2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

DAFTAR ISI EXECUTIVE SUMMARY iii BAGIAN PERTAMA Pendahuluan 1 | Tujuan dan Cakupan 3 | Metode Pengumpulan dan Analisis Data 4 | Sistematika Laporan 4 | BAGIAN KEDUA Perjalanan Penegakan Hak Asasi Manusia Periode 1999-2004: Produksi Kebijakan dan Implementasinya 6 Pengantar 6 | Komitmen dan Agenda Penegakan Hak Asasi Manusia 7 | Implementasi Atas Agenda Penegakan Hak Asasi Manusia 1999-2004 8 | Kesimpulan 24 | BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan Regulasi Keadaan Darurat dan Pengerahan Kekuatan Militer: Kondisi Hak Asasi Manusia di Wilayah-wilayah Konflik 28 Pengantar 28 | Menguatnya Penggunaan Regulasi Kedaruratan dan Pengerahan Kekuatan Militer oleh Negara Sepanjang 1999-2004 29 | Pelanggaran Hak Asasi Manusia 33 | Respon Negara Atas Kejahatan Hak Asasi Manusia 38 | Kesimpulan 39 | BAGIAN KEEMPAT Atas Nama Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah: Kasus-Kasus Pengusiran Paksa Penduduk Lokal oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Dalam Kerangka Otonomi Daerah 41 Pengantar 41 | Implementasi Otonomi Daerah di Berbagai Daerah 41 | Perlindungan dan Penegakan HAM dalam Otonomi Daerah 43 | Peristiwa-peristiwa Pengusiran Paksa Periode 1999-2004 46 | Pengingkaran Pemerintah Daerah Atas Kejahatan Hak Asasi Manusia 47 | Pengusiran Paksa: Kejahatan Berat Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Daerah 48 | Kesimpulan 50 | BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Tempat Aman Untuk Kami: Kasus-kasus Penyiksaan dan Ill-Treatment terhadap Perempuan Periode 1999-2004 52 Pengantar 52 | Upaya-upaya penegakan Hak-Hak Perempuan 53 | Akibat Buruknya Pelaksanaan Perbaikan Hak-hak Perempuan: Kasus-kasus Penyiksaan dan Ill Treatment terhadap Perempuan di Indonesia 54 | Pengingkaran Negara Atas Kejahatan Penyiksaan, Perlakuan Tidak Manusiawi, Merendahkan Martabat dan Hukuman Kejam Terhadap Perempuan 58 | Kesimpulan 59 | BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekomendasi 62 Rekomendasi 64 | Kepada Pemerintah Nasional 64 | Kepada Pemerintah Daerah 65 | Kepada DPRD Seluruh Indonesia 65 | Rekomendasi Khusus 65 | Kepada Pemerintah Nasional 65 | Kepada TNI/POLRI 65 | Kepada Pemerintah Daerah 66 | Kepada DPR dan DPRD 66 | viii
BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika tahun 2004 berganti, berarti kita telah lima tahun dalam era reformasi. Meskipun telah lima tahun, penuntasan berbagai permasalahan hak asasi manusia terasa belum begitu mengembirakan. Bahkan dalam dua tahun terakhir ini, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia seakan kembali ketitik terendah, karena reformasi kelembagaan dan ratifikasi instrumen norma hak asasi manusia internasional belum terjadi seperti yang diharapkan. Di samping itu, upaya untuk mencegah berulangnya pelanggaran hak asasi manusia terasa sangat lamban serta belum memiliki arah yang jelas. Dengan sendirinya kita kembali mengalami berulangnya pelanggaran hak asasi manusia yang bahkan tidak bisa kita bedakan dengan pelangaran di era Soeharto. Situasi serba lamban itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (i) Kembali menguatnya penggunaan regulasi kedaruratan yang disertai pengerahan kekuatan militer untuk menyelesaikan tuntutan kemerdekaan atau konflik sosial di beberapa daerah; (ii) Terlalu bersandarnya agenda perbaikan ekonomi nasional kepada pemilik modal; (iii) Diabaikannya hak-hak ekosob masyararakat dalam proses desentralisasi kekuasaan; dan (iv) Masih lestarinya watak patriarki dalam birokrasi negara. Keempat faktor itu pada gilirannya membuat negara lebih berpihak kepada pemilik modal di satu sisi dan menyisihkan perempuan dari proses pengambilan keputusan politik nasional di sisi lain. Dalam era reformasi ini, agenda utama yang dituntut masyarakat, terutama korban dan keluarga korban, adalah penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa Soeharto. Untuk menjawab tuntutan itu mulai diselidiki kasus kerusuhan Mei dan Penculikan aktivis pro-demokrasi, DOM Aceh dan kejahatan militer di Timor Lorosae pasca jajak pendapat. Kemudian penyelidikan berlanjut ke kasus seperti kasus penembakan mahasiswa Trisakt-Semanggi, Talangsari dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Sayangnya, sebagian besar hasil penyelidikan itu, di dalam pengadilan tidak mendapatkan respon yang baik. Hal itu terlihat dari bebasnya para terdakwa. Bahkan tak jarang pula ada hasil penyelidikan terkatung-katung nasibnya karena berkasnya selalu bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Kondisi ini-lah yang menimbulkan skeptisme dari masyarakat terhadap proses reformasi institusi peradilan. Rendahnya kepercayaan itu kemudian diperburuk oleh masihnya tingginya tingkat korup di lembaga-lembaga peradilan tersebut. Selain itu lembaga peradilan juga tidak mampu mengatasi atau menolak intervensi dari pihak eksekutif, legislatif, serta institusi militer atau polisi. Sepanjang lima tahun terakhir, pemerintah — baik di tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota — dalam membuat kebijakan baru terlihat lebih banyak mengabaikan hak asasi manusia ketimbang memberikan perangkat melindungi. Produk undang-undang yang melindungi hak asasi manusia di awal reformasi dalam perkembangannya belum menjadi acuan bagi daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota dalam membuat kebijakan baru. Kadang kala kebijakan yang tidak respek Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 1
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62:
ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64:
BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66:
nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68:
pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70:
Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72:
pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74:
BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76:
pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77:
hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?