Keluar Jalur - International Center for Transitional Justice

ICTJ - KontraSpembela HAM yang menilai bahwa proses KKP dimaksudkan untuk melanggengkan penolakanatas pertanggungjawaban pemerintah Indonesia . 43Walaupun tidak memiliki mandat untuk menyelenggarakan dengar pendapat, KKP tetapmelakukan hal tersebut. Namun format dengar pendapat ini justru memberikan kesempatankepada orang yang diduga menjadi pelaku untuk memberikan kesaksiannya dengan diliput olehtelevisi dan media secara luas tanpa disertai pemeriksaan silang atau dikonfrontir dengan buktibuktiyang berbicara sebaliknya yang dipegang oleh KKP. Komisi kebenaran dan rekonsiliasibiasanya memberi ruang kepada korban atau saksi untuk bicara dengan terbuka kepada publiktanpa sanggahan. Namun membiarkan orang yang diduga sebagai pelaku untuk menggunakanmodel ini sangatlah tidak biasa, bahkan tidak pantas.Banyak pihak yang sebelumnya mengecam KKP dan menganggapnya sebagai upaya cuci tanganmenjadi terkejut dengan laporan akhir KKP, yang menyebutkan temuan bahwa:• Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk pembunuhan, penyiksaan, perkosaan danpemindahan paksa atau deportasi terjadi di seluruh wilayah di Timor Timur pada tahun 1999• Kejahatan ini tidak dilakukan secara spontan ataupun acak dan bukan merupakan tindakanbalas dendam• Pelaku utama kejahatan adalah kelompok milisi, yang menyasar para pendukungkemerdekaan. Milisi tersebut bertindak dengan dukungan dan keterlibatan militerIndonesia, polisi serta otoritas sipil• Dukungan militer, polisi dan penguasa sipil kepada kelompok milisi termasuk denganmemberikan uang, makanan dan persenjataan. Semua ini dilakukan secara sistematis,dengan pengetahuan bahwa kelompok yang menerima dukungan tersebut melakukanpelanggaran HAM berat.Laporan tersebut diterima oleh Presiden Timor-Leste dan Indonesia. Bagi Indonesia, penerimaanini memutarbalikkan sikapnya yang semula menolak pertanggungjawaban. Walaupun bukanbukan berita baru bagi rakyat Timor-Leste, kebanyakan rakyat Indonesia menganggap hal inisebagai sesuatu yang baru. Sebelumnya, rakyat Indonesia hanya mendengar penjelasan sepihakyang menyalahkan PBB dan kelompok pro-independen, sebagaimana yang ditayangkan berulangulangdalam beragam liputan di layar media televisi nasional. Namun temuan komisi ini jelasmenunjukkan bahwa penjelasan tersebut bias.Hal yang patut dicatat adalah penolakan KKP untuk merekomendasikan amnesti dengan alasanbahwa, “amnesti tidak akan konsisten dengan tujuan Komisi untuk memulihkan martabat43 Statemen bersama yang dikeluarkan oleh KontraS, ELSAM, Solidamor, HRWG, PBHI, Imparsial, PEC, ICTJ Indonesia,YLBHI, dan Forum Asia, “Commission of Truth and Friendship – A Stage Play for Human Rights Abusers (KomisiKebenaran dan Persahabatan – Panggung Permainan bagi Pelaku Pelanggaran HAM),” 23 Maret 2007, http://www.forum-asia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=506.28 www.ictj.org