<strong>Keluar</strong> <strong>Jalur</strong> Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soehartobentuk khusus dari keadilan, tetapi merupakan proses keadilan yang ditujukan kepada masyarakatyang sedang mentrans<strong>for</strong>masikan dirinya setelah mengalami periode pelanggaran HAM secaraluas. Dalam beberapa kasus, trans<strong>for</strong>masi ini bisa terjadi tiba-tiba; tapi pada kasus lain, prosesini mungkin berlangsung selama beberapa dekade. Tujuan jangka panjang dari keadilan transisiadalah untuk memperkuat pertanggungjawaban atas kejahatan serius, yang disebutkan sebagaikewajiban dalam hukum international. 3 Mekanisme dasar dari keadilan transisi termasuk:• Pengungkapan Kebenaran. Ini dapat dilakukan baik secara resmi maupun tidak melaluikomisi kebenaran, komisi penyelidikan, dokumentasi, dll. Tujuan pengungkapan kebenaranadalah untuk memperoleh kejelasan tentang pelanggaran masa lalu, menciptakan ruangbagi pengakuan masyarakat tentang apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan dampak yangdiderita oleh korban. Langkah-langkah ini seringkali merupakan langkah integral untukmemastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan terulang di masa depan.• Proses Peradilan. Pengadilan adalah penyelidikan yudisial terhadap mereka yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM. Tujuannya adalah untuk menuntut pertanggungjawabanperlaku pelanggaran HAM, dan berusaha mencegah pelanggaran serupa di masa depandengan mengakhiri impunitas atas pelanggaran di masa lalu. Pertanggungjawaban dapat jugadiupayakan melalui peradilan non-kejahatan seperti gugatan perdata terhadap pelaku atauterhadap kasus yang melibatkan negara di hadapan Mahkamah Pengadilan Internasional, dsb.• Reparasi. Reparasi merupakan sebuah mekanisme yang disponsori dengan maksudmengakui kehilangan dan penderitaan yang dialami oleh para korban, dan untuk membantumemulihkan baik akibat maupun penyebab pelanggaran masa lalu. Program ini biasanyamemberikan pelayanan baik material maupun simbolis kepada korban, yang bisa sajamencakup kompensasi finansial dan permintaan maaf secara resmi. 4• Re<strong>for</strong>masi Sektor Keamanan. RSK berupaya mengubah institusi militer, polisi, dan institusinegara yang terkait, dari institusi yang digunakan sebagai alat penindasan dan korupsimenjadi alat pelayanan publik dan memiliki integritas.3 Lihat Diane Orentlicher, Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity (Laporan TimAhli Independen untuk Update Perangkat Prinsip-Prinsip untuk Melawan Impunitas), dokumen PBB E/CN.4/2005/102/Add.1, (8 Februari 2005), 7. Prinsip 1 menyebutkan kewajiban Negara “untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran;mengambil langkah tepat terhadap pelaku, terutama dalam kaitannya dengan keadilan, dengan memastikan merekayang dicurigai sebagai yang bertanggung jawab atas kejahatan dituntut, diadili, dan dihukum; untuk menyediakanpemulihan yang efektif bagi korban dan memastikan reparasi bagi mereka yang menderita; memastikan hak untukmengetahui kebenaran tentang suatu pelanggaran; dan untuk mengambil langkah yang dibutuhkan dalam mencegahkeberulangan pelanggaran.”4 Lihat Majelis Umum PBB, Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan untuk Hak atas Penyelesaian (Remedy) dan Reparasi untukKorban Pelanggaran Berat atas Hukum HAM Internasional dan Pelanggaran Berat atas Hukum Humaniter Internasional, A/RES/60/147, (16 Desember 2005), http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm (selanjutnya disebut Prinsip-PrinsipDasar PBB untuk Hak atas Penyelesaian dan Reparasi.).www.kontras.org9
ICTJ - KontraSJakarta, Indonesia. Sri Sulistiyawati (atas) dan Lestari (bawah), mantan tapol era 65, mengikuti aksiKamisan di depan Istana Merdeka untuk mendesak penuntasan kasus-kasus HAM untuk rasa keadilanbagi korban dan keluarganya. ANTARA/Fanny Octavianus10 www.ictj.org