Keluar Jalur - International Center for Transitional Justice

Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya SoehartoPada banyak kasus, komandan senior memandang pelanggaran HAM sebagai masalah disiplinmiliter, dan bukannya pertanggungjawaban pidana. Dalam beberapa kasus, anggota militeryang berpangkat rendah “dikorbankan” untuk menjawab tuntutan pertanggungjawaban, namunhukuman yang diberikan jauh lebih rendah dibanding beratnya kejahatan yang dilakukan.Mereka yang memang dikenakan hukuman tidak selalu menjalani hukuman yang diberikan,terkadang dipindahkan ke unit lain. Ada yang kemudian mendapatkan kenaikan pangkat (lihatkotak Penghilangan Paksa Para Aktivis Pro-demokrasi).Pada masa darurat militer di Aceh (2003-2004), pengadilan militer memproses ratusan kasus.Pada bulan Mei 2004, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto melaporkan bahwa 429 kasuspelanggaran hukum diadili di pengadilan militer dan 57 orang tentara dinyatakan bersalah danmendapatkan hukuman. 115 Tidak semua pelanggaran ini berkaitan dengan pelanggaran HAM;kasus-kasus yang berkaitan pelanggaran HAM memperlihatkan tak adanya hukuman yang sesuaidan kurangnya transparansi.Dari ratusan kasus pelanggaran HAM yang telah terdokumentasi di Aceh, hanya sebagian kecilyang sampai ke pengadilan, keseluruhannya disidangkan di pengadilan militer atau koneksitas. 116Pengadilan atas sejumlah kecil kasus tersebut, memperlihatkan pola perlidungan terhadap perwiratinggi dan kurangnya transparansi dalam hal hukuman yang mereka jalani. Contoh-contohtermasuk:• Pada bulan Januari 1999, setelah tentara Indonesia diculik oleh Gerakan Aceh Merdeka(GAM), aparat keamanan mengumpulkan ratusan masyarakat sipil dan menahan merekadi gedung KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) di Lhokseumawe, Aceh Utara,untuk diinterogasi oleh polisi. Sekitar 50 orang tentara dari berbagai unit masuk ke gedungtersebut dan memukuli masyarakat. Kejadian ini mengakibatkan 27 orang dirawat di RumahSakit dan empat meninggal dunia. Pada Januari 1999, pengadilan militer di Banda Acehmenjatuhkan hukuman 6 dan 7 tahun kepada seorang mayor dan empat pelaku lainnya.Kelima pelaku ini juga dipecat. Namun, TNI tidak memberi informasi tentang lokasipemenjaraan dan tanggal pemecatan mereka, sehingga sulit untuk memverifikasi apakahperwira-perwira ini menjalani hukuman atau tidak lagi aktif. 117• Penyerangan terhadap sebuah pesantren pada bulan Juli 1999 menyebabkan terbunuhnyaseorang tokoh agama, Teungku Bantaqiah, dan 56 orang pengikutnya. Saksi matamengatakan bahwa aparat militer menembak korban dari jarak dekat, dan memaksamasyarakat lainnya menggali kuburan. Jaksa Agung Marzuki Darusman dan Sekretaris115 Amnesty International, New Military Operations, Old Patterns of Human Rights Violations in Aceh (NAD) (Operasi MiliterBaru, Pola Lama Pelanggaran HAM di Aceh), (7 Oktober 2004), hal 42.116 Yuli Rahmad, ”Hanya 4 Pelanggaran HAM di Aceh Diadili dari 100 Kasus,” Globe Journal, 10 Desember 2009, http://www.theglobejournal.com/kategori/hukum/hanya-4-pelanggaran-ham-di-aceh-diadili-dari-100-kasus.php.117 Lihat Human Rights Watch, Indonesia: The May 3, 1999, Killings in Aceh (Indonesia: Pembunuhan 3 Mei 1999 di Aceh),(tak bertanggal), Bab IV: Events in Lhokseumawe, August 1998-April 1999; KontraS, Aceh, Damai Dengan Keadilan:Mengungkap Kekerasan Masa Lalu, (Februari 2006), hal 79-80, http://www.kontras.org/buku/aceh damai dengankeadilan.pdf .www.kontras.org55