Keluar Jalur - International Center for Transitional Justice

Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya SoehartoBanyak pihak di kalangan TNI, polisi dan BIN menganggap bahwa sipil tidak sepenuhnyamemahami masalah-masalah di tubuh militer, keamanan, dan intelejen. Akibatnya, reformasisektor keamanan dikontrol dan dikendalikan oleh agenda institusi keamanan sendiri. Meskipuninsitusi keamanan tidak lagi menduduki posisi dalam penyusunan undang-undang, namunmereka masih memiliki pengaruh politik dalam proses legislasi. Eksekutif dan legislatif, sertapartai politik masih sangat bergantung kepada dukungan dan pengaruh politik dari aparatkeamanan. Terus berlanjutnya rekrutmen terhadap pensiunan perwira TNI, polisi, dan badanintelejen ke dalam partai politik membuat aparat keamanan memiliki pengaruh politik yang kuat.Pada pemilihan presiden tahun 2009, dari setiap pasangan kandidat presiden dan wakil presiden,setidaknya menampilkan satu mantan perwira tinggi TNI.d. Pemantauan oleh Masyarakat SipilSama seperti keengganan TNI, polisi, dan intelejen, untuk diawasi oleh pemerintah, mereka jugamenolak pemantauan dari masyarakat sipil. Namun hal ini tidak menghentikan usaha kelompokmasyarakat sipil untuk tetap memantau institusi keamanan dari jauh. Hanya saja, dengan tidakadanya kerjasama dan akses ini, pemantauan dari kelompok masyarakat sipil hanya didasarkanpada data yang tidak lengkap. Kebanyakan pemantauan dan pelaporan dari masyarakat sipilterfokus pada pelanggaran dan tiadanya reformasi di sektor keamanan. Lemahnya pemantauansipil dari pemerintahan, membuat pemantauan dari organisasi masyarakat sipil berperan besardalam promosi reformasi sektor keamanan. Namun, karena organisasi masyarakat ini seringkalimengeluarkan laporan negatif, maka tercipta hubungan yang sifatnya konfrontatif denganinsititusi keamanan. Hal ini mengakibatkan banyaknya ancaman dan intimidasi terhadap paraanggota organisasi masyarakat sipil. Kantor KontraS digeledah oleh aparat keamanan “takdikenal” pada 2000 dan 2003, dan dilarang berada di Aceh dari tahun 2003 sampai 2005.Selain itu, pihak di dalam TNI sendiri terus menerus menghubungkan para pegiat HAM sebagaikomunis dan musuh bagi negara. 185 Sikap-sikap antagonis ini kian menguatkan ketiadaan aksesdan laporan negatif tersebut.Namun demikian, terdapat juga catatan positif. Dalam beberapa tahun terakhir hubungan antaramasyarakat sipil dan polisi nampak mulai membaik. Adanya diskusi-diskusi dengan organisasimasyarakat sipil menunjukkan adanya perubahan perilaku polisi terhadap kelompok masyarakatsipil yang terlibat dalam pemantauan dan pelaporan HAM, serta dalam pelanggaran di sektorkeamanan. Polisi telah melibatkan dan meminta masukan organisasi masyarakat sipil dalamagenda reformasi mereka. Hal ini setidaknya merupakan pertanda bahwa polisi mulai mengakuikemitraan kelompok masyarakat sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat. Perubahanperilaku ini masih terlihat sebagai tahap awal, namun patut mendapat perhatian.Dengan meningkatnya akses, maka terdapat pula perhatian yang lebih besar untuk pelatihanbagi anggota masyarakat sipil untuk memantau polisi. Organisasi internasional yang sudah185 Lihat presentasi strategi militer dan polisi, arsip KontraS.www.kontras.org81