2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

itu diumumkan seminggu sebelum eksekusi. Bahkan sebagian korban mengaku bahwa surat edaran yang disebutkan pemerintah sebagai pengumuman, tidak bisa dianggap pengumuman karena lebih bernada ancaman. 21 Di Jakarta, para korban penggusuran mengaku hanya diberikan waktu sekitar dua minggu oleh pemerintah untuk mengosongkan tempat tinggalnya. 22 Hal senada juga disebutkan oleh warga Penambungan, Makasar, di mana mereka mengaku tidak menerima pengumuman tertulis dari pemerintah daerah tentang rencana penggusuran kawasan pemukiman mereka. 23 Di Salatiga, para pedagang kakilima di sepanjang Jalan Sudirman-Salatiga mengaku tidak diberitahu bahwa wilayahnya akan digusur. Ketika akan berjualan di daerah tersebut, para pedagang tidak menjumpai gerobak-gerobak dagangan milik mereka. Setelah diusut, ternyata Satpol PP Pemerintah Kota Salatiga yang telah membawa gerobak dagangan milik mereka. 2. Ketidakmauan Pemerintah Daerah Untuk Menggelar Debat Publik Demikian pula dengan kewajiban membuka ruang untuk memperdebatkan rencana tersebut ke publik, nyaris tidak terjadi. Pemerintah daerah selalu bersikukuh bahwa urusan penggusuran adalah urusan pemerintah dan bukan penduduk. Sehingga pendapat miring banyak pihak tentang penggusuran kerap diabaikan. Dan tak jarang pula Pemerintah daerah balik menuding pihak-pihak yang anti penggusuran sebagai provokator atau menunggangi. Di Jakarta, dalam menyikapi pendapat kritis masyarakat atas tindakan penggusuran yang dilakukannya, pemerintah DKI cenderung mengabaikannya. 24 Bahkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan arogan menafikkan ketentuan ini dalam kasus-kasus penggusuran atas sejumlah kawasan ekonomi dan pemukiman yang dinyatakan liar. 25 3. Ketidakadaan Proses Negosiasi Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, ketentuan untuk melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang akan diusir hingga mencapai kesepakatan, praktis juga diabaikan. Proses negosiasi yang disebut oleh pemerintah telah dijalankan sebenarnya bukan negosiasi melainkan memaksa penduduk untuk menerima harga tanah atau dana kerohiman semau mereka. Di Jakarta, para korban gusuran mengaku bahwa tidak ada proses negosiasi, yang ada pemberitahuan warga akan diberikan dana kompensasi yang sudah ditentukan jika mau pindah. Di Bekasi, para korban mengaku bahwa mereka tidak diajak negosiasi ketika petugas dari pemerintah kota Bekasi membongkar tempat berdagang mereka. Dengan menuturkan bahwa mereka sudah membayar sewa sebesar 500 ribu rupiah per bulan mereka heran dengan tindakan pembongkaran sepihak dari Pemerintah Kota Bekasi. 26 Di Yogyakarta, meski para pedagang kakilima di kawasan Abadi, Samirono, menolak untuk digusur Pemerintah Propinsi DIY tetap melakukan penggusuran atas kawasan tersebut. 27 4. Pendeknya Pemberian Tenggat Waktu Selanjutnya ketentuan untuk memberikan tenggat waktu minimal enam bulan sebelum eksekusi, secara umum tidak pernah dijalankan. Praktik-praktik pengusiran selalu terjadi dua minggu setelah pernyataan resmi dari pejabat setempat. Bahkan di beberapa tempat proses pengusiran ini terjadi ketika si pemilik sedang pulang ke desa atau tidak ada di tempat. 28 Di Jakarta Utara, warga Kampung Nelayan di bantaran Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara mengaku bahwa Pemerintah Kota Jakarta Utara tidak memberikan tenggat waktu yang memadai bagi mereka sebelum eksekusi penggusuran di wilayah mereka. Melalui Surat Edaran Camat Penjaringan Nomor 259/1003 yang terbit 19 September 2000, dan dilanjutkan dengan surat pemberitahuan Walikota Jakarta Utara Nomor 1622/077.7 tentang Pembongkaran, Pemerintah Kota Jakarta Utara memberi tenggat waktu 3 x 24 Jam bagi penduduk untuk membongkar rumah-rumah mereka yang dinyatakan sebagai rumah-rumah liar. 29 5. Kompensasi yang Tidak Memadai Pemberian kompensasi pun jauh dari nilai ekonomi yang berlaku saat kejadian dan tidak sebanding dengan kekayaan yang dimiliki oleh para korban sebelumnya. 30 Di Tanjung Priok, sejumlah warga Lorong W Barat mengaku 50 Bagian IV
ahwa Pemerintah daerah tidak memberikan dana kompensasi yang memadai. 31 Dengan hanya menyanggupi akan membayar uang kerohiman 500 ribu rupiah, Pemerintah Kota Jakarta Utara meminta warga untuk pindah. Bahkan untuk kasus-kasus penertiban para pedagang kakilima, hampir tidak ada kompensasi untuk mereka. Di Pulogadung, Jakarta Timur, para penduduk di wilayah tersebut mengaku hanya menerima uang 300 ribu rupiah sebagai bentuk kompensasi dari Pemerintah Kota Jakarta Timur. Tak heran jika kemudian para korban ini banyak yang tidak mampu menyewa tempat tinggal baru. Bahkan dalam kasus-kasus penertiban pedagang kakilima, sebagian besar Pemerintah daerah jarang memberikan kompensasi, baik dalam bentuk uang ataupun lokasi baru. KESIMPULAN Penerapan desentralisasi daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia pada akhirnya justru melahirkan tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia di tingkat daerah. Kebijakan-kebijakan Pemerintah daerah tidaklah berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah pusat pada masa lalu, yakni kental dengan penggunaan praktikpraktik kekerasan dalam proses pembangunan. Alasan memacu laju investasi yakni dengan mengundang investor ke daerah dan menggenjot pembangunan infrastruktur pemerintahan yang otonom kemudian menjadi tedeng aling-aling bagi pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia di daerahnya sendiri. Otonomi daerah pun gagal membangun mekanisme perlindungan dan penegakan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya turut dilakukan ketika membangun institusi dan struktur pemerintahan otonom. Akibat dari ini, penduduk lokal kembali harus menjadi bulanbulanan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten/kota. CATATAN: 1 Lih., Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Hasil Temuan Semeru, 3 April 2001. 2 Beberapa propinsi yang membelah diri antara lain: Jawa Barat, Riau, dan Sulawesi Utara, Maluku. Sementara pemekaran Kabupaten dan Kota hampir terjadi di seluruh propinsi di Indonesia. 3 Op.cit., Otonomi Daerah dan Iklim Usaha, 3 April 2001. 4 Farid, Hilmar, Laporan Militerisasi di Indonesia, Juli 2004, tidak diterbitkan untuk umum. 5 Hampir setiap propinsi pada awal-awal penerapan otonomi melakukan serangkaian studi banding ke luar negeri. Beberapa di antara mereka ini mendapatkan kritik yang luar biasa dari rakyatnya sendiri. Daerahdaerah itu antara lain, Jakarta, Kalbar, Kaltim, Riau, dan Padang. 6 Op.Cit., Otonomi Daerah dan Iklim Usaha, 3 April 2001: Hampir 200 Perda diproduksi oleh Pemprop, lebih banyak mengatur tentang Pajak, Retribusi dan Pungutan Lain. Semua ini ditujukan agar dapat menangkap keuntungan dari seluruh potensi kekayaan lokal. 7 lih., “ Satpol PP Nganjuk Pegang Pistol,” Surya Online, 20 April 2004; “Satpol PP Kota Palembang Dapat 15 Pistol,” Sinar Pagi, 9 Januari 2004; “Diprotes Satpol PP Berpistol,” Jawapost.com, 15 Mei 2004; 8 Dokumentasi ELSAM periode 1999-2004 menunjukkan hampir seluruh pemerintah daerah, baik propinsi maupun daerah, menggunakan Satpol PP dalam eksekusi-eksekusi penertiban yang sarat dengan tindakan kejam dan tidak manusiawi. 9 Di Jawa Barat, Satpol PP Kota Bandung membakar karya seni instalasi seniman Tisna Sanjaya tanpa alasan yang jelas. Karya-karya Tisna yang dibakar adalah karyat-karya yang bertema kritik sosial. Lih. “Tisna Jaya Melapor ke Polisi, Kasus Pembakaran Diselesaikan Secara Hukum,” Pikiran Rakyat Online, 11 Februari 2004. 10 “Pedagang Kakilima Bentrok Dengan Petugas, Diduga Dimotori oleh Preman,” KCM, 19 April 2001. 11 “ Mahasiswa Tuntut Bupati Mundur,” Suara Merdeka, 29 Desember 2004 12 SK Gubernur tersebut menjelaskan institusi-intisusi daerah yang terlibat dalam operasi penertiban tersebut. Insitusi-institusi tersebut antara lain: Pembantu Gubernur Untuk Wilayah Kepuluan (selaku Ketua Tim), Kapolda Sultra, Danrem 143/HO, Bupati Buton, Bupati Kendari, Kakanwil Dephutbun Prop. Sultra, Ka. Dishut Prop. Sultra, Polisi Pamong Praja Pemerintah daerah Tk I Sultra, Brimob Polda Sultra, Polisi Hutan Janggawana TNRAW, dan Polres. 13 Presentasi Suara Nurani dalam pertemuan konsultasi mitra EED di Bogor, 12-15 Desember 2004. 14 Wawancara dengan aktivis Walhi, di Jakarta 2003 15 Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memastikan, pada 2004 penggusuran tetap terus dilakukan. “Penduduk Jakarta sudah over capacity. Jika tidak dilakukan penertiban, akan lebih parah,” kata Sutiyoso, di Balai Kota Jakarta. Lih., “2004, Penggusuran di Jakarta Tetap Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 51
Page 3 and 4:
LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6:
EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8:
REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?