Keluar Jalur - International Center for Transitional Justice

Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya SoehartoKesimpulan ini dibuat berdasarkan indikator-indikator berikut ini, yang telah dibahas secara rincidi atas:Pengungkapan Kebenaran• Kurangnya adanya motivasi Pemerintah untuk bertindak merespon kekerasan yangdilakukan pasukan keamanan dan aktor pemerintah, kecuali jika ada tekanan publik yangkuat terhadap kasus tersebut.• Kesalahan yang berulang dengan menunjuk orang-orang tertentu yang bisa diasumsikantidak akan obyektif pada saat menjadi anggota lembaga yang dimandatkan menyelidikipelanggaran HAM.• Kegagalan dalam menerbitkan laporan-laporan yang dihasilkan lembaga-lembaga pencari fakta.• Kegagalan Kejagung untuk menindaklanjuti lima kasus besar dimana, berdasarkanpenyelidikan Komnas HAM, telah ditemukan bukti awal terjadinya kejahatan terhadapkemanusiaan atau genosida.• Kegagalan pemerintahan pasca Soeharto untuk menyelesaikan kerancuan berkaitanrekomendasi dan temuan Komnas HAM dan ketidak mauan Kejagung untukmenindaklanjuti termuan tersebut.• Kegagalan membentuk KKR Aceh yang secara hukum sudah dimandatkan dalam UUPA.• Kegagalan membentuk KKR Papua yang secara hukum sudah dimandatkan dalam UUOtsus Papua.• Kegagalan menyelidiki atau menangani indikasi intimidasi serius yang dialami saksi.Proses Peradilan• Berulangnya penyusunan dakwaan yang lemah oleh jaksa penuntut dalam kasus pelanggaranHAM, dan tidak dimasukkannya tanggung jawab komando dalam dakwaan-dakwaan tersebut.• Kegagalan pengadilan HAM untuk menghasikan satupun putusan bersalah terhadap 34orang yang didakwa dan diadili dalam tiga kasus besar.• Kegagalan untuk memeriksa kembali atau mereview putusan pengadilan banding termasukMahkamah Agung yang membatalkan putusan bersalah dalam kasus pelanggaran HAM• Kegagalan untuk membentuk pengadilan HAM untuk Aceh, meskipun hal ini menjadibagian dari perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah RI dan disahkan dalam UUPA• Kegagalan untuk membentuk pengadilan HAM untuk Papua, meskipun ini telah disahkandalam UU Otsus Papua.• Kegagalan sistem pengadilan militer dan pengadilan koneksitas untuk menghukum parakomandan. Dalam berbagai kasus hanya prajurit berpangkat rendah yang diadili, dikenakanhukuman ringan, dan terkadang tidak dilaksanakan atau hanya dipindahkan bertugas ketempat lain.www.kontras.org89