Keluar Jalur - International Center for Transitional Justice

ICTJ - KontraSWalaupun kemudian semua putusan bersalah yang mereka tetapkan, dibatalkan oleh MahkahamAgung. 111v. Ingkar Janji Pembentukan Pengadilan HAM untuk Aceh dan PapuaBencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang menewaskan sekitar 225.000 orang dalam waktusatu hari, justru menjadi pemicu proses perdamaian. Tahun berikutnya, Perjanjian Perdamaian(MoU) Helsinki menandai berakhirnya konflik berkepanjangan selama puluhan tahun. MoUtersebut memuat komitmen Indonesia untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasidan Pengadilan HAM di Aceh. Sesuai dengan UU yang ada, pengadilan HAM tersebut memilikikewenangan mengadili pelanggaran yang dilakukan setelah tahun 2000. Walaupun ketentuantersebut mengecualikan kejahatan masif yang terjadi sebelum tahun 2000, namun yurisdiksipengadilan tersebut akan bisa meraih banyak insiden kejahatan serius. Janji untuk mendirikanPengadilan HAM dan KKR termaktub dalam undang-undang yang disusun berdasarkan MoUHelsinki, yaitu Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA). 112 Namun sejauh ini pemerintahbelum juga merealisasikan keduanya.Pada tahun 2001, pemerintah memberikan status Otonomi Khusus kepada Papua untukmeredakan sentimen pro-kemerdekaan. Seperti MoU Helsinki, Undang-Undang OtonomiKhusus meliputi pembentukan KKR dan Pengadilan HAM untuk Papua. 113 Namun sama halnyadengan Aceh, mekanisme ini belum juga direalisasikan.2. Pengadilan Militer dan Pengadilan KoneksitasSelama masa Orde Baru, anggota angkatan bersenjata Indonesia hanya dapat diadili di pengadilanmiliter, dengan menggunakan hukum militer dan hukum acara pidana. Di awal periodereformasi, pengadilan koneksitas dibentuk dengan kewenangan untuk mengadili pelanggaranyang dilakukan pelaku sipil dan militer secara bersamaan, dengan majelis hakim yang terdiri darihakim sipil dan militer. 114 Pengadilan ini berjalan tanpa transparansi yang memadai; putusantidak selalu disampaikan kepada publik; dan sulitnya memverifikasi sejauh mana hukuman telahdijalankan.Pengadilan militer dan pengadilan koneksitas mengadili beberapa kasus pelanggaran HAM beratpada masa Orde Baru maupun tahun-tahun awal reformasi. Capaiannya mencerminkan upayasistematis untuk melindungi pelaku, khususnya perwira tinggi, dari hukuman yang efektif.111 Wawancara ICTJ dengan salah satu hakim, yang tidak mau disebut namanya, pada Juni 2009. Lihat juga David Cohen,Intended to Fail, lihat catatan 99, hal 6, yang menuliskan bahwa hakim “mengalami intimidasi, pelecehan, dan tekananagar mengubah putusan bersalah.”112 UU No 11/2008, pasal 228-229.113 UU No 21/2001 pasal 45 tentang koneksitas.114 Ketua Mahkamah Agung dapat mengeluarkan keputusan agar suatu kasus hanya dilakukan di pengadilan militersaja. Selain itu, Mahkamah Agung dapat menerima pengajuan banding atas keputusan pengadilan koneksitas ini,lalu memutuskan agar kasusnya dilakukan di pengadilan militer. UU No 35/1999 tentang Kewenangan Pengadilan,Lampiran Lembaran Negara No. 3879.54 www.ictj.org