2004 Human Rights Report - Elsam

EXECUTIVE SUMMARY
Laporan ini merupakan hasil pengamatan
atau observasi Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat (ELSAM) atas
kewajiban negara (state obligation) dalam
memajukan, melindungi, dan memenuhi hak
asasi manusia. Jangka waktu yang dipilih
memang terbilang panjang, yakni mulai 1999
hingga 2004; sepanjang masa reformasi bergulir.
Tujuannya adalah untuk melihat kemajuan apa
yang telah dicapai pada kurun itu, dan dari
sinilah titik pijak untuk melihat prospek
pemenuhan kewajiban negara pada babakan
baru tahun 2005: apakah agenda penegakan hak
asasi manusia yang telah dicanangkan, yakni
agenda ‘transisional justice‘ sudah dicapai atau
belum, apa yang perlu dilakukan selanjutnya?,
atau kita telah melupakannya alias “tutup
buku”?.
Dalam rentang waktu sejak bergulirnya
reformasi, 1999-2004, ELSAM mengamati
pemenuhan kewajiban negara dalam hal
pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak
asasi manusia telah mengingkari konsensus
‘Reformasi’, yakni mewujudkan ‘keadilan
transisional’ (transitional justice). Keadilan
transisional yang dimaksud di sini adalah,
keberanian politik untuk sekali dan selamanya
memutuskan rantai impunitas atas dasar suatu
keadilan yang kontekstual yang didambakan
rakyat, yaitu keadilan bagi si korban dan
hukuman bagi si pelaku. Tekad politik untuk
mewujudkan ‘transisional justice’ inilah yang
praktisnya macet, khususnya terlihat dengan
gamblang pada lembaran tahun 2004. Yang
terlihat cuma tindakan-tindakan setengah hati,
retoris, dan berlindung di belakang tameng
ketidakjelasan hukum positif yang berlaku.
Hukum berubah menjadi tempat berdalih,
bukannya jalan menuju keadilan.
AWAL YANG MENJANJIKAN
Di awal runtuhnya rezim otoriter-Soeharto
(1965-1998) terlihat semangat yang besar untuk
menerapkan ‘keadilan transisional’. Negara baru
atau rezim transisi mencetuskan tekad politik
dan komitmen untuk menyelesaikan
pelanggaran berat hak asasi manusia di masa
Orde Baru, dan meletakkan dasar bagi budaya
penghormatan hak asasi manusia ke depan.
Tekad politik dan komitmen tersebut terlihat
dari, antara lain, penyelidikan pelanggaran hak
asasi manusia Mei 1998, bumi-hangus Timor-
Timur pasca jajak-pendapat, dan kekerasan
masa DOM Aceh; amandemen konstitusi
bermuatan hak asasi manusia; produksi regulasi
dan ratifikasi instrumen-instrumen perlindungan
hak asasi manusia; reformasi institusiinstitusi
yang selama Orde Baru terlibat dalam
pelanggaran hak asasi manusia (seperti polisi,
intelijen negara, dan TNI); dan menghadirkan
pengadilan atas pelanggaran hak asasi manusia,
yang diharapkan dapat mencegah keberulangan
pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.
Pemaparan di atas kongkritnya dapat dilihat
dari produksi kebijakan di sepanjang tahun
1998-2000. Kita mulai dari Ketetapan MPR,
yaitu mulai dari TAP MPR Nomor XVII/MPR/
1998 tentang Hak Asasi Manusia; TAP MPR
Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2000; TAP
MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan
Persatuan dan Kesatuan Nasional; TAP MPR
iii