m-132-2015

Recommendations

Info

laporan utama KALEIDOSKOP BURT DPR RI BADAN URUSAN RUMAH TANGGA PERJUANGAN BURT TINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA DI DPR Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang ada di DPR RI. Tugas BURT diantaranya adalah menetapkan kebijakan kerumahtanggan DPR, melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Tidak sedikit tugas yang berhasil dijalankan BURT DPR selama setahun terakhir ini, diantaranya adalah: DESAK MENKEU CABUT PEMBLOKIRAN ANGGARAN DPR Di pembukaan tahun 2015, DPR RI “bernasib” yang sama dengan beberapa lembaga dan Kementerian lainnya yang mendapat pemblokiran anggaran dari Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan Menteri Keuangan dengan Pimpinan DPR pada Jumat (9/1) terungkap anggaran DPR sebesar Rp 783 miliar masih diblokir Kementerian Keuangan. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono tidak mengetahui secara pasti alasan pemblokiran anggaran tersebut. Ia menduga hal itu terkait persoalan teknis semata. Olehkarena itu Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mendesak agar Menteri Keuangan segera mencabut pemblokiran anggaran tersebut, karena akan mengganggu kinerja Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR. “Saya bilang kalau diblokir berarti sama saja mengurangi peranan DPR dan mengurangi kinerja DPR. saya minta kepada Menteri Keuangan untuk dicabut, karena itu untuk kepentingan peningkatan kinerja anggota dan Kesekjenan DPR,” ungkap Roem Kono sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna, Senin (12/1). PERJUANGKAN PENINGKATAN PERALATAN DI BAGIAN PEMBERITAAN Wakil Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso akan memperjuangkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dari TV Parlemen dan Majalah Parlementaria yang merupakan sub bagian Pemberitaan. Pasalnya sebagai unit kerja yang yang mempublikasikan seluruh kegiatan anggota DPR kepada masyarakat perlu dukungan peralatan yang memadai. Ketua BURT Roem Kono meninjau Ruang Pemberitaan DPR RI “Saya meninjau ruangan TV Parlemen kok ruangannya sempit kaya gitu. Padahal ini lembaga besar yang kedudukannya sama dengan lembaga Kepresidenan,” kata politisi Partai Demokrat tersebut saat meninjau ruangan kerja Bagian Pemberitaan Lantai II, Gedung Nusantara III, Rabu (4/3) siang. Beberapa sarana dan prasarana yang akan diperjuangkannya diantaranya adalah penambahan komputer di TV Parlemen dan Majalah Parlementaria. Peningkatan akses internet yang selama ini terlihat sangat lambat terutama ketika mengunggah foto dan berita mengalami masalah. Ia berharap pejabat di Setjen DPR untuk segera mengirim 10 unit komputer terbaru. “Kita ini parlemen yang mengatur anggaran negara Indonesia, masak masalah-masalah di internal Dewan tidak diperhatikan,” ujar Agung. PEMBENTUKAN POLISI PARLEMEN Ketua BURT, Roem Kono menyetujui usulan dibentuknya polisi parlemen. Politisi Partai Golkar ini mengatakan sangat diperlukan suatu peraturan pengamanan yang jelas mengenai peng amanan di Gedung DPR. Karena di tempat inilah berlangsung pembahasan perundang-undangan dan masalah anggaran negara lebih dari dua ribu triliun. Tidak hanya itu, di Gedung DPR ini juga kerap dimanfaatkan untuk menerima tamu-tamu negara, serta tempat diadakannya event-event internasional. Ia menilai selama ini pengamanan dalam atau Pamdal DPR telihat kurang reaktif, terutama ketika ada kejadian-kejadian yang genting. Ia mencontohkan saat terjadi Rapat Paripurna pengambilan keputusan pemilihan Pimpinan DPR beberapa waktu lalu, dimana Pamdal tidak reaktif dan membiarkan begitu saja anggota DPR yang naik-naik ke panggung. Oleh karena itu menurutnya keberadaan Polisi Parlemen sangat diperlukan saat ini. Saat ditemui di sela-sela Rapat Paripurna Selasa (14/04), ia mengaku belum menentukan jumlah personil polisi parlemen yang akan didatangkan di DPR. DUKUNG LARANGAN PENGGUNAAN MOBIL DINAS UNTUK MUDIK Anggota BURT DPR RI Rendy Lamadjido mendukung sikap tegas KPK yang tetap melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik pada lebaran yang akan datang ini. Pasalnya Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yudy Krisnandi ketika itu mengijinkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran. Hal ini sempat menuai polemik di masyarakat. “Namanya mobil dinas tidak boleh untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik. Dari dulu ketentuan sudah diberlakukan seperti itu,” katanya usai mengikuti rapat BURT dengan jajaran Setjen DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (29/6). Rendy yang juga anggota Komisi V (bidang transportasi dan infrastruktur) DPR ini menegaskan, mobil dinas tidak diperbolehkan untuk kepentingan mudik. Kecuali status mobil sudah dim, itu boleh. Apalagi sekarang banyak mobil dinas yang sudah didim (pindah kepemilikan), itu bisa dilakukan termasuk pembayaran pajaknya oleh pribadi PNS yang bersangkutan. (AYU) FOTO: IWAN AR- MANIAS/PARLE/IW 28 EDISI 132 TH. XLV, 2015
laporan utama KALEIDOSKOP MKD DPR RI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TEROBOSAN MKD UNTUK TRANSPARANSI MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan benar-benar mendapat perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Perhatian itu dijawab pula dengan melakukan terobosan, membuka sidang pemeriksaan kepada publik. Langkah pertama dimulai pada saat mende ngar keterangan pihak pengadu Menteri ESDM Sudirman Said dalam perkara dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR Setya Novanto. “Iya sidang MKD itu pada prinsipnya tertutup tetapi apabila persidangan meminta terbuka, bisa saja itu dilakukan. Prinsipnya kami mencermati kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat sehingga ini tentu menjadi pertimbangan,” kata anggota MKD Darizal Basir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta awal Desember 2015. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumbar I ini menyebut pihaknya menyadari harapan masyarakat sangat besar pada penuntasan kasus dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR. Ia menekankan MKD dalam proses pemeriksaan hanya fokus pada apakah ada pelanggaran etik. Masalah lain misalnya pidana merupakan ruang bagi kepolisian dan kejaksaan. Pendapat akhir 10 anggota MKD menyatakan Setya Novanto bersalah melanggar kode etik dengan sanksi ringan sedangkan 7 memilih sanksi berat. Persidangan ditutup setelah Novanto menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR. Mahkamah Kehormatan DPR RI pada masa persidangan I tahun 2015-2016 telah menerima 17 perkara baik dengan pengaduan maupun tanpa pengaduan. Hal ini disampaikan Pimpinan MKD dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, akhir Oktober lalu. Perkara yang telah diputuskan diantaranya dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Perkara tersebut adalah, Kasus Krisna Mukti (FPKB) yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait etika keluarga dan pribadi dan dikenakan sanksi teguran lisan. Selanjutnya perkara Frans Agung Mula Putera (FP Hanura) mendapat sanksi teguran tertulis demikian pula Zulfadhli (FPG). Sementara perkara Muhlisin (FPPP) dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Rapat pleno MKD juga memutuskan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon telah melakukan pelanggaran kode etik saat melakukan pertemuan dengan pengusaha yang juga calon kandidat Presiden AS Do nald Triumph. Keputusan diambil setelah melewati pembahasan dan perdebatan Pimpinan MKD menerima palu sidang dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah diantara anggota mahkamah, pada akhirnya semua sepakat dua pimpinan dewan ini melakukan pelanggaran kode etik ringan. Selanjutnya sanksi lain juga diberikan kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang tersandung etik saat menyatakan sebagian anggota dewan rada-rada bloon dalam sebuah talk show acara televisi. Ketua MKD Surahman Hidayat menjelaskan dalam melaksanakan tugas sejumlah pihak diajak serta diantaranya Polri, PPATK, pakar dari perguruan tinggi dan media yang membantu mengabarkan perkembangan perkara kepada masyarakat. “Kita mengharapkan dukungan DPR baik secara kelembagaan maupun personal,” tutur politisi FPKS ini. Tidak kalah penting dukungan masyarakat luas untuk bersama memba ngun dan memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD HASIL TERBAIK UU MD3 Mahkamah Kehormatan Dewan - MKD DPR RI mengundang Pakar Hukum Tata Negara Jimly Assiddiqi untuk menggali masukan dalam upaya mengoptimalkan peran AKD yang baru dibentuk ini. Setelah berubah menjadi Mahkamah ada sejumlah penyesuaian kalau dibandingkan pendahulunya Badan Kehormatan. Prof. Jimly Assiddiqi menyebut MKD sebagai hal positif yang patut diapresiasi. “Ditengah banyak pertanyaan soal materi UU MD3 ada yang sangat bagus yaitu dimuatnya ketentuan tentang MKD,” paparnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyebut perkembangan di dunia saat ini orang semakin sadar hukum pidana tidak bisa lagi diandalkan untuk mengatur manusia. Hukum semakin rumit, tidak efisien dan persidangan di pengadilan bisa memakan waktu 2 tahun sementara nama baik institusi tersandera. “Masalah ini yang dijawab dengan peradilan etika, bagaimana menyelamatkan nasib institusi karena jarang sekali putusan pengadilan bisa cepat. Jadi MKD ini proyek pertama DPR yang menggunakan istilah pengadilan. Saya harap bisa sukses dan mengubah wajah DPR,” kata dia. Ia menyebut keberhasilan Komite Etik di Senat Amerika Serikat. Para senator yang terhormat itu sangat segan kepada lima orang anggota Komisi Etik yang berhasil menjalankan tugasnya menjaga wibawa pejabat publik. Saat ini menurutnya di 50 negara bagian AS sudah memiliki lembaga etik dan terus berkembang. Untuk membangun pemahaman yang benar diantara anggota dewan MKD mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap. Salah satu pertanyaan yang mengemuka dalam sosialisasi di Fraksi PAN akhir Mei lalu ialah tentang sanksi bagi anggota yang melanggar kode etik. Sanksi tersebut yaitu sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, sanksi sedang de ngan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan AKD. Sedangkan sanksi berat adalah pemberhentian sementara paling singkat selama tiga bulan atau pemberhentian sebagai anggota dewan. (IKY) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW EDISI 132 TH. XLV, 2015 29
Page 1 and 2: EDISI 132 TH. XLV, 2015 PARLEMEN HU
Page 3 and 4: LAPORAN UTAMA Kaleidoskop DPR RI 20
Page 5 and 6: PEMBONGKARAN PAPAN REKLAME YANG MAS
Page 7 and 8: ersama. Karena Indonesia dan Austra
Page 9 and 10: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 11 and 12: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 13 and 14: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI II
Page 15 and 16: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI IV
Page 17 and 18: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 19 and 20: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 21 and 22: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI X
Page 23 and 24: laporan utama KALEIDOSKOP BANGGAR D
Page 25 and 26: Pimpinan dan anggota Baleg DPR saat
Page 27: Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali As
Page 31 and 32: Pimpinan Pansus RUU MInol Penetapan
Page 33 and 34: Sekjen DPR RI melantik Pejabat Esel
Page 35 and 36: Indra Pahlevi Peneliti Bidang Polit
Page 37 and 38: Dari semua gagasan dan konsep ideal
Page 39 and 40: Problem lama juga masih terulang se
Page 41 and 42: EDISI 132 TH. XLV, 2015 41
Page 43 and 44: EDISI 132 TH. XLV, 2015 43
Page 45 and 46: SEJARAH MKD Dinamika proses persida
Page 47 and 48: PANEN RAYA Wakil Ketua DPR RI Fadli
Page 49 and 50: TINJAU TAMBANG Kunjungan Kerja Spes
Page 51 and 52: PAMIT Pimpinan DPR bersama mantan K
Page 53 and 54: PIMPINAN KPK Suasana Rapat Paripurn
Page 55 and 56: gen. Jadi ada interaksi dan korelas
Page 57 and 58: Pribadinya begitu ramah dan sederha
Page 59 and 60: staf ahlinya. Ketika Muhaimin menja
Page 61 and 62: Kedua RUU yang saat ini sedang diba
Page 63 and 64: mungkin dipertimbangkan untuk masuk
Page 65 and 66: pelaku paling sedikit akan menerima
Page 67 and 68: negeri. Persidangan di DPR apabila
Page 69 and 70: mana melihat salah satu agama sebag
Page 71 and 72: Sedikit sekali artis lawas yang mas
Page 73 and 74: erat. Selama ini masih banyak acara
Page 75 and 76: Kehakiman Tertinggi yaitu Mahkamah
Page 77 and 78: DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI THAILAN
Page 79:
EDISI 132 TH. XLV, 2015 79
show all

m-132-2015

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?