Keluar Jalur - International Center for Transitional Justice

Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soehartolebih bersifat hambatan legal atau praktis, karena parlemen sudah mensahkan Undang-undangpembentukan KKR lokal. 56Diskusi dan perancangan aturan bagi pembentukan KKR nasional maupun lokal terus berlanjut,sebagian besar dipelopori oleh masyarakat sipil. Kelompok di Aceh telah membuat proposal danrancangan peraturan untuk menerapkan KKR, berdasarkan pengetahuan mereka tentang konflikdan mekanisme resolusi konflik lokal (lihat kotak 4: Tawaran KKR oleh Masyarakat SipilAceh). Kelompok korban di Aceh terus menuntut reparasi, pembentukan pengadilan HAM danKKR untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Pada tahun 2009, sebuah perkumpulan yangterdiri dari 200 keluarga orang hilang dari 10 kabupaten di Aceh, Kagundah, menuntut reparasi.Pada bulan Desember 2010, ratusan korban berdemonstrasi di depan DPR Aceh untuk menuntutpembentukan KKR. 57 Di Papua, kelompok-kelompok masyarakat sipil juga memperjuangkanupaya pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran sistematis di masa lalu, sebagai bagian dariproses dialog Jakarta-Papua, yang diperlukan untuk membangun masa depan yang damai. 58Kotak 4. Tawaran KKR oleh Masyarakat Sipil AcehDalam dokumen tahun 2007, “Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Aceh”Koalisi Pengungkapan Kebenaran Aceh (KPK-Aceh) menemukan bahwa tanpa UU KKR,kerangka hukum yang ada memadai untuk resolusi pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.Mengutip keputusan MPR tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dokumen tersebut menyimpulkanbahwa, “tidak ada hambatan hukum atau prosedural terkait pembentukan KKR di Aceh”,dan memuat tawaran prinsip-prinsip, tujuan, struktur, dan proses untuk sebuah komisi.Koalisi menindaklanjuti tawaran ini dengan merancang draft qanun pada tahun 2008 .Rekomendasi Koalisi kepada pemerintah adalah sebagai berikut:1. Segera membentuk KKR untuk Aceh sebagai titik awal pengungkapan kebenaran,reparasi, reintegrasi, dan reformasi kelembagaan. Pada saat yang sama, membahasisu-isu hukum di tingkat nasional untuk memastikan bahwa KKR lokal dapat berfungsisecara efektif;56 Alasan ini terkait dengan pasal 229, ayat 2, UUPA yang menyebutkan “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Acehsebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.”Dengan begitu, pemerintah menyatakan bahwa KKR Aceh adalah ‘bagian tak terpisahkan’ dari KKR nasional, sehinggatidak bisa dibentuk jika tidak ada KKR nasional. Namun pandangan lain melihat bahwa sebetulnya hal ini merujuk padaurusan administratif lembaga tersebut, dan tidak berpengaruh pada identitas legalnya.57 Kutaraja, “Korban Konflk Tuntut Hak Reparasi”, Serambi, 15 Oktober, 2009, http://www.serambinews.com/news/view/15601/korban-konflik-tuntut-hak-reparasi; Muhamad Riza, “Korban konflik Aceh tuntut KKR”, VIVAnews, 8Desember 2010, http://nasional.vivanews.com/news/read/192803-korban-konflik-aceh-tuntut-pembentukan-kkr58 Lihat Muridan S. Widjojo, dkk. (ed), 2010, Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing theFuture (Peta Jalan Papua: Menawar Masa Lalu, Memperbaiki Masa Kini dan Menjaga Masa Depan), (Jakarta: LIPI, YayasanTifa dan Yayasan Obor Indonesia, 2008). Rangkuman dapat dilihat di: http://sydney.edu.au/arts/peace_conflict/docs/PAPUA_ROAD_MAP_Short_Eng.pdf; Lihat juga Laporan Workshop, “Keadilan Transisi dan Hak-hak Masyarakat Adat,”Forum NGO Papua (Foker), Komnas Perempuan, dan ICTJ, Bali 2-7 Juli, 2008, arsip ICTJ..www.kontras.org33