Keluar Jalur - International Center for Transitional Justice

ICTJ - KontraS2. Segera mengambil langkah untuk membentuk pengadilan HAM Aceh dan membukakembali penyelidikan pelanggaran HAM masa lalu;3. Memastikan KKR untuk merancang sebuah program reparasi yang komprehensif,transparan, dan berperspektif gender. Berdasarkan temuan KKR tentang korban,program ini harus menyediakan reparasi secara holistik, khususnya rehabilitasipsikososial;4. Membangun kembali kepercayaan antara masyarakat lokal dan pihak berwenang,dengan cara mengatasi korupsi dan pemerasan, menjamin perlindungan hukum yangsama bagi perempuan, pemberhentian aparat keamanan yang diduga pelaku, danmeningkatkan pengawasan sipil atas sektor keamanan;5. Membangun hubungan kerja antara BRA dan KKR untuk memastikan bantuandiberikan kepada korban. 59B. Penilaian tentang Mekanisme dan Inisiatif Pengungkapan KebenaranMeski berbagai bentuk dan upaya telah dilakukan secara serius oleh beberapa anggota, inisiatifpengungkapan kebenaran di Indonesia secara umum gagal mencapai tujuannya. Berbagai timpencari fakta dan penyelidikan serta komisi menunjukkan kelemahan yang sama, termasukkegagalan untuk mengungkap sebab pelanggaran, kegagalan untuk menahan intervensi danintimidasi sektor politik dan kemanan, dan kegagalan untuk memastikan transparasi sertapartisipasi.1. Kegagalan Menemukan Penyebab Utama di Balik PelanggaranTekanan dari masyarakat sipil telah mendorong inisiatif pengungkapan kebenaran yang kasuistik,namun pendekatan sepotong-sepotong ini tidak berhasil mengungkapkan hubungan antarapelanggaran dengan kebijakan pemerintah serta institusi seperti polisi, militer, dan peradilan. 60Seperti pendekatan penyelidikan polisi pada umumnya, proses pengungkapan kebenaran selamaini lebih difokuskan pada satu tindak kejahatan saja, sehingga hanya fakta-fakta yang langsungberkaitan dengan tindak pidana tersebut saja yang dianggap relevan. Akibatnya, kebanyakanproses investigasi gagal mengungkap pola yang lebih luas dari kekerasan dan dampak kumulatifdari pelanggaran yang dilakukan aparat negara. Selain itu, penyelidikan ini biasanya menghindaripemeriksaan terhadap komandan senior sebagai orang yang bertanggung jawab atas tindakanbawahannya.59 Koalisi Pengungkapan Kebenaran Aceh (KPK-Aceh), Tawaran Model Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Aceh, (2007),http://www.kontras.org/buku/buku%20aceh%20IND.pdf60 KKP merupakan pengecualian, lihat Bab III.A.4.34 www.ictj.org