Keluar Jalur - International Center for Transitional Justice

Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soehartokejahatan yang dilakukan di Timor Timur pada tahun 1999, 41 pemerintah Indonesia dan Timor-Leste pada bulan Agustus 2005 membentuk komisi kebenaran bilateral yang disebut KomisiKebenaran dan Persahabatan (KKP). KKP, terdiri dari sepuluh Komisaris (5 dari masing-masingnegara), didukung oleh sekretariat yang anggotanya sebagian besar ditunjuk dari KementrianLuar Negeri Indonesia. Pendirian komisi yang melibatkan lebih dari satu negara merupakan halyang baru pertama kali terjadi.KKP tidak diberi mandat untuk melakukan penelitian sendiri. KKP diberi tugas untuk meninjautemuan dari empat mekanisme sebelumnya yaitu: Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Dili,pengadilan ad hoc di Jakarta yang mendapat kritik dari masyarakat sipil, hasil penyelidikanKPP-HAM Timor Timur, dan laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR).Dari tinjauan ini, KKP ditugaskan untuk menemukan “kebenaran akhir” dari apa yang telahterjadi dan membuat rekomendasi untuk menjamin ketidakberulangan. Komisi juga memilikikekuatan untuk merekomendasikan amnesti bagi mereka yang “bekerja sama sepenuhnya untukmengungkap kebenaran” dan merekomendasikan rehabilitasi bagi mereka yang “dituduh secarasalah” sebagai pelaku kejahatan serius. 42 Mandat yang ganjil ini menyulut kritik dari kelompokJakarta, Indonesia. Masyarakat dan keluarga korban Peristiwa Mei 1998 memperingati Lima Tahun Tragedi 13-14 Meidi halaman Mal Klender, salah satu tempat kerusuhan yang menelan banyak korban jiwa. KOMPAS/Alif Ichwan41 Mekanisme yang dimaksud termasuk Pengadilan ad hoc di Jakarta dan penyelidikan kejahatan berat di Timor-Leste.42 Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), Terms of Reference, Agustus 2005, pasal 14, http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=41 &l=en.www.kontras.org27