Keluar Jalur - International Center for Transitional Justice

Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya SoehartoII.Konteks SejarahA. Era Orde Baru SoehartoJatuhnya Orde Baru, persis seperti ketika berdirinya rejim 32 tahun sebelumnya, diselimutioleh kerahasiaan dan penuh dengan kekerasan. Saat Soeharto meraih kekuasaan pada 1965, diamelancarkan aksi militer terhadap pihak yang dituduh akan melakukan kudeta, yang berujungpada penghancuran terhadap mereka yang dianggap berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia(PKI). Pada 1965-1966, sekitar 500 ribu sampai satu juta orang dibunuh karena dituduh terkaitkelompok komunis atau kiri. Sekitar satu juta lainnya, termasuk penulis, seniman, penyair, guru,dan masyarakat biasa, dipenjarakan tanpa proses pengadilan oleh rejim Orde Baru ini. Merekaditahan secara sewenang-wenang, mengalami perlakuan buruk dan penyiksaan. Para tahanan itusecara bertahap mulai dibebaskan sejak akhir tahun 1970an, dan banyak dari mereka ditahanlebih dari satu dekade. Setelah dibebaskan, mereka tetap berada dalam pengawasan dan harusmelapor secara rutin kepada penguasa setempat, dan hak sipil dan politik mereka tidak pernahsepenuhnya dipulihkan. 5Soeharto mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan memusatkan kontrolnya dalam strukturotoriter yang didominasi oleh militer. Melalui Pemilu yang dikontrol sangat ketat, mesin politikSoeharto yang didukung oleh militer selalu menjadi mayoritas tak tertandingi, sehingga iamemenangkan enam kali Pemilu berturut-turut. Dari tangan besi Soeharto lahir kebijakan yangmendukung privatisasi, pengerukan sumber daya alam, dan investasi luar negeri, serta penindasanbrutal terhadap mereka yang berbeda pendapat. Mereka yang berjuang untuk hak-hak buruh,lingkungan, atau tanah, harus berhadapan dengan kekerasan. 6 Institusi keamanan melakukan5 Teresa Birks, Tugas yang Diabaikan: Menyediakan Reparasi Komprehensif bagi Korban Persekusi (Kekerasan) Negara 1965 diIndonesia, ICTJ, Seri Paper Khusus, (New York: ICTJ, Juli 2006), 25-27.6 Pada tahun 2000, sebuah jaringan masyarakat sipil membuat paper kebijakan tentang agenda keadilan transisi diIndonesia dan memasukkan beberapa kasus ini: pembunuhan aktivis buruh Marsinah di Surabaya, Jawa Timur (1993),penahanan 13 petani yang terlibat dalam perebutan tanah di Badega, Jawa Barat (1992), dan perebutan tanah di GiliTrawangan, Nusa Tenggara Barat (1995). Lihat Masyarakat Keadilan Transisi, Keadilan Transisi Menentukan KualitasDemokrasi Indonesia di Masa Depan (2000), arsip ICTJ.www.kontras.org11