Keluar Jalur - International Center for Transitional Justice

ICTJ - KontraSPapua mengklaim bahwa proses referendum itu cacat hukum karena tidak menganut “satu orangsatu suara”, dan dilakukan dalam konteks operasi militer, PBB mengakui hasilnya. 106Wilayah ini telah menjadi tempat terjadinya berbagai pelanggaran HAM dalam konteksoperasi militer terhadap sekelompok kecil gerakan separatis bersenjata maupun warga sipil.Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, di pagi hari tanggal 7 Desember2000, sejumlah orang tak dikenal menyerang pos polisi di Abepura dan menewaskan duaanggota polisi, seorang satpam dan membakar sejumlah toko. Buntutnya, polisi melakukansweeping terhadap asrama-asrama mahasiswa. Mereka menahan lebih dari seratus mahasiswadan melakukan penganiyaan yang berakibat fatal, yaitu korban luka dan tiga korban tewas.Komnas HAM menemukan bahwa telah terjadi penyiksaan, eksekusi, dan penganiyayaan, lalumereka merekomendasikan pengadilan terhadap 25 aparat kepolisian, 21 yang berperan langsungdalam peristiwa tersebut dan empat orang bertanggung jawab secara operasional. 107 KomnasHAM kemudian meneruskan temuan tersebut kepada Kejaksaan Agung, yang kemudian hanyamendakwa dua perwira senior dua tahun kemudian. Hampir seratus saksi memberikan kesaksianbahwa telah terjadi penangkapan dan pemukulan secara sistematis dengan melibatkan petinggiperwira. Namun, pengadilan membebaskan mereka dan menolak klaim kompensasi dari korban.iv. Hasil-hasil Pengadilan HAMDalam kasus Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura, sebanyak 34 orang didakwa ataskejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida di pengadilan HAM. Semua terdakwa telahdibebaskan. Tulisan ini tidak bermaksud menganalisa kelemahan dan kekuatan setiap kasus,yang juga telah dikaji oleh pihak lain. Organisasi HAM dan pakar internasional yang melakukananalisis terhadap kasus-kasus tersebut, menyimpulkan bahwa penyelidikan, penuntutan,dan pengadilan tidak dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mengadili mereka yangbertanggung jawab. David Cohen menyimpulkan bahwa pengadilan kasus Timor Timur memang“dimaksudkan untuk gagal”. 108 Analisis KontraS dan ELSAM menyimpulkan bahwa dalam kasusAbepura dan Tanjung Priok hanya pelaku level bawah yang dikenakan hukuman, sementara isukejahatan sistematisnya diabaikan, dan penuntutannya sangat lemah. 109Peran dari pengadilan banding, terutama Mahkamah Agung, sangatlah penting. Delapan belasdari 34 orang yang terbukti bersalah di pengadilan, semuanya dibebaskan dalam pengadilanbanding. Penting dicatat bahwa praktik kelembagaan dalam sistem peradilan secara serius turut106 Sejarah ini masih diperdebatkan dan menjadi akar konflik. UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pasal45-46, menetapkan pembentukan KKR Papua dengan mandat untuk ”mengklarifikasi sejarah” Papua. Perlu dialogdan pengakuan atas “pengalaman kekerasan politik berkepanjangan” diidentifikasi sebagai satu dari empat isu yangmuncul dalam Widjojo, Muridan S. ed., hal 9, lihat catatan kaki 58.107 Komnas HAM, Laporan KPP HAM Papua: Ringkasan Eksekutif, (8 Mei 2001), hal. 11; Human Rights Watch, Indonesia:Violence and Political Impasse in Papua (Indonesia: Kekeran dan Kebuntutan Politik di Papua), (Juli 2001), hal 15-21.108 David Cohen, Intended to Fail, lihat catatan 99, hal. V109 ELSAM, KontraS, PBHI, Pengadilan yang Melupakan Korban, (24 Agustus 2006); ELSAM, Laporan Pemantauan PengadilanHAM Kasus Abepura: Perkara Johny Wainal Usman dan Daud Sihombing, (tidak bertanggal), http://www.elsam.or.id/downloads/1265865824_01._Preliminary_Conclusive_Report_lengkap.pdf.52 www.ictj.org