2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sejumlah pekerja hak asasi manusia. 27<br />
Di Aceh, dengan menuduh sebagai kaki<br />
tangan pemberontak GAM, militer menangkap<br />
dan memenjarakan sejumlah pekerja hak asasi<br />
manusia. Di Papua, Blokade militer terhadap<br />
wilayah Pegunungan Mulia, pasca peristiwa<br />
pembunuhan penduduk sipil oleh orang-orang<br />
tidak dikenal, membuat sejumlah aktivis hak<br />
asasi manusia yang akan melakukan investigasi<br />
pelanggaran hak asasi manusia gagal untuk<br />
melakukan investigasi karena blokade militer<br />
yang cukup ketat. Di poso, seorang pendeta yang<br />
kerap bersuara keras tentang tindak pelanggaran<br />
hak asasi manusia terhadap penduduk sipil,<br />
kemudian ditangkap, setelah mobil yang<br />
ditumpanginya tiba-tiba ditemukan senjata api<br />
saat pasukan militer dan polisi melakukan<br />
sweeping. Di Ambon, pertengahan 2000, tiga<br />
orang pekerja hak asasi manusia ditangkap oleh<br />
anggota militer karena dituduh sebagai<br />
provokator dan kemudian selama di pos militer<br />
pekerja kemanusiaan tersebut dipukuli hingga<br />
babak belur. 28 Kriminalisasi ini menyebabkan<br />
para pekerja hak asasi manusia di wilayah<br />
konflik terpaksa keluar dari wilayah-wilayah<br />
konflik agar terhindar dari ancaman tersebut.<br />
Tak heran jika kemudian peristiwa-peristiwa<br />
pelanggaran hak asasi manusia di daerah-daerah<br />
konflik sulit untuk diketahui.<br />
Di samping itu, praktik-praktik kekerasan<br />
terhadap para pekerja kemanusiaan juga tidak<br />
hanya terjadi di wilayah konflik saja. Sejumlah<br />
pekerja hak asasi manusia yang secara rutin<br />
melaporkan informasi berkaitan dengan<br />
pelanggaran hak asasi manusia di daerah-daerah<br />
konflik pun juga turut menjadi sasaran dari<br />
tindak kekerasan dan terror dari orang-orang<br />
yang tidak dikenal. Baru-baru ini, seorang tokoh<br />
hak asasi manusia, Munir SH, dibunuh oleh orang<br />
tidak dikenal dalam perjalanan menuju<br />
Belanda untuk melanjutkan studi. Sebelumnya,<br />
Munir dikenal tokoh yang cukup berani untuk<br />
memberitakan peristiwa-peristiwa pelanggaran<br />
hak asasi manusia di wilayah konflik.<br />
RESPON NEGARA ATAS KEJAHATAN<br />
HAK ASASI MANUSIA<br />
Dalih pemberlakuaan kebijakan darurat<br />
militer/sipil di wilayah konflik menjadi tempat<br />
aman para pihak di institusi militer dan Polri<br />
yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi<br />
manusia untuk berlindung dari langkahlangkah<br />
penyelidikan pihak Komnas HAM.<br />
Seolah seperti kebal dari hukum, para perwira<br />
militer/Polri melihat langkah-langkah<br />
penanganan wilayah konflik yang mereka ambil<br />
adalah demi menjaga keutuhan NKRI, sehingga<br />
tidak patut diklaim sebagai pelaku pelanggaran<br />
hak asasi manusia. Di Aceh, penguasa darurat<br />
militer membantah hasil penyelidikan Komnas<br />
HAM dengan dalih informasi-informasi yang<br />
diperoleh tidak berimbang dan lebih berat<br />
memojokkan institusi TNI/Polri. 29 Di Papua,<br />
dengan arogan militer menyangsikan fakta-fakta<br />
penyelidikan yang dilakukan oleh organisasiorganisasi<br />
HAM dan mereka balik menuduh<br />
pihak-pihak yang mengungkap kasus-kasus orang<br />
hilang ini adalah pihak yang mencoba<br />
memperkeruh keadaan atau memojokkan<br />
institusi militer dan polisi. Selanjutnya TNI balik<br />
mengancam akan menuntut pihak-pihak yang<br />
menuduh TNI terlibat dalam peristiwa<br />
pelanggaran hak asasi manusia di Aceh maupun<br />
Papua ke pengadilan. 30 Baru-baru ini, pihak<br />
Penguasa Darurat Sipil dan Pejabat TNI di<br />
Jakarta mengancam akan menuntut balik <strong>Human</strong><br />
<strong>Rights</strong> Watch (HRW) jika informasi adanya<br />
praktik-praktik penyiksaan sejumlah<br />
narapidana politik tidak terbukti. 31 . Sekalipun<br />
banyak informasi awal yang memperkuat<br />
adanya indikasi kejahatan penyiksaan, tidak<br />
membuat pemerintah Indonesia segera<br />
membentuk tim penyelidikan independen<br />
untuk menyelidikan kasus tersebut. Klaim<br />
bahwa pemerintah, terutama TNI dan Polri,<br />
telah membentuk tim penyelidik internal<br />
mereka mengelak desakan pembentukan tim<br />
independen kasus-kasus penyiksaan.<br />
Sikap arogan dari militer inilah yang<br />
kemudian membuat praktik-praktik<br />
pelanggaran hak asasi manusia di wilayah<br />
konflik terus terjadi dan sulit untuk diungkap.<br />
Hingga saat ini minim sekali para pelaku<br />
pelanggaran hak asasi manusia yang berhasil<br />
diadili. Bahkan lolosnya sejumlah perwira<br />
militer dari pengadilan HAM Ad hoc<br />
pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timor,<br />
membuat para perwira yang diduga terlibat<br />
pelanggaran hak asasi manusia di wilayah<br />
Konflik, semakin berani menantang pihakpihak<br />
yang ingin memperkarakannya. Hasil<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
39