2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

BAGIAN KEEMPAT Atas Nama Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah: Kasus-Kasus Pengusiran Paksa Penduduk Lokal oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Dalam Kerangka Otonomi Daerah PENGANTAR Banyak kalangan berharap otonomi daerah akan mendatangkan perbaikan kondisi hidup rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah perbaikan terhadap kondisi hak asasi manusia. Namun setelah lima tahun proses otonomi itu berjalan harapan itu sepertinya kian pudar. Faktor penting yang menyebabkan belum terealisasinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi masyarakat itu adalah masih kuatnya kecendrungan keberpihakan penyelenggara pemerintahan terhadap kepentingan investasi atau modal. Keberpihakan penyelenggara negara di tingkat daerah terhadap kepentingan investor itu bisa dilihat dari kerapnya terjadi peristiwa penggusuran, pengabaian penyelesaian kasuskasus perampasan tanah masa lalu, penertiban pedagang informal dan penghilangan hak-hak penduduk asli untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alamnya. Implementasi otonomi daerah yang keliru ini di sisi lain juga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan akses pada pelayanan publik yang baik, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan pekerjaan. Gejala umum ini bisa kita temui di hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota saat ini. Secara umum bagian ini mencoba melihat bagaimana otonomi daerah itu dimplementasikan, terutama implikasinya terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di daerah. Selain itu juga mencoba menguraikan kemajuan-kemajuan di bidang hak asasi manusia yang telah mampu dicapai oleh implementasi otonomi daerah tersebut. IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI BERBAGAI DAERAH Desentralisasi kekuasaan merupakan tuntutan utama yang disuarakan oleh kelompok pro-reformasi di daerah-daerah. Kuatnya tuntutan desentralisasi itu bertolak dari pengalaman buruk di masa lalu ketika berhadapan dengan pemerintahan yang sentralis yang memonopoli seluruh urusan daerah. Sebagai langkah awal demokratisasi penyelengaraan negara, otonomi daerah diharapkan bisa mengurangi kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Gelombang tuntutan yang terus membesar bahkan disertai ancaman untuk melepaskan diri dari NKRI, pada akhirnya membuat Jakarta harus meluluskan tuntutan tersebut. Dengan mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun1999 tentang Otonomi Daerah, Jakarta sepakat untuk melimpahkan sebagian besar kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Untuk mendukung UU Nomor 22 Tahun1999, Jakarta kemudian mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejumlah regulasi dalam bentuk Keppres dan Inpres juga dikeluarkan oleh Jakarta untuk menunjang implementasi Otda. Selepas UU tersebut dikeluarkan, tepatnya sejak 2000, seluruh pemerintah daerah kemudian melakukan langkah-langkah persiapan sebagai pengejawantahan atas UU tersebut yakni mengambil langkah-langkah persiapan seperti: memproduksi perda yang akan menunjang proses Otda di tingkat daerah, melakukan pemekaran wilayah-wilayah administrasi, 42 Bagian IV
merumuskan ulang tugas dan kewenangan kantor wilayah, dinas dan badan usaha daerah . Pelaksanaan Otda di beberapa daerah ditandai dengan produksi Perda tentang sistem organisasi pemerintah daerah, pengaturan pengelolaan situs-situs ekonomi lokal, termasuk di sini Perda pengambilalihan sejumlah situs yang dulu dikuasai oleh pemerintah pusat, dan Perda tentang penanaman modal asing/nasional di daerah. Sejalan dengan itu pemerintah daerah pun kemudian menggencarkan penggalian potensi-potensi kekayaan alam dan nonkekayaan alam yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perda-perda tentang pajak dan retribusi pun kemudian membanjiri seluruh propinsi dan kabupaten di Indonesia. Belakangan perda-perda ini justru membuat ekonomi tinggi di hampir seluruh daerah. 1 Selanjutnya, penerapan Otda juga ditandai dengan pemekaran atas puluhan wilayah di berbagai tempat, bahkan sejumlah propinsi turut pula memekarkan diri dengan alasan wilayahnya terlalu luas yang akan berdampak pada kegagalan dalam pemerataan pembangunan. 2 Lebih dari tiga propinsi di Indonesia yang membelah menjadi dua propinsi sebagai bagian dari proses penerapan Otda. Sementara, hampir seluruh propinsi kemudian memekarkan daerah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk menyongsong penerapan Otda Mei 2001. Belakangan diketahui pemekaran ini hanya strategi untuk mensiasati kecilnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. 3 Pemekaran ini pun kemudian juga diteruskan reorganisasi atas institusi-institusi pemerintah daerah di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk juga jajaran kantor wilayah, dinas-dinas pelaksana teknis yang dulu berada di bawah kendali pemerintah pusat. Langkah-langkah reorganisasi tersebut antara lain: menyusun garis hirarki dan koordinasi antara instansi daerah dan merumuskan ulang tugas dan kewenangan dari masing-masing instansi. Seiring dengan proses pelaksanan Otda tersebut, berbagai ketegangan politik dan sosial pun terjadi di daerah. Bermula dari ketegangan antara pemerintah daerah dengan Jakarta menyangkut komposisi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah kemudian meluas menjadi ketegangan antar elit daerah berkaitan dengan perebutan jabatan-jabatan strategis di daerah. Ketegangan-ketegangan ini tak jarang berujung pada lahirnya kekerasan massal. Isu etnis, agama, atau ras kemudian naik kepermukaan sebagai cerminan pertarungan politik antar elit daerah. Konflik di Maluku, Poso, dan Sampit semakin membesar ketika otonomi daerah diterapkan karena kelompok Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 43
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?