2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

2. Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang Selain penghilangan nyawa orang, peristiwa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang juga mencuat sebagai kasus paling banyak terjadi di wilayah konflik. Pemisahan penduduk sipil dengan kelompok pemberontak serta pencarian provokator di wilayah-wilayah konflik komunal, membenarkan militer dan polisi melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap memiliki kaitan dengan kelompok pemberontak maupun orang-orang yang ditengarai sebagai pemicu kerusuhan.Tindakantindakan ini dilakukan dengan mengabaikan prosedur hukum yang berlaku, seperti jarang menunjukkan identitas diri kepada keluarga para korban ketika menangkap maupun menjelaskan tempat penahanan para korbannya. Di Aceh, ribuan orang ditangkap dan ditahan tanpa prosedur hukum karena kedapatan tidak memiliki KTP Merah Putih atau karena kedapatan oleh anggota militer baru keluar dari hutan. 13 Di Papua, sejumlah orang ditangkap dan ditahan oleh pasukan militer dan Brimob karena Fam (identitas suku) mereka sama dengan orang-orang yang sedang dicari oleh pemerintah. 14 Sekalipun dalam beberapa kesempatan pemerintah mengumumkan telah melakukan penangkapan dan penahanan atas sejumlah orang, namun demikian pengumuman ini tidak disertai dengan penyebutan tempat penahanan. Bahkan dalam beberapa pihak sangat meragukan informasi tentang jumlah tahanan oleh para pejabat sipil dan militer. 15 Penerapan darurat militer di Aceh membuat kantor-kantor militer dari tingkat Koramil hingga Kodam kembali memfungsikan ruang tahanannya guna menampung orang-orang yang diduga sebagai anggota GAM. Sejumlah pihak juga menyebutkan adanya ruang tahanan di pos militer dan brimob yang kerap digunakan untuk menahan orang-orang yang diduga sebagai anggota GAM. Di Aceh, militer dan Brimob diduga telah menjadikan sejumlah rumah dan gedung-gedung pemerintah yang tidak terpakai sebagai tempat penahanan orang-orang yang ditangkap dengan tuduhan GAM. 16 Sementara di Papua, sejumlah informasi menyebutkan satuan Kopassus telah membuat sejumlah rumah-rumah kosong di sekitar kabupaten Wamena menjadi rumah tahanan orang-orang sipil yang diduga sebagai anggota OPM. 3. Penyiksaan, tindakan kejam tidak manusiawi, merendahkan martabat dan hukuman kejam Kejahatan penyiksaan terhadap para tahanan oleh militer dan polisi Indonesia dalam kerangka mengorek keterangan tentang keberadaan atau kekuatan kelompok pemberontak menjadi fokus banyak pihak. Buruknya pola pengawasan internal di tubuh militer dan polisi, memungkinkan kejahatan penyiksaan terjadi di daerah-daerah konflik. Meskipun pemerintah mengelak tuduhan ini, berbagai fakta awal yang dikemukakan oleh organisasi hak asasi manusia nasional dan internasional menunjukkan indikasi kuat adanya tindak kejahatan penyiksaan di sejumlah tempat-tempat penahanan milik militer dan polisi. Fakta ini semakin menguat ketika wawancara diam-diam atas sejumlah narapidana politik Aceh yang dipindahkan ke pulau Jawa, baru-baru ini membenarkan adanya tindak kejahatan penyiksaan selama berada dalam tahanan milik militer atau polisi. Berbagai fakta juga menyebutkan adanya indikasi kuat peristiwa kejahatan penyiksaan, tindakan tidak manusiawi, merendahkan martabat dan hukuman kejam yang dilakukan oleh anggota militer dan polisi pada saat operasi-operasi penyisiran kelompok pemberontak. Di Wamena, buntut dari peristiwa penyerangan markas Komando Distrik Wamena oleh kelompok pemberontak, puluhan orang dilaporkan menjadi korban penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi merendahkan martabat dan hukuman kejam dari satuan Kopasus dan Brimob, Mei 2003. 17 Di Aceh, operasi penyisiran yang digelar oleh pasukan militer di daerah Aceh Timur, berbuntut dengan tindakan tidak manusiawi atas sejumlah penduduk sipil di daerah tersebut. Di Sumatera Utara, Unit Anti Terror Brimob Binjai dilaporkan telah menyiksa 6 orang penduduk sipil yang diduga anggota jaringan terorisme. 18 Di Solo dan beberapa daerah lainnya, unit anti terror polisi juga dilaporkan 36 Bagian III
telah melakukan tindak penyiksaan terhadap para tahanan tersangka peledakan bom untuk mengorek informasi tentang keberadaan jaringan tersebut. 19 4. Orang Hilang dan Penemuan Mayat Kasus-kasus orang hilang di wilayah konflik juga menjadi perhatian banyak pihak khususnya sejumlah organisasi hak asasi manusia. Kejahatan penghilangan orang di daerah konflik terus meningkat tajam, terutama pasca pemberlakukan keadaan darurat maupun pengiriman-pengiriman satuan-satuan anti pemberontak di wilayah konflik. Beroperasinya satuan-satuan khusus anti pemberontak di Aceh dan Papua, diduga telah meningkatkan kejahatan penghilangan orang di Papua dan Aceh. Beberapa laporan organisasi hak asasi manusia lokal, menyebutkan adanya unit-unit militer yang bertugas menjemput orang-orang yang diduga anggota kelompok pemberontak. Di Papua, Theis Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Adat Papua, ditemukan tewas setelah beberapa hari sebelumnya dijemput di rumahnya oleh beberapa orang yang mengaku anggota kopasus. 20 Nasib serupa juga dialami oleh Wanggai, pemimpin populer Papua, 1998 dan Willem Onde 2001. Di Aceh, puluhan keluarga mengaku anggota keluarganya hilang setelah sejumlah orang yang menumpangi mobil kijang berkaca gelap membawanya dari rumah. Sebagian dari orang-orang ini kemudian ditemukan tewas di areal persawahan, mengapung di sungai, bawah jembatan, tak jauh dari tempat tinggal mereka beberapa hari setelah mereka dinyatakan hilang. 21 5. Pembatasan Ruang Gerak dan Pencabutan Hak Untuk Mengeluarkan Pendapat Pemberlakukan keadaan darurat, penggelaran operasi anti gerilya dan pemisahan penduduk atas dasar agama dan etnis, dengan otomatis menghilangkan hak-hak individu untuk bergerak dan mengeluarkan pendapat, seperti yang tercantum dalam konstitusi dan hukum hak asasi manusia nasional. Dengan alasan keamanan dan ketertiban, penguasa militer maupun sipil mengeluarkan sejumlah pembatasan dan pelarangan terhadap aktivitas penduduk di wilayah konflik. Strategi pemisahan antara penduduk sipil dengan kelompok pemberontak dan blokade wilayah yang dilancarkan pihak militer di Aceh dan Papua membuat penduduk lokal tidak bisa bepergian ke luar desa. Penguasa militer mengharuskan penduduk untuk mengurus surat jalan jika ingin bepergian ke luar desa, agar lolos dari pemeriksaan di setiap pos-pos militer yang mereka lalui. Aktivitas sosial penduduk, seperti penyelenggaraan pernikahan maupun acara-acara keagamaan harus mendapatkan izin dari penguasa militer atau sipil setempat, jika tak ingin acara mereka dibubarkan dan pengundangnya pun ditangkap dengan tuduhan makar. Pembatasan ini pun juga termasuk pelarangan orang luar daerah dan orang asing datang ke wilayah yang dinyatakan dalam keadaan darurat, sehingga membuat orang-orang lokal tidak bisa berhubungan dengan keluarga maupun sanak famili mereka yang tinggal di luar propinsi. Di Aceh, PDMD mengeluarkan maklumat berkaitan dengan pelarangan penyelenggaraan pertemuan publik, termasuk pengadaan training maupun workhsop-workshop, khususnya yang bertema hak asasi manusia. Di samping itu, PDMD juga melarang organisasi nonpemerintah (Ornop) internasional beroperasi di Aceh. PDMD juga membatasi keluar masuk orang ke Aceh, termasuk berlayar di perairan wilayah Aceh. Kebijakan-kebijakan ini kemudian berakibat pada semakin mengecilnya ruang gerak penduduk sipil baik dalam bidang politik, ekonomi sosial dan budaya. Seperti misal, banyak penduduk lokal yang tidak dapat mencari nafkah sehingga membuat mereka kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok. 22 Beberapa kegiatan training yang dilakukan oleh institusi pemerintah sipil, organisasi kepemudaan dan organisasi hak asasi manusia di Aceh juga dibubarkan karena tidak memiliki izin dari penguasa militer setempat. 23 Pembatasan ini juga melebar hingga pembatasan aktivitas organisasi hak asasi manusia dan penanganan pengungsi di Aceh, terutama organisasi-organisasi internasional. Tidak berbeda dengan Aceh, praktik-praktik pembatasan terhadap aktivitas politik, ekonomi, sosial dan budaya penduduk sipil Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 37
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?