Keluar Jalur - International Center for Transitional Justice

ICTJ - KontraSmenyetujui dan mensahkan naskah Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)dan menyusun sejumlah naskah undang-undang penting lainnya.Periode kedua (2001-2006), dipenuhi oleh beragam mekanisme hasil kompromi. Meski adaperubahan hukum yang signifikan dan pembentukan beberapa mekanisme baru, undang-undangbaru tersebut malah tidak diimplementasikan secara baik. Sehingga, mekanisme-mekanismebaru ini justru menjadi mekanisme kompromistis. Pengadilan HAM gagal mengadili pelaku,Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-undang KKR, dan komisi-komisi resmi pencarifakta terbukti tidak efektif.Periode ketiga (2007-2011), dicirikan dengan masuknya mantan perwira yang diduga sebagaipelaku pelanggaran HAM ke panggung politik, dan terseok-seoknya upaya pertanggungjawabanatas kejahatan masa lalu. Kejaksaan Agung (Kejagung) gagal membawa sejumlah kasus pentingke pengadilan. Beberapa legislasi penting gagal dilaksanakan, termasuk yang terkait tentangpengadilan HAM, tuntutan agar aparat militer diadili di pengadilan sipil, dan pembentukanKKR di Aceh dan Papua. Kasus-kasus penting seperti pembunuhan aktivis HAM Munir SaidThalib dalam penerbangan internasional menunjukkan berlanjutnya ketidakmauan politik untukmenyelesaikan kasus kejahatan serius terhadap warga sipil yang melibatkan institusi negara.Dilihat secara terpisah, berbagai inisiatif keadilan transisi ini dapat dianggap sebagai upaya sahyang berhadapan dengan berbagai kendala sehingga menemui kegagalan. Namun jika dilihatsecara keseluruhan, berbagai kegagalan mekanisme tersebut menunjukkan adanya faktorsistematis yang menegasikan seluruh upaya pencapaian kebenaran dan pertanggungjawaban ataskejahatan masa lalu. Kegagalan ini terdapat di empat aspek yang dimasukkan dalam laporan ini:pengungkapan kebenaran, proses peradilan, reparasi, dan reformasi sektor keamanan.Pengungkapan KebenaranReformasi dimulai dengan pencapaian dramatis yang memunculkan harapan bagi berakhirnyaimpunitas berkepanjangan atas pelanggaran HAM. Tim yang dibentuk untuk menginvestigasiperistiwa Mei 1998 melakukan tugasnya dengan kredibel dan merekomendasikan pengadilan atasbeberapa perwira senior institusi keamanan. Dalam kasus Aceh, tim pencari fakta menemukanbahwa, “Tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer merupakan suatu jenis kekerasan Negara(state violence). Artinya, kekerasan yang terjadi dipersepsikan secara kuat oleh masyarakat sebagai“dipelihara” oleh Negara dalam rangka mengamankan proses eksplorasi kekayaan alam dari Acehuntuk kepentingan pusat, kepentingan elite pusat, maupun lokal.” 1Meski demikian, inisiatif pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran yang terjadi setelahnyamenunjukkan adanya pergeseran ke arah perlindungan terhadap tokoh-tokoh dan institusiyang berkuasa. Ketika tokoh adat Papua Theys Eluay dibunuh dalam perjalanan pulang dari1 Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KPTKA), DOM dan Tragedi Kemanusiaan di Aceh: PortretTindak Kekerasan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh: Ringkasan Eksekutif, (27 Januari. 27, 2000), 2, arsip KontraS.2 www.ictj.org