikmati oleh pelaku yang berkedudukan
tinggi. Pengadilan HAM Timtim dan Tanjung
Priok menjadi bukti yang sulit dipungkiri
tentang bagaimana praktik impunity tersebut
terus berlanjut. Pemerintahan hasil pemilu
2004, SBY-JK, terlihat tidak berani menyentuh
wilayah peka ini: 100 hari program
pemerintahannya hampir tidak menyentuh
sama sekali ranah ini!
Rentang waktu lima tahun ternyata bukan
waktu yang cukup bagi Pemerintah, baik itu
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi
hak asasi manusia. Masih banyak komitmen
pemerintah yang belum dikerjakan dengan
tuntas, khususnya agenda-agenda “transitional
justice”. Akibatnya kondisi hak asasi manusia
tidak begitu berbeda denga Orde Baru. Produksi
regulasi yang bertentangan dengan hak asasi
manusia, reformasi institusi-institusi pelanggar
hak asasi manusia yang setengah hati,
pengadilan yang tak berdaya menghukun
pelanggar hak asasi manusia, penggunaan caracara
militer dalam menangani konflik, perilaku
patriarki pemerintah yang merasuk ke berbagai
lapisan masyarakat telah menggenapkan
rangkaian kegagalan penghormatan dan perlindungan
hak asasi manusia di Indonesia.
Pemerintahan yang baru, SBY-JK, terlihat
gamang mendekati masalah serius ini. Selama
100 hari program kerjanya, pemerintahan SBY-
JK tidak memiliki strategi dan visi menuntaskan
kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan
membangun perbaikan keadaan hak asasi
vi