EDITOR - perpustakaan universitas riau

Tabel 2. Persepsi Responden tentang Pengertian Lalu Lintas, Aktifitas dalam BerlaluLintas dan Peraturan Lalu LintasJawaban RespondenPersepsiPositif Transisi NegatifJumlahTentang pengertianlalu lintas153(30,723%)3(0,602%)4(0,803%)160(32,128%Tentang aktifitas1638109280dalam berlalu lintasTentang peraturan lalulintasTotal(32,731%)25(5,02%)341(68,474%)(1,606%)11(2,21%)22(4,418%)(21,887%)22(4,418%)135(27,108%)(56,224%)58(11,648%)498(100%)dengan tidak adanya aturan yang jelasmengenai sanksi dari tindakan pejalan kakiyang melanggar Undang-undang atauPeraturan Pemerintah Daerah tentang PejalanKaki.Aparat kepolisian merasa kesulitan jikaharus menindak pejalan kaki yang menyalahiperaturan karena selain peraturan yangmengatur tentang sanksi bagi pejalan kakiyang melanggar dirasa sudah sangatkadaluarsa, aparat kepolisian juga merasakesulitan untuk sosialisasi tentang Undangundangdan Peraturan Pemerintah Daerah. Halini terlihat bahwa dari 18 responden yangtahu tentang peraturan mengenai pejalan kaki,hanya 1 responden (5,56%) yang menyatakanbahwa asal pengetahuannya dari kepolisian,sedangkan yang lain menyatakan bahwapengetahuan mereka tentang peraturantersebut berasal dari guru atau sekolah(38,89%), dari media massa (33,33%) dan dariteman atau keluarga (22,22%). Di lain sisipejalan kaki juga tidak memahami secarasepenuhnya Undang-undang atau PeraturanPemerintah Daerah. Dari 40 responden hanya18 orang (45%) yang tahu bahwa peraturanuntuk pejalan kaki memang ada, dan dari 18responden hanya 7 orang (38,89%) yang tahutentang isi dari peraturan tersebut.Jika pejalan kaki menyalahi peraturan,mereka mempunyai alasan bahwa banyakdari pengguna jalan yang lain menyalahiperaturan dan tidak diberi sanksi. Sebagaicontoh yang berhasil ditemukan oleh penelitiadalah adanya responden yang beralasanbahwa karena supir dari angkutan umumberhenti dan menaikkan atau menurunkanpenumpang dengan sembarangan makamereka – pejalan kaki – sebagai salah satudari pengguna jalan juga berhak untukmelakukan hal yang serupa.Rendahnya tingkat kesadaran hukumpejalan kaki dapat dilihat melalui tidaktahunya mereka tentang Undang-undangatau Peraturan Pemerintah Daerah, bahkansebagian besar responden tidak mengetahuiadanya peraturan yang mengatur masalahpejalan kaki dalam menggunakan jalan. Dari40 responden hanya 2 orang (5%) yangpernah ditegur oleh aparat kepolisian ketikamelakukan kesalahan dalam berjalan kaki. Halini menunjukkan rendahnya tindakan represifdari aparat kepolisian dalam menanganikejadian yang menyangkut pelanggaran lalulintas oleh pejalan kaki.Minimnya fasilitas yang ada bagipejalan kaki selain menimbulkan tingginyatingkat kesalahan yang dilakukan pejalan kakijuga menyebabkan kekalnya keinginansebagian besar responden untuk tetapmelakukan kesalahan selama fasilitas tersebutbelum dilengkapi. Trotoar, zebra cross,peneduh jalan, jembatan penyeberangan danrambu-rambu khusus untuk pejalan kakimerupakan fasilitas yang dirasakan olehresponden masih kurang sehinggamenyulitkan responden untuk dapatbertindak sebagaimana mestinya pejalan kakiberaktifitas dalam menggunakan jalan (lihatsub bab 5.4.).Jurnal Industri dan Perkotaan Volume VIII Nomor 13/Agustus 2003 693