2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

cukup dari pemerintah daerahnya. Dari indikator tersebut nampak jelas bahwa reorganisasi struktur pemerintahan daerah memang tidak diorientasikan kepada upaya pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia di daerah. Dan akibatnya, banyak korban hak asasi manusia di daerah yang diam, karena tidak mengetahui ke mana mereka harus melapor jika hak-haknya terlanggar. Ketiadan institusi perlindungan hak asasi manusia ini semakin diperburuk dengan minimnya penyelenggaraan program-program pelatihan hak asasi manusia bagi aparatur daerah. Pembuatan buku saku hak asasi manusia bagi para pegawai Pemerintah daerah pun sampai laporan ini ditulis tidak pernah ditemukan. 3. Penguatan Institusi Kekerasan oleh Pemerintah Daerah Hal penting lainnya adalah pelaksanan otonomi daerah turut berkontribusi atas menguatnya satuan-satuan semi-militer, di setiap Pemerintah daerah. Adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dalam lima tahun terakhir menjadi institusi sipil yang oleh pemerintah daerah didorong menjadi satuan semi-militer. Pasal 120 undang-undang Otonomi Daerah tentang keberadaan Satpol PP dan meningkatnya perlawanan penduduk terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah menjadi dalih pembenaran untuk membangun satuan-satuan keamanan sipil di jajaran pemerintahannya menjadi satuan-satuan semi-militer. Dengan memekarkan jumlah anggotanya, Satpol PP – dulu jumlah personilnya tidak lebih dari 40-an orang – menjadi ratusan orang pemerintah daerah mencoba membangun sebuah pasukan sipil terlatih yang bisa digunakan untuk mengamankan regulasi daerah yang mereka telurkan. Pemekaran ini pun kemudian berlanjut dengan pemberian pelatihan kemiliteran dan penanganan huru-hara kepada para personilnya dan pemberian alat-alat penanganan huru-hara seperti tameng dan pentungan dalam operasi-operasi penertiban. Dengan mengundang Polri atau TNI, pemerintah daerah meminta dua institusi kekerasan tersebut untuk memberikan pelatihan militer dan penanganan huru-hara kepada unitunit Satpol PP di jajarannnya. Bahkan di beberapa daerah, sejumlah pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota diketahui mempersenjatai satuan-satuan Satpol PP mereka dengan senjata api dengan alasan menjaga keselamatan anggotanya dari amukan penduduk lokal dalam pelaksanaan penertiban. 7 Dan sejak saat itu pula praktik-praktik penertiban oleh pemerintah daerah kerap diwarnai oleh tindakan brutal dan kejam oleh Satpol PP. 8 Di samping mempergunakan Satpol PP untuk melakukan eksekusi penggusuran dan penertiban, satuan ini juga digunakan oleh pejabat daerah untuk menghadapi kritik-kritik yang dilancarkan oleh penduduk lokal maupun aksi-aksi demonstrasi para korban penggusuran atau penertiban. Di jawa Barat Satpol PP digunakan untuk menghadapi kritik-kritik aktivis prodemokrasi terhadap kebijakan atau perilaku otoriter dari para pejabat pemerintah. 9 Di Jakarta Satpol PP, Bantuan Polisi (Banpol), digunakan untuk menjadi satuan pengamanan demonstrasi 46 Bagian IV
pedagang kakilima di Kantor Walikota Jakarta Pusat yang meminta pengembalian barang dagangan mereka yang digaruk Satpol PP dalam aksi penertiban sebelumnya. 10 Di Purwokerto, Satpol PP dilibatkan dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa dan pedagang Pasar Wage. Dalam peristiwa tersebut polisi dan Satpol PP membubarkan demonstrasi dengan brutal 11 . PERISTIWA-PERISTIWA PENGUSIRAN PAKSA PERIODE 1999-2004 Besarnya produksi regulasi daerah mengenai pemacuan ekonomi dan pembangunan daerah serta pembenaran pembentukan satuan-satuan semi-militer oleh Pemerintah daerah selanjutnya menjadi penyebab praktik-praktik pengusiran paksa penduduk asli, petani, nelayan, dan komunitas urban di seluruh propinsi. Praktik-praktik pengusiran ini pun jarang memperhatikan norma-norma hukum hak asasi manusia nasional dan internasional. Hal ini semakin diperparah dengan tindakan brutal dan tidak manusiawi yang ditunjukkan oleh Satpol PP yang dibantu oleh Polri, TNI maupun kelompok-kelompok pengaman swasta. Dalam lima tahun terakhir, setidaknya lebih dari 100 kasus pengusiran paksa yang disertai dengan tindakan brutal terjadi di sejumlah propinsi dengan latar belakang yang berbedabeda, seperti penertiban kawasan hutang lindung, areal pemukiman kumuh dan kawasan perdagangan liar, serta penertiban sejumlah angkutan umum yang dianggap sebagai penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas, maupun dalam rangka pemberian sumber-sumber ekonomi daerah kepada pihak swasta. Institusi-institusi dominan yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa ini selain masih melibatkan Polisi dan TNI, Satpol PP, Polisi Khusus Kehutanan atau Jagawana, Banpol dan satuan-satuan pengaman swasta. Berikut ini adalah ilustrasi sejumlah kasuskasus pengusiran paksa besar di berbagai daerah sepanjang 1999-2004. 22 November 2004, polisi membubarkan aksi unjuk rasa menolak uji coba pengoperasian TPST Bojong oleh penduduk Bojonggede secara paksa. Dalam peristiwa tersebut, 5 orang mengalami luka akibat tembakan polisi yang bertugas mengamankan TPST. Setelah bentrokan, polisi menyisir rumah-rumah dan menangkap 35 warga Bojong. Selain itu, dilaporkan pula 133 orang penduduk bojong hilang dalam peristiwa tersebut. Mei 2003 di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, aparat Kepolisian Manggarai dibantu oleh Brimob Polda NTT, Polsek Reok, dan Koramil Reok memaksa penduduk asli Gendang Mahima mengosongan lahan di kawasan Tanah Erpacht. Dalam aksi tersebut polisi dan militer melakukan pembakaran dua buah rumah dan tanaman miliki penduduk. Dalam peristiwa tersebut, Polisi juga dilaporkan menganiaya puluhan penduduk asli dan menangkap 73 orang penduduk asli Gendang Mahima, 56 laki-laki dan 16 perempuan, termasuk 1 orang ibu dengan bayinya yang sedang menyusui. Selanjutnya, penduduk asli yang ditangkap dipenjarakan di Rutan Kelas IIB Langgo Ruteng dengan tuduhan penjarahan. 21 Juli 2003 aparat Polres Bulukumba dan didukung oleh personil Polda Sulawesi Selatan, Brimob Polwil Bone, Polres Sinjai, dan Polres Bantaeng melakukan penyerangan terhadap petani penduduk asli Kajang dan aktivis di wilayah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Dilaporkan 2 orang tewas dalam peristiwa tersebut sebanyak 28 orang ditangkap, serta 24 orang aktivis dan petani dimasukan Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 47
Page 3 and 4:
LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?