EDITOR - perpustakaan universitas riau

Sebagai akibat kebijakan pembangunanyang keliru tersebut, ternyata sekelompokindividu dalam masyarakat yang tinggal diibu kota sudah baik keadaannya, secaraekonomi lebih mampu dan dapatmemanfaatkan sumber-sumber kekayaanDaerah Provinsi Riau. Sebahagian kecil jumlahmasyarakat ekonomi kelas atas selalumendapat peluang dan kesempatan yanglebih luas bila dibandingkan denganmayoritas masyarakat ekonomi lemah yangtinggal di daerah kumuh atau kantongkemiskinan di perkotaan dan perdesaan.Dengan demikian yang kaya semakin kayadan yang miskin tetap miskin bahkan menjadilebih miskin lagi.Pasal 33 UUD 1945 telah mengamanatkanbahwa demokrasi ekonomi secara harfiahberarti kedaulatan rakyat di bidang kehidupanekonomi. Kalau demokrasi ekonomidijabarkan maka bermakna produksidikerjakan oleh semua, untuk semua dibawahpimpinan atau kepemilikan anggota-anggotamasyarakat. Dengan demikian dalamdemokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatyang diutamakan bukan kemakmuran orangseorang. Kemakmuran yang hendak dicapaiharuslah kemakmuran atas dasar keadilansosial.Dewasa ini masalah yang masihmengganjal bagi pembangunan demokrasiekonomi di Provinsi Riau berdasarkan hasilpenelitian yaitu masih adanyaketidakseimbangan kemampuan dankesempatan berusaha antara pihak-pihakdiberbagai lapisan masyarakat antara yangmenguasai dengan yang tidak menguasaisumber-sumber produksi. Sudah saatnyadimasa yang akan datang pembangunanekonomi yang berakar kepada kerakyatandianggap lebih tepat di terapkan di ProvinsiRiau. Selain dapat meningkatkan kemampuanmasyarakat yang berpenghasilan rendah, jugasebagai upaya Pemerintah Daerah ProvinsiRiau dalam menciptakan pemerataanpendapatan dan sekaligus mengatasikesenjangan sosial. Diantara upaya yangperlu dilakukan Pemerintah Daerah ProvinsiRiau termasuk Pemerintah Daerah Kabupatendan Kota adalah kebijakan debirokratisasi danderegulasi yang transparan dan seadiladilnya.Dalam rangka peningkatan kemampuanperekonomian masyarakat di daerah ProvinsiRiau tidak lain dengan memberdayakannya.Strategi yang dikembangkan adalahpembangunan ekonomi yang bertumpu padapertumbuhan yang dihasilkan melalui upayapemerataan, dengan penekanan padapeningkatan kualitas sumber dayamanusianya.Pemberdayaan masyarakat perdesaanbukan hanya meliputi penguatan individuanggota masyarakat, melainkan termasuk pulamembangun pranata-pranatanya, dalam halmenanamkan nilai-nilai budaya modernmisalnya kerja keras, keterbukaan, hemat, danbertanggung jawab. Demikian pulapembaharuan lembaga-lembaga sosial daerahdan pengintegrasiannya ke dalam kegiatanpembangunan serta peranan masyarakat didalamnya melalui proses pembelajaran.Pengembangan ekonomi yang berakarpada kerakyatan tetap pula mengacu padapertumbuhan, pemerataan, stabilitas danpeningkatan sumber daya manusia. Selain ituperlu pula mempercepat berbagai prosesperubahan dari masyarakat daerah yangmasih berpikir dan berprilaku tradisional kemasyarakat modern, dari sistem ekonomi yangsubsistem ke ekonomi pasar, dan dariketergantungan masyarakat terhadappemberi bantuan menuju kemandirian danpemberdayaan. Dalam hal ini sasaranekonomi kerakyatan di daerah tidak lainadalah petani dan nelayan. Dalam kebijakanekonomi kerakyatan, petani harus diberi hakkepemilikan, penguasaan dan penggunaantanah sebagai lahan pertanian, disediakanpula fasilitas kredit untuk permodalan danteknologi tepat guna dalam rangka efektivitasberusaha.Dalam rangka meningkatkanperekonomian masyarakat dapat dilakukanJurnal Industri dan Perkotaan Volume VIII Nomor 13/Agustus 2003 702