Keluar Jalur - International Center for Transitional Justice

Keluar Jalur Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya SoehartoPrabowo Subianto, juga diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Unit Kejahatan Beratdi Timor-Leste menuduh Wiranto, panglima TNI tahun 1998 – 1999, bertanggung jawab ataskejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara Prabowo, mantan Danjen Koppassus, juga didugaterlibat dalam kejahatan di Timor Timur dan penculikan aktivis mahasiswa pada tahun 1997 –1998. 187Setelah dipilih kembali pada Pemilu tahun 2009, Presiden SBY terus mendukung danmempromosikan anggota pasukan keamanan yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAMmasa lalu. Pada akhir tahun 2009, SBY menunjuk Letjen Sjafrie Sjamsoeddin sebagai WakilMenteri Pertahanan. Keputusan ini tentu saja menimbulkan kontroversi karena Sjafrie dikenalterlibat dalam banyak kasus pelanggaran HAM berat, seperti penculikan para aktivis tahun 1997– 1998, kerusuhan dan pembunuhan mahasiswa dalam demonstrasi Mei 1998, dan kekerasansaat referendum Timor Timur tahun 1999. Bahkan, Sjafrie ditolak masuk Amerika Serikatkarena dugaan keterlibatannya dalam kekerasan di Timor Timur. Pada April 2010 korban dankeluarga korban mahasiswa yang tertembak di Trisakti, Peristiwa Mei, dan penghilangan paksamengajukan gugatan, yang mengacu pada temuan-temuan Komnas HAM dalam tiga kasustersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan tersebut pada bulanSeptember 2010. 188 Baru-baru ini, di akhir tahun 2010 Presiden mengangkat Jendral TimurPradopo sebagai Kapolri, meski dikecam Komnas HAM karena perannya dalam Peristiwa Mei1998 dan penembakan Trisakti-Semanggi. 1893. Lemahnya PertanggungjawabanSebagaimana disebutkan di atas, hanya sedikit pengadilan yang dilakukan terhadap aparatkeamanan yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat dan tidak ada putusanbersalah untuk para perwira militer. Hal ini terlepas dari pembentukan pengadilan HAM untukmengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dan temuan KKP padatahun 2008 yang menyatakan bahwa pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab terhadappelanggaran HAM berat di Timor Timur.Militer dan polisi mengklaim bahwa mereka telah melakukan penyelidikan dan mendisiplinkanpersonil mereka atas pelanggaran yang dilakukan. Namun, tidak adanya transparansi dalampengadilan militer dan prosedur disiplin militer serta lemahnya sanksi, menimbulkan keraguanterhadap komitmen pertanggungjawaban di sektor keamanan.187 Laporan Tim Pencari Fakta Kerusuhan 12-15 Mei 1998 Final: Ringkasan Eksekutif, lihat catatan kaki 11. CAVR menyebutkanPrabowo dalam laporan akhirnya tahun 2005, CAVR, Chega!, lihat catatan kaki 19, bab 8.3, 5; bab 3, 104; bab 7.4, 207,http://www/cavr-timorleste.org.188 Pernyataan Bersama KontraS dan Asian Human Rights Commission, “Pelaku Utama kekerasan terhadap mahasiswadan kerusuhan tahun 1997/98 dipromosikan sebagai Wakil Menteri Pertahanan,” 7 September 2010, http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-191-2010189 Hans David Tampubolon, “Rights Commission Says Timur may have Violated Human Rights (Komnas HAM MengatakanTimur Pradopo Diduga Terlibat dalam Pelanggaran HAM),” Jakarta Post, 13 Oktober 2010, http://www.thejakartapost.com/news/2010/10/13/rights-commission-says-timur-could-have-violated-human-rights.html.www.kontras.org83