m-132-2015

Recommendations

Info

laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI I DPR RI KOMIT PADA INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI Kenapa harus ngotot. Itu pertanyaan yang muncul menanggapi rencana TNI AU untuk membeli pesawat helikopter buatan Italia-Inggris Agusta Westland AW101. Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra mengingatkan pentingnya mengedepankan industri alutsista dalam negeri PT DI sesuai amanat UU no.16/2012 tentang Industri Perta hanan. Apalagi BUMN ini ternyata sudah menjalin bekerja sama dengan Airbus Helicopter untuk memproduksi pesawat sejenis, termasuk untuk kategori VVIP Kepresidenan. “Seharusnya Kasau tidak perlu ngotot untuk membeli heli AW101 dan tidak perlu juga mendiskreditkan PT DI. Dana untuk pembelian itukan dari APBN, kalau nanti pemerintah memutuskan menunda atau membatalkan pembelian apakah Kasau juga tetap ngotot,” tekannya awal Desember lalu di Jakarta. Masih dalam kerangka fungsi pengawasan anggota Komisi I dari FPDIP Tugasus Hasanudin juga tidak kalah tegas dalam menyampaikan sikapnya. Helikopter Super Puma EC 225 menurutnya sudah diproduksi PT DI dan digunakan oleh 32 kepala negara di dunia termasuk AS dan Jerman, mengapa Indonesia kemudian melirik helikopter yang diproduksi negara lain dan baru digunakan empat kepala negara. Ia juga mengingatkan pasal 43 UU 16/2012 yang mengharuskan pemerintah mengedepankan industri pertahanan dalam negeri. Sorotan anggota dewan dan sejumlah pihak lainnya membuat Presiden Jokowi membuat keputusan akhir tetap menggunakan helikopter produksi PT DI. Keberpihakan Komisi Pertahanan DPR kepada industri petahanan dalam negeri juga seiring dengan upaya meningkatkan kemampuan alutsista TNI. Dukungan ini terlihat pada saat melaksanakan rapat kerja gabungan menghadirkan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pertengahan Oktober lalu. Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais menyebut pertemuan tersebut untuk memastikan dukungan pemerintah dalam upaya mencapai Minimum Essential Force (MEF) bagi kekuatan TNI. Sebelumnya ada hal menarik yang dilontarkan Menteri Pertahanan yaitu Pimpinan Komisi I DPR bersama Panglima TNI tentang pentingnya program bela negara. Sejumlah anggota dewan merespon positif wacana ini namun dengan catatan kritis yaitu perlu menetapkan payung hukum terlebih dahulu. Pada pasal 9 ayat 3 UU no.3/2002 dijelaskan ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi perlu diatur dalam UU. Masalahnya sampai saat ini legislasi terkait belum menjadi agenda pemerintah dan dewan. Problem lain adalah masalah anggaran untuk menuntaskan target melatih 100 juta warga negara, apalagi sampai saat ini sarana dan prasarana pelatihan yang dimiliki Kemenhan masih jauh dari cukup. “Kita dukung niat pemerintah tapi sebaiknya undangundangnya kita selesaikan dulu,” kata Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya. Terkait isu Laut Cina Selatan, Komisi I menilai ada eskalasi ketegangan di kawasan tersebut. Komisi I DPR mendukung Kementerian Pertahanan memperkuat pangkalan Tentara Nasional Indonesia di Pulau Natuna. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan ini juga sangat mungkin dipengaruhi oleh pertarungan ekonomi antara Cina dengan Amerika. Menurutnya Indonesia tidak bisa menutup mata bahwa banyak kasus konflik politik dan militer juga akan didorong oleh konflik kepentingan ekonomi. “Kita menyutujui usulan TNI untuk melakukan realokasi atau pergeseran anggaran di Kemenhan dan TNI sekitar sebesar Rp450 milyar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Pulau Natuna,” ungkap Mahfudz Siddiq. FIT PROPER DAN MITRA BARU Sepanjang tahun 2015 Komisi I telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon duta besar, Kepala BIN dan Panglima TNI. Pertengahan September, menindaklanjuti surat presiden, 33 dubes diuji kemampuannya oleh 47 orang wakil rakyat. Bagi anggota Komisi I Djoko Udjianto kemampuan seorang dubes dalam memahami wilayah yang ditempatinya sangat penting dalam menentukan keberhasilan tugas. Juni, giliran calon Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Sutiyoso yang diuji. Purnawirawan yang sudah menjadi Ketua Umum PKPI ini berhasil mendapat dukungan walaupun sudah kepala tujuh. Sebagian besar anggota komisi menilai Bang Yos memiliki kompetensi dan pemikiran yang diperlukan dalam dunia intelejen. Seiring dengan itu untuk menunjang dan mengawal kinerja aparat intelejen, Komisi I telah memmbentuk Tim Pengawas Intelejen sesuai amanat UU no.17/2011 tentang Intelijen Negara. Selanjutnya giliran calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi Perta hanan ini. Kepala Staf TNI AD ini berhasil mendapat dukungan anggota Komisi I sehingga melaju mulus menjadi orang tertinggi di angkatan bersenjata RI. April lalu, Lembaga Sensor Film (LSF) secara resmi menjadi mitra kerja Komisi I. Wakil Ketua I Tantowi Yahya mengatakan keputusan ini jangan diterjemahkan kembalinya era represif. “Komisi I ini jangan dilihat dari sisi panser, alutsista dan aspek pertahanan semata. Kita ingin LSF mendorong film sebagai alat propaganda, mengawal kedaulatan bangsa. Itu yang dilakukan negara lain seperti Korea, Tiongkok, AS dalam menjual image bangsanya,” tekan dia. (IKY) FOTO: ANDRI/PARLE/HR 12 EDISI 132 TH. XLV, 2015
laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI II DPR RI Komisi II DPR Berhasil Perjuangkan Aspirasi Rakyat Rapat Kerja Komisi II dengan Mendagri Selama Periode 2015, Komisi II terus menjalankan tugas dan kewajibannya menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi dalam kerangka representasi rakyat. Di awal masa kerja Komisi II langsung dihadapkan pada tugas besar di bidang legislasi yaitu merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) no.1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perppu no.2/2014 atas perubahan terhadap UU no.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepastian untuk merevisi itu disepakati dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (15/1/15). Kemudian dalam Raker dengan Mendagri dan MenkumHAM pada Senin (19/1/15), seluruh fraksi di Komisi II DPR ak hirnya menyetujui kedua Perppu tersebut menjadi Undang-Undang. Pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/2/15) Perppu tersebut resmi disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang. Dalam hal pengawasan selain menggelar rapat-rapat dengan mitra kerja, Komisi II juga melakukan kunjungan kerja ke daerah dalam rangka meninjau berbagai permasalahan yang berkaitan dengan mitra kerja Komisi II. Dalam Kunjungan Komisi II ke Provinsi Aceh meninjau Arsip dan Perpustakaan Daerah, terkait permasalahan tanah di Aceh serta terkait persiapan Pilkada di Aceh. Terkait permasalahan tersebut, Komisi II juga lakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat, Riau serta daerah lainnya. Tentu kunjungan itu dalam kerangka fungsi pengawasan DPR. Kunjungan Kerja Komisi II ke Maluku Terkait dengan persiapan Pilkada Serentak 2015, Komisi II juga lakukan kunjungan kerja di berbagai daerah untuk mengecek persiapan pelaksanaannya. Sedangkan terkait Calon Daerah Otonom Baru (DOB), Komisi II juga mengecek kesiapan dan kelayak daerah daerah tersebut untuk di mekarkan. Dalam hal fungsi Anggaran, Komisi II intens membahasnya dengan Mitra Kerja Komisi II. Dalam hal ini Komisi II berhasil memperjuangkan pengangkatan Tenaga Honorer K1 dan K2 menjadi CPNS dan dimasukkan dalam RAPBN 2016. Dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menghasilkan 6 keputusan yaitu yang pertama, Komisi II DPR RI dan KemenPAN- RB sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 sejumlah 439.956 orang menjadi PNS melalui verifikasi, Selasa (15/09/2015). “Berkenaan dengan keputusan bersama tentang kebijakan pengangkatan tenaga honorer kategori I dan II akan diagendakan secepat-cepatnya sebelum pembicaraan RAPBN 2016,” ungkap Rambe. Sementara itu, anggota Komisi II Arteria Dahlan meminta pemerintah untuk melaksanakan enam keputusan atau rekomendasi tersebut. “Meski hanya merupakan keputusan tapi pemerintah harus menjalankan,” tegas Arteria Dahlan. Berkaitan dengan lanjutan pembahasan pagu anggaran tahun 2016 Kementerian PAN/RB, BKN dan KASN Komisi II melakukan pembahasan pada tanggal 21-22 September 2015. (SKR) FOTO: RIZKA, ANDRI/PARLE/HR EDISI 132 TH. XLV, 2015 13
Page 1 and 2: EDISI 132 TH. XLV, 2015 PARLEMEN HU
Page 3 and 4: LAPORAN UTAMA Kaleidoskop DPR RI 20
Page 5 and 6: PEMBONGKARAN PAPAN REKLAME YANG MAS
Page 7 and 8: ersama. Karena Indonesia dan Austra
Page 9 and 10: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 11: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 15 and 16: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI IV
Page 17 and 18: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 19 and 20: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 21 and 22: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI X
Page 23 and 24: laporan utama KALEIDOSKOP BANGGAR D
Page 25 and 26: Pimpinan dan anggota Baleg DPR saat
Page 27 and 28: Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali As
Page 29 and 30: laporan utama KALEIDOSKOP MKD DPR R
Page 31 and 32: Pimpinan Pansus RUU MInol Penetapan
Page 33 and 34: Sekjen DPR RI melantik Pejabat Esel
Page 35 and 36: Indra Pahlevi Peneliti Bidang Polit
Page 37 and 38: Dari semua gagasan dan konsep ideal
Page 39 and 40: Problem lama juga masih terulang se
Page 41 and 42: EDISI 132 TH. XLV, 2015 41
Page 43 and 44: EDISI 132 TH. XLV, 2015 43
Page 45 and 46: SEJARAH MKD Dinamika proses persida
Page 47 and 48: PANEN RAYA Wakil Ketua DPR RI Fadli
Page 49 and 50: TINJAU TAMBANG Kunjungan Kerja Spes
Page 51 and 52: PAMIT Pimpinan DPR bersama mantan K
Page 53 and 54: PIMPINAN KPK Suasana Rapat Paripurn
Page 55 and 56: gen. Jadi ada interaksi dan korelas
Page 57 and 58: Pribadinya begitu ramah dan sederha
Page 59 and 60: staf ahlinya. Ketika Muhaimin menja
Page 61 and 62: Kedua RUU yang saat ini sedang diba
Page 63 and 64:
mungkin dipertimbangkan untuk masuk
Page 65 and 66:
pelaku paling sedikit akan menerima
Page 67 and 68:
negeri. Persidangan di DPR apabila
Page 69 and 70:
mana melihat salah satu agama sebag
Page 71 and 72:
Sedikit sekali artis lawas yang mas
Page 73 and 74:
erat. Selama ini masih banyak acara
Page 75 and 76:
Kehakiman Tertinggi yaitu Mahkamah
Page 77 and 78:
DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI THAILAN
Page 79:
EDISI 132 TH. XLV, 2015 79
show all

m-132-2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?