Keluar Jalur - International Center for Transitional Justice

Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya SoehartoPembunuhan diTalangsariPeristiwa Mei 1998Kasus penghilanganpaksa aktivisTidak ada tindak lanjut dari pihak kejaksaan. Padabulan Januari 2008 tim penyelidikan keempat memulaitugasnya, menggunakan UU No 26 tahun 2000 sebagaidasar penyelidikan pro justicia dan UU No 39 tahun 1999sebagai dasar kekuasaan sub poena. Pensiunan militermenolak untuk hadir. Kejagung menyatakan bahwaberkasnya, “saat ini masih diteliti oleh Tim PenelitiDirektorat Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat,(untuk memeriksa) kelengkapan persyaratan formil danmateriilnya.”Tidak ada tindak lanjut dari pihak kejaksaan.Kejagung menyatakan bahwa mereka telah “beberapakali mengembalikan berkas hasil penyelidikan dimaksudkepada Komnas HAM ... dengan petunjuk menungguterbentuknya Pengadilan HAM ad hoc.”Tidak ada tindak lanjut dari pihak kejaksaan. Setelahsatu tahun penyelidikan, tim pro justicia Komnas HAMmenyampaikan laporan kepada Kejaksaan Agung danDPR pada November 2006. Tim menemukan buktipelanggaran HAM berat dan menyatakan bahwapenghilangan paksa merupakan sebuah kejahatan yangmasih berjalan, Kejaksaan bisa membawa kasus ini kepengadilan HAM permanen. Dalam surat bulan Januari2007, Kejaksaan Agung mengatakan akan menungguDPR dan Presiden untuk membentuk pengadilan HAMad hoc sebelum melakukan penyidikan. Pada bulanSeptember 2009 DPR membuat rekomendasi untukmembentuk pengadilan ad hoc. Sampai dengan sekarangPresiden belum mengeluarkan keputusan, dan Kejaksaanbelum memulai penyidikan.Kejagung menyatakan jika mereka telah, “beberapa kalimengembalikan berkas hasil penyelidikan dimaksudkepada Komnas HAM .... dengan petunjuk menunggupembentukan Pengadilan HAM ad hoc ..... Komnas HAMtetap menyerahkan kembali berkas hasil penyelidikan....”www.kontras.org43