EDITOR - perpustakaan universitas riau

serta (berpartisipasi) dalam prosespengambilan keputusan yang menyangkut dirisetiap individu dan masyarakat.Peran serta masyarakat tidak hanyaterbatas pada bidang tertentu saja, melainkantermasuk kepada semua bidang pembangunan: ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam.Singkatnya, kemajuan ekonomi suatumasyarakat tidak akan mampu bertahan, tanpaadanya pembangunan demokrasi politikdalam masyarakat tersebut.Pembangunan sosial ( socialbuilding) dalam rangka pengembangansumber daya manusia tidak terlepas daribagaimana menciptakan sistem sosial yangdapat mendorong lahirnya manusia kreatifatau manusia berprestasi, termasuk pula sikapmental masyarakat dan aparatur Pemerintah.Selama ini pembangunan hanyadifokuskan pada pembangunan fisik danmengabaikan faktor-faktor non fisik yangjustru memiliki potensi yang cukup besaruntuk keberhasilan pembangunan. Smith danMill (Todaro, 1995:391) menyatakan dalampembangunan ekonomi perlu pulamemperhitungkan faktor non ekonomi yaitukepercayaan masyarakat, kebiasaan berpikir,adat istiadat, budaya usaha dan corakkelembagaan masyarakat.Pembangunan daerah di Riau termasukgagal dalam mengatasi masalah kesenjangansosial yang cukup lebar yang terjadi dalammasyarakat. Sebagai akibat tidak meratanyapembagian sumber-sumber produksi.Sekelompok orang dengan mudahnyamemiliki dan menguasai faktor produksi yangdiperoleh dari sumber kekayaan negara danDaerah sebagai akibat kebijakan Pemerintahterlalu berlebihan dan berpihak kepadasekelompok konglomerat yang dianggapmemiliki peran dalam pertumbuhanperekonomian. Di pihak lain, mayoritasmasyarakat usaha menengah, kecil dankoperasi tidak memperoleh akses dankesempatan mendapatkan sumber-sumberproduksi yang dikuasai negara dan Daerahakan mengalami kesulitan dalammengembangkan usahanya.Strategi pembangunan yang berpihakkepada rakyat (ekonomi kerakyatan) yanghanya menguasai usaha menengah dan kecilsudah sangat mendesak dilaksanakan, melaluikebijakan perampingan birokrasi danderegulasi diberbagai peraturan, misalnyadalam pemberian kredit investasi dan modalkerja kepada usaha kecil dan ekonomi lemahharus lebih dipermudah. Tentunya, jikaPemerintah Daerah benar-benar inginmengatasi masalah kesenjangan sosial danketidakadilan ekonomi dalam pembangunandimasa yang akan datang.Pada periode pembangunan selamapemerintahan orde lama berkuasa yangmengutamakan pembangunan politik sampaikepada lapisan terbawah di pedesaan, padakenyataannya telah gagal menciptakankemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya.Demikian pula dengan pengalaman selamapemerintahan orde baru berkuasa, jugadianggap telah gagal karena terlalumemfokuskan pada pembangunan ekonomimasyarakat semata dalam rangka mengejarpertumbuhan. Oleh karena itu sungguhsangat tepat di era reformasi yang juga dalamwaktu yang bersamaan sedang mengalamikrisis ekonomi, Pemerintah Daerah ProvinsiRiau melakukan perubahan strategipembangunan daerah dari strategimengabaikan aspek pembangunan demokrasipolitik menuju kepada strategi pembangunandemokrasi ekonomi bergandengan denganpembangunan demokrasi politik.2. Pembangunan Ekonomi Berakar PadaKerakyatanSebagai akibat penerapan secara bulatkonsep ekonomi liberal kapitalis, tanpamenyesuaikan dengan peradaban sosialbudaya masyarakat daerah di Provinsi Riau,ternyata kemajuan-kemajuan ekonomi daerahdi Provinsi Riau dianggap telah gagal, karenahanya menguntungkan sebahagian kecilindividu dan kelompok dalam masyarakat.Jurnal Industri dan Perkotaan Volume VIII Nomor 13/Agustus 2003 701