2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Makassar dan Pengadilan Negeri Medan. 41 Pendapat KSAD menanggapi vonis terhadap anggota Kopassus. Pendapat senada disampaikan oleh Danjen Kopassus yang mengaku sedih atas penjatuhan vonis tersebut. Koran Tempo, 24 April 2003 28 Bagian II
BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan Regulasi Keadaan Darurat dan Pengerahan Kekuatan Militer Kondisi Hak Asasi Manusia di Wilayah-wilayah Konflik PENGANTAR Masalah besar yang menghalangi pelaksanaan agenda penegakkan hak asasi manusia di Indonesia dalam lima tahun terakhir adalah menguatnya penggunaan regulasi keadaan darurat dan pengerahan kekuatan militer dalam penanganan persoalan sparatisme dan konflik sosial di beberapa tempat. Slogan menjaga ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’ dan ‘menghancurkan provokator’ yang selalu disuarakan oleh para pejabat sipil dan militer ketika menyikapi persoalan sparatisme dan konflik sosial di beberapa daerah pada akhirnya membenarkan penerapan regulasi keadaan darurat dan pengerahan kekuatan militer sebagai jawaban atas tuntutan kemerdekaan di Aceh dan Papua dan penyelesaian aksi-aksi kekerasan oleh laskar-laskar bersenjata di Maluku, Poso dan Sampit. Memang di satu sisi sepenjang 1999-<strong>2004</strong> pemerintah telah mengupayakan langkahlangkah penyelesaian persoalan separatisme dan konflik sosial melalui cara damai. Instruksi presiden tentang penyelesai masalah Aceh, Papua, Maluku dan Poso melalui cara-cara damai adalah langkah maju lainnya dari pemerintah. Langkah penting dan sangat menonjol adalah perjanjian penghentian permusuhan dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk mencari solusi penyelesaian konflik Aceh yang sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun terakhir. Perjanjian Malino I dan II untuk mendorong penyelesain persoalan konflik antar kelompok di Maluku dan Poso secara damai adalah langkah penting yang perlu dicatat. Sejumlah langkah-langkah penyelesaian secara damai ini secara siginifikan kemudian mengurangi intensitas kekerasan di sejumlah daerah konflik dalam kurun waktu yang lama. Dan sebaliknya, ketika upaya-upaya damai terhenti, kekerasan pun meningkat dan kembali membawa penduduk sipil berada dalam tekanan militer pemerintah, tentara pemberontak, milisi sipil dan laskar-laskar bersenjata. Tapi di sisi lain penerapan regulasi kedaruratan dan pengerahan kekuatan militer melemahkan upaya-upaya perbaikan kondisi hak asasi manusia nasional yang telah dirintis sejak tumbangnya Orde Baru. Namun demikian pembaharuan baru di bidang kebijakan ini tidak membuat negara menghentikan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk sipil. Regulasi kedaruratan dan pengerahan kekuatan militer jelas-jelas membuat hukum hak asasi manusia nasional yang baru saja terbentuk itu tidak dapat diterapkan di daerah-daerah berkonflik. Penggelaran operasi militer di Papua dan pemberian kewenangan kepada pihak militer dan polisi untuk menyelesaikan pertikaian jelasjelas membenarkan langkah-langkah seperti membatasi ruang gerak, menghilangkan hak untuk mengeluarkan pendapat, dan membenarkan tindakan-tindakan menghilangkan nyawa orang untuk memulihkan keamanan dan ketertiban sipil. Pemberlakuan keadaan darurat militer dan pelaksanaan operasi militer di Aceh, yang merupakan operasi militer terbesar setelah invasi ke Timor Leste pada 1975, adalah semacam tanda kembali menguatnya Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 29
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37: ing the prohibition and immediate a
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?