2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
keadaan darurat militer, aksi-aksi kekerasan<br />
kelompok pro-integerasi terhadap penduduk<br />
sipil tidaklah berhenti. Justru sebaliknya, aksi<br />
kekerasan tersebut semakin meluas hingga<br />
membuat sebagian besar kota-kota di wilayah<br />
tersebut berubah menjadi lautan api dan juga<br />
melahirkan gelombang eksodus besar-besaran<br />
penduduk sipil ke wilayah Timor Barat. Ribuan<br />
penduduk sipil dilaporkan terbunuh dalam aksi<br />
kekerasan tersebut, dan 200 ribu lainnya dipaksa<br />
mengungsi ke daerah Timor Barat. Meski<br />
langkah ini mendapat kecaman dari dunia<br />
internasional, namun preseden ini menjadi awal<br />
penggunaan regulasi kedaruratan dan<br />
pengerahan kekuatan militer untuk<br />
menghadapi gejolak politik dan konflik sosial di<br />
berbagai daerah oleh pemerintahan selanjutnya.<br />
Di Aceh, kebuntuan pelaksanaan kesepakatan<br />
penghentian permusuhan 2 , antara Militer Indonesia<br />
dengan militer Gerakan Aceh Merdeka<br />
(GAM), menjadi dasar pemerintah Indonesia<br />
untuk memberlakukan status darurat di wilayah<br />
tersebut. Langkah perundingan yang<br />
merupakan babak baru dalam penyelesaian<br />
Aceh secara damai oleh pemerintah dalam 20<br />
tahun terakhir runtuh dalam hitungan hari<br />
karena pemerintah RI bersikeras agar GAM<br />
menerima konsep otonomi sebagai solusi<br />
tunggal penyelesaian Aceh. Akibatnya, CoHA<br />
yang selama lebih dari tiga bulan berhasil<br />
menurunkan tensi kekerasan di Aceh gagal<br />
untuk dipertahankan dan berbalik menjadi<br />
pemicu peristiwa kekerasan yang lebih besar<br />
dari sebelumnya. Runtuhnya CoHA inilah yang<br />
kemudian menjadi dasar bagi pemerintahan<br />
Megawati untuk kembali memilih cara-cara<br />
militer sebagai jalan keluar penyelesaian Aceh.<br />
Diawali dengan menerbitkan Keputusan<br />
Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang<br />
Penetapan Status Darurat Militer di Aceh<br />
pertengahan Mei, selanjutnya Megawati<br />
memerintahkan pasukan (insert<br />
tabel)militernya yang sudah lebih dahulu<br />
berada di sekitar propinsi-propinsi yang<br />
bertetangga dengan propinsi Nanggroe Aceh<br />
Darurssalam untuk melakukan aksi<br />
penyerangan terhadap kantong-kantong<br />
pertahanan GAM. Untuk mendukung<br />
penyerbuan tersebut, Megawati menunjuk<br />
Panglima Komando Daerah Militer setempat<br />
sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah<br />
(PDMD), dan memberikan wewenang kepada<br />
PDMD untuk mengambil langkah-langkah<br />
pembatasan terhadap aktivitas penduduk sipil<br />
guna mendukung operasi tempur yang sedang<br />
berjalan. Sejak saat itu, aksi kekerasan terhadap<br />
penduduk sipil di Aceh kembali terjadi dalam<br />
skala yang lebih besar dari sebelumnya. 3<br />
Di Papua, meski pola penanganan Jakarta<br />
atas tuntutan kemerdekaan tidak menggunakan<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
31