2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

sesuai prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 5 Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung, telah dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998. Tim Gabungan ini bekerja dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998. TGPF terdiri dari unsur-unsur pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. 6 TGPF berkesimpulan bahwa telah terjadi tindak pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perkosaan dan serangan seksual terhadap perempuanperempuan etnis cina dalam peristiwa 13-15 Mei 1998 Lih. Laporan TGPF, Bab VI tentang Kesimpulan. 7 Ibid., Laporan TGPF Bab VII tentang Rekomendasi 8 Dasar hukum KPP HAM adalah Surat Keputusan Ketua Komnas HAM No.770/TUA/1999, kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan No.770/TUA/ X/1999, dan disempurnakan kembali dengan Surat Keputusan. No.797/TUA/X/1999 tanggal, 22 Oktober 1999. 9 Lih., Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur, Jakarta 31 Januari 2000, bagian Kesimpulan dan Rekomendasi. 10 Lih., Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kasus Tanjung Priok, bagian Kesimpulan dan Rekomendasi. 11 Polri melakukan penyidikan sejak tanggal 22 Februari – 18 April 2000, selama penyidikan, Polri memeriksa 106 orang saksi, baik dari kalangan sipil maupun militer. Lihat: Laporan Tim Kajian Komnas HAM 12 Pembentukan tim koneksitas ini didasari pertimbangan sebagai berikut: (i) Peristiwa 27 Juli 1996 melibatkan warga sipil dan aparat keamanan; (ii) Baik Penyidik dari Polri sebagai rantai dari peradilan umum maupun penyidik Puspom TNI sebagai rantai dari Peradilan Militer sangat sulit untuk meraih kepercayaan masyarakat; (iii) Apabila ada tersangka dari Polri dan militer, kedua institusi tersebut sangat sulit untuk bertindak secara independen. 13 Akibat adanya kebijakan untuk menyelesaikan Peristiwa 27 Juli 1996 dalam pengadilan koneksitas, maka penyidikan pun harus dilakukan oleh penyidik koneksitas. Sehingga hasil penyidikan Polri terdahulu boleh dikatakan diulang lagi. 14 Sebelumnya Danpuspom TNI, Djasri Marin juga telah tiba di Papua untuk memimpin Tim Invenstigasi penyelidikan pembunuhan ini dengan 12 orang anggota atas perintah Panglima TNI. 15 UU ini terdiri dari 10 Bab dan 105 pasal. Secara tegas UU ini menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhannya terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya hak-hak yang dilindungi oleh UU meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintahan. Secara khusus pula UU ini mengatur tentang hak perempuan dan hak terhadap anak. UU ini juga mengatur tentang tugas Komnas HAM yang meliputi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia. Bagian khusus dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengatur mengenai pengadilan HAM di mana untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM dalam ruang lingkup pengadilan umum 16 Perpu ini lahir karena desakan yang kuat dari pihak Internasional tentang penggelaran pengadilan para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur pasca Jajak Pendapat sesegera mungkin. Desakan itu melalui resolusi No. 1272 di mana Dewan Keamanan PBB mengutuk kekerasan yang terjadi di Timor-timur dan meminta semua pihak yang bertanggungjawab untuk dibawa ke Pengadilan Indoneisa melalui Menlu Alwi Shihab kemudian menyatakan bahwa mekanisme hukum nasional adalah mekanisme eksklusif untuk membawa pelaku pelanggaran HAM berat tersebut ke pengadilan. 17 Statuta Roma 1998 menyebutkan 4 jenis kejahatan yang termasuk kejahatan yang sangat serius yaitu: (i) kejahatan genosida, (ii) kejahatan terhadap kemanusiaan, (iii) kejahatan perang; dan (iv) kejahatan agresi. 18 Sebagai catatan, dua Keppres ini terbit sehari sebelum sidang pertama digelar di pengadilan HAM ad hoc Jakarta Pusat. 19 UU KKR sidahkan pada tanggal 7 September 2004 dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. 20 Ketentuan tentang referendum ini dibentuk untuk memperkuat atau mempersulit adanya perubahan UUD 1945 yang pada masa rezim orde baru sangat disakralkan. Dengan adanya ketentuan tentang referendum ini maka perubahan atas UUD 1945 memerlukan syarat-syarat tambahan dan akan mempersulit jika akan melakukan perubahan UUD 1945. 21 Lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 011-017/ PUU-I/2003 yang menyebutkan bahwa UU nomor 12 tahun 2003 (Pasal 60 huruf G) mengenai larangan anggota organisasi terlarang menjadi anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan UUD 1945 dan beberapa ketentuan mengenai hak asasi manusia. 22 Lihat Program Ran HAM 2004 –2009. 23 Konvensi-konvensi tersebut disahkan dengan UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 concerning minimum age for admission to employment (konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) dan UU No. 21 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning discrimination in respect of employment and occupation (konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan) dan UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 concern- 26 Bagian II
ing the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak). 24 Lih., bagian pertimbangan TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, lih., juga kebijakan tentang pembenahan di Institusi Kejaksaan dan Pengadilan 25 Ibid., 26 Dua undang-undang tersebut, mengatur tentang lembaga kepolisian termasuk kewenangan dan tugas institusi kepolisian. UU ini secara tegas menyatakan bahwa peran dan tugas Polri adalah a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b) menegakkan hukum dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 27 UU tentang pertahanan negara menyebutkan tentang peran dan tugas TNI yang meiputi: 1) TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2) TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan untuk; a) mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, b) melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, c) melaksanakan operasi militer selain perang dan d) ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dalam UU ini, salah satu poin penting adalah bahwa otoritas militer berada dalam otoritas sipil di mana segala langkah dan tindakan (pengarahan pasukan, dsb) yang dilakukan oleh institusi militer harus dengan persetujuan dari otoritas sipil. 28 Berdasarkan pasal 9 ayat 1 UU kepolisian menyatakan bahwa seluruh anggota kepolisian tunduk pada kekuasaan peradilan umum. 29 Lihat pasal 2 UU TNI, tentara yang profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik dan dijamin kesejahteraannya, tidak berpolitik praktis, mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. 30 dalam salah satu pasalnya masih memberikan definisi yang luas tentang ancaman yang memungkinkan TNI mengambil tindakan jika dirasakan ada ancaman yang muncul. Lihat pasal 4 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan seganap bangsa dari segara bentuk Ancaman. Dalam penjelasan pasal 4 disebutkan bahwa ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dengan demikian ancaman bisa datang dari dalam negeri dan ini akan merancukan antara kewenangan Polri dengan TNI. 31 Lihat Laporan HAM 2003, “Melemahnya Daya Penegakan HAM: Hutang, Kemiskinan dan Kekerasan”, ELSAM, Januari 2004. 32 Muncul perlawanan dari kalangan perwira tinggi militer tentang upaya dari politisi sipil menghapuskan KOTER. Hal ini terlihat dalam UU No. 34 tahun2004 yang semakin memperkuat keberadaan KOTER. 33 Hingga saat ini, hanya para prajurit di bawah yang sering diajukan ke Makamah Militer. Lih., Proses Peradilan Kasus Perkosaan Di Aceh Semasa Darurat Militer Dan Pembunuhan Theis Eluay Di Papua, di mana para pelaku yang diajukan ke pengadilan hanya para prajurit golongan bawah. 34 Upaya perbaikan di bidang peradilan melalui undang-undang sudah dimulai sejak adanya UU No. 35 tahun 1999. Undang-undang tersebut mengatur bahwa kekuasaan di bidang peradilan akan sepenuhnya dijalankan oleh MA RI. 35 Problem sistemik pengadilan secara luas mencakup beberapa hal misalnya maraknya korupsi di lingkungan peradilan, lemahnya kualifikasi sumber daya manusia di pengadilan, rendahnya kualitas dan besarnya disparitas putusan hakim, hingga inefisiensi pengadilan secara organisasi. 36 Lebih jauh dapat dinilai bahwa kejaksaaan tidak mandiri secara fungsional yang disebabkan oleh: (a) kelemahan sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan jaksa; (b) lemahnya sistem rekrutmen dan pemberhentian jaksa agung; (c) kelemahan dalam manajemen kasus (adanya kewajiban rencana penuntutan); (d) tidak adanya akuntabilitas individual dalam menangani perkara; (e) budaya militeristik dan sistem komando yang diterapkan. Kelemahan eksternal yang mencolok adalah kondisi politik negara masa lalu yang otoriter. Lihat Kritik Terhadap Paket Ruu Bidang Peradilan Dan Kejaksaan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (DEMOS), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). 37 Catatan ELSAM atas proses pengadilan HAM ad hoc baik Tanjung Priok mapun Timor Timur menunjukkan bahwa jaksa tampak bekerja setengah hati dalam membuktikan kesalahan terdakwa, jaksa tidak cukup mampu menghadirkan barang bukti yang memadai dan lemah dalam mempertahankan argumentasi dalam surat dakwaan. 38 Hampir sebagian besar staf di bagian hak asasi manusia tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang hak asasi manusia, karena sebagian dari mereka adalah berasal dari sejumlah departeman kementerian yang pada masa Gus Dur dibubarkan. Departemen-departemen itu antara lain departemen sosial, transmigrasi dan departemen penerangan. 39 Perubahan ini disebabkan karena perubahan locus dan tempus delicti. 40 Sebelumnya ada Keppres yang secara khusus untuk pengadilan HAM ad hoc, Presiden telah menerbitkan Keppres RI No. 31 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, pengadilan Negeri Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 27
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?