2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

hukum hak asasi manusia dan ketiga adalah meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional. Sepanjang 1999-2004 pelaksanaannya jauh dari yang diharapkan banyak pihak. Parlemen dan eksekutif terlihat sangat tidak produktif dan lamban. Bahkan dari beberapa regulasi hak asasi manusia baru, secara substansi sangat lemah dan kabur. Berikut ini capaian dari pelaksanaan agenda pembaharuan hukum dalam bidang hak asasi manusia: a. Produksi Regulasi Hak Asasi Manusia Implementasi agenda produksi regulasi hak asasi manusia dimulai dengan pengesahan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 15 Kemudian pasca terjadinya pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur September 1999, pemerintah Abdurrahman Wahid kembali memproduksi regulasi hak asasi manusia yakni Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebelum undang-undang ini disahkan, pemerintahan Abdurrahman Wahid juga pernah membuat satu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 16 Selanjutnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ini mengatur secara spesifik tentang yurisdiksi atas pengadilan HAM yaitu untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Rumusan tentang kejahatan genosida mendekati perumusan dalam Konvensi Anti Genosida sedangkan rumusan mengenai kejahatan kemanusiaan dalam undang-undang ini secara tegas mengacu pada Statuta Roma 1998. Namun rumusan jenis kejahatan dalam undang-undang ini banyak mengandung kelemahan dan multi interpretatif karena tidak memasukkan elements of crimes yang akan menjadi landasan untuk menginterpretasikan pasal-pasal tersebut. Kritikan lainnya adalah tidak dimasukkannya kejahatan perang (war crimes) dalam yurisdiksi pengadilan HAM. 17 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ini juga memberikan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dan pengaturan tentang jaminan reparasi kepada korban pelanggaran HAM yang berat serta ahli warisnya. Jaminan reparasi ini berupa adanya hak korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Ketentuan secara lengkap untuk mengenai tata cara perlindungan saksi dan korban serta kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kemudian dituangkan dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2002 dan Keppres Nomor 3 Tahun 2002. 18 Pasca penerbitan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, DPR selanjutnya tidak pernah membuat atau mengesahkan produk regulasi hak asasi manusia. Dan sebaliknya, DPR dan presiden secara bersama-sama banyak terlibat dalam pembuatan regulasi dan kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Baru di akhir masa kerjanya, DPR kembali memproduksi regulasi dalam bidang hak asasi manusia yakni mengesahkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 19 Undang-undang ini disahkan karena merupakan mandat yang diberikan MPR kepada presiden melalui TAP MPR Nomor V/MPR/2000 dan Undangundang Nomor 26 Tahun 2000. Undangundang ini sendiri mengatur tentang proses pencarian kebenaran pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui mekanisme extrajudicial. Dengan mandat mengungkap kebenaran atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, Komisi ini diharapkan mampu mengungkap berbagai pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk juga mengungkap kejahatan-kejahatan rezim yang sengaja digelapkan dan tidak mampu diungkapkan di pengadilan. Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini juga mengatur tentang mekanisme kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban dan juga permohonan amesti kepada pelaku. Persoalan amnesti inilah yang menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak karena dianggap menguntungkan pelaku terlebih nasib korban akan reparasi kepada dirinya digantungkan kepada ada atau tidaknya amnesti kepada pelaku. b. Penghapusan Peraturan yang Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia Periode 1999-2004 terdapat beberapa peraturan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dihapuskan tetapi jumlahnya tidak begitu banyak. Peraturan-peraturan tersebut 14 Bagian II
adalah beberapa peraturan yang dibuat untuk melarang sebuah aktivitas tertentu ataupun ketentuan yang biasa digunakan untuk menjerat aktivitas politik misalnya undang-undang Subversi. Tercatat hanya dua undang-undang dan beberapa keppres yang mengatur tentang pencabutan regulasi yang bertentangan dengan HAM. Pencabutan pertama adalah pencabutan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999. Undang-undang tentang referendum ini dicabut karena dalam UUD 1945 tidak ada ketentuan mengenai referendum dan telah ditentukan bahwa prosedur perubahan UUD telah ditentukan dalam UUD 1945. Di samping itu juga dijelaskan bahwa dengan dicabutnya TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum maka undang-undang yang mengatur tentang referendum ini juga harus dicabut. 20 Peraturan lainnya bahkan masih melanggengkan aturan-aturan yang melanggar HAM, terutama jika menyangkut kasus-kasus yang berkaitan dengan anggota partai terlarang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum misalnya masih melarang adanya pihak-pihak yang terlibat dalam partai terlarang untuk mendapatkan haknya sebagaimana warga negara yang lainnya. Tetapi undang-undang di atas dalam satu pasalnya yang melanggar HAM dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi setelah ada judicial review atas pasal tersebut. 21 Selain itu, undang-undang penting masa rezim lama yang akhirnya dihapus adalah Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Undang-undang Nomor 11/ PNPS/1963 yang selama ini sering digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah telah dihapuskan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1999. Namun demikian pencabutan undang-undang ini kemudian dilanjutkan dengan undang-undang sejenis yang kembali menimbulkan protes dari banyak pihak. Akibat dari ini penundaan undang-undang sejenis ini menyebabkan Undang-undang Nomor 11/ PNPS/1963 kembali digunakan oleh pemerintah sebagai pegangan. Penetapan Status Darurat Sipil di Maluku Juni 2000 dan Status Darurat Militer di Aceh Mei 2003, adalah bukti masih dipergunakannya Undang-undang Nomor11/PNPS/1963 di Indonesia. Terdapat satu undang-undang yang seharusnya bisa menjadi regulasi yang berfungsi untuk menghapus peraturan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun demikian, undang-undang belakangan justru meneguhkan peraturan yang melanggaran HAM. Undang-undang ini adalah Undangundang 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Undang-undang ini masih mengatur tentang pelarangan penyebaran paham Marxisme dan Leninisme dan menambah beberapa hal yang termasuk kejahatan terhadap keamanan negara. Peraturan lainnya selama tahun 1999-2004 yang merupakan regulasi yang menghapuskan peraturan yang bertentangan dengan HAM diatur dalam beberapa keputusan presiden. Keppres-keppres ini pada umumnya mencabut berbagai pelarangan atas aktivitas-aktivitas tertentu. Keppres itu adalah Keppres Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China, Keppres Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keppres Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri RI, Keppres Nomor 69 Tahun 2000tentang Pencabutan Keppres Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization of Rosi Crucians (AMORC) dan Organisasi Baha’i. c. Ratifikasi Hukum HAM Internasional Selama periode 1999 –2004, Indonesia telah meratifikasi salah satu konvensi penting yaitu Internasional Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965). Konvensi ini disahkan dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan internasional Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965. Secara umum konvensi ini berisi tentang penolakan Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 15
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76:
pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77:
hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?