m-132-2015

Recommendations

Info

laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI III DPR RI RUU KUHP MULAI DIBAHAS Inilah RUU yang sejak lama selalu menjadi PR besar para Anggota DPR RI dari period ke periode. Dan Komisi III DPR akhirnya memulai kembali pembahasan RUU KUHP pada Juni 2015. Dalam Prolegnas 2015-2019, RUU KUHP sudah dicanangkan bisa rampung dalam periode keanggotaan kali ini. meneguhkan kedaulatan hukumnya. PENYERAHAN DIM RUU KUHP Oktober 2015 daftar invetaris masalah (DIM) RUU KUHP diserahkan saat raker perdana dengan Menteri Hukum dan HAM yang baru Yasona Laolly. Ada 2.394 DIM yang berhasil dinventarisir. DIM substansi 847, DIM substansi baru 88, DIM memintapenjelasan 221, DIM redaksional 73, dan DIM bersifat catatan 62. Komisi III membahas DIM ini dengan Menkum HAM. Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung bahas revisi UU KUHP Semua institusi hukum diundang Komisi III DPR untuk memberi masukan. Komisi III dan pemerintah mencanangkan pembaharuan sistem peradilan pidana terpadu. Sinkronisai dan harmonisasi juga sudah dilakukan. Masih banyak materi kontroversial dalam RUU warisan Pemerintah Kolonial Belanda ini. Seiring pembahasan RUU KUHP, Komisi III juga melakukan konsolidasi atas hukum pidana materiil, termasuk memperbarui kelembagaan penegak hukum. Pleno Komisi III DPR Tentang Pemilihan Anggota dan Ketua KPK secara voting dipimpin Ketua Komisi Azis Syamsudin KODIFIKASI PARSIAL KUHP Pembahasan RUU KUHP pada September 2015 terus berlanjut. Kali ini isu kodifikasi total (tertutup) dan parsial (terbuka) jadi perdebatan antara pemerintah dan DPR. Komisi III DPR sendiri menginginkan pembahasan RUU ini dengan kodifikasi parsial. Bila dalam lima tahun ke depan, RUU ini belum rampung juga, Komisi III berusaha realistis, agar pembahasannya dengan kodifikasi parsial. Komisi III DPR sempat mengundang pakar hukum pidana Romli Atmasasmita dan mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua untuk membahas hal ini. Pihak pemerintah sendiri waktu itu menginginkan kodifikasi total. Untuk itu, Komisi III perlu mendengar argemumen pemerintah tentang filosofi dan latar pilihannya pada kodifikasi total tersebut. Dalam kodifikasi total, semua tindak pidana kejahatan khusus dilebur menjadi satu dalam KUHP. Contoh kejahatan khusus itu adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat, narkotika, pencucian uang, dan perdagangan manusia. Romli Atmasasmita di hadapan Komisi III berpendapat, hendaknya hukum di Indonesia tidak terinspirasi pada hukum umum (kodifikasi total). Dengan kodifikasi parsial, justru Indonesia bisa CAPIM KPK Setelah melalui seleksi ketat, akhirnya para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan fit and profer test di Komisi III pada Desember 2015. Ada sepuluh calon yang melakukan tes. Kesepuluh nama itu adalah Saut Situmorang, Surya Chandra, Alexander Marwata, Basariah Panjaitan, Agus Rahardjo, Sujanarko, Johan Budi Sapto Prabowo, Laode Muhammad Syarif, Busro Muqoddas, dan Robby Arya Brata. Yang menarik ada satu calon perempuan yang masuk sebagai capim KPK, yaitu Basariah Panjaitan. Ia juga satusatunya yang berasal dari Polri. Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman berharap, para calon yang mengikuti seleksi ini bisa menjadi harapan masyarakat agar lembaga antirasuah ini eksis dan kuat. (SPY/MH) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/IW 14 EDISI 132 TH. XLV, 2015
laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI IV DPR RI KOMISI IV DAN PEMERINTAH BAHU MEMBAHU MINIMALISIR DAMPAK EL NINO Ketua Komisi IV DPR Edy Prabowo bersama Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Tahun 2015, hampir seluruh wilayah Indonesia terkena dampak dari iklim El Nino. El Nino ini berdampak terhadap kondisi cuaca Indonesia. El Nino pernah menimbulkan kekeringan panjang di Indonesia. Curah hujan berkurang dan keadaan bertambah menjadi lebih buruk dengan meluasnya kebakaran hutan dan asap yang ditimbulkannya. Disektor irigasi, hasil kajian menyebutkan bahwa kondisi beberapa DAS di Indonesia cukup kritis dan jumlahnya semakin banyak, khususnya di Jawa. Berdasrkan analisis terhadap data debit minimum dan maksimum dari 52 sungai yang tersebar di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke terlihat bahwa jumlah sungai yang debit minimumnya berpotensi untuk menimbulkan masalah kekeringan meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daerah aliran sungai di wilayah Indonesia setelah tahun 1990- banyak yang sudah mengalami degradasi sehingga adanya penyimpangan iklim dalam bentuk penurunan atau peningkatan hujan jauh dari normal akan langsung menimbulkan penurunan atau peningkatan yang tajam dari debit minimum atau debit maksimum (kekeringan hidrologis). Komisi IV telah meminta Kementerian Pertanian (Kementan) serius mengantisipasi kekurangan produk pangan dalam negeri akibat kemarau panjang. Dua agenda besar ketahanan pangan mengalami gangguan akibat musim kemarau yang berkepanjangan, yakni agenda tanam dan panen. Dengan gagalnya dua agenda tersebut, maka stok pangan selama dua periode masa tanam bisa terganggu. Komisi IV juga memberikan solusi terkait pelimpahan anggaran untuk kegiatan antisipasi kekeringan, di antaranya pembelian pompa di sejumlah daerah. Kementerian Pertanian pun menyampaikan pada Komisi IV, akan mengantisipasi dampak El Nino sehingga ada beberapa langkah diambil salah satunya mengubah beberapa kegiatan anggaran yang penyerapannya tidak optimal dialihkan untuk mengantisipasi kekeringan ini. Selain pembelian pompa air untuk daerah rawan kering, Kementerian Pertanian dan Komisi IV juga telah membuat sumur sintesis bagi daerah yang memang sulit akses sungainya atau tidak adanya sumber air. Pembuatan sumur sintesis itu merupakan solusi jangka pendek. Tentunya dalam jangka panjang nanti Komisi IV DPR akan meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum karena berhubungan dengan irigasi dan bendungan air dan Kementerian Kehutanan untuk mulai menanami. Selain itu, Ancaman kebakaran hutan dan asap pekat terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan berlangsung hingga November 2015. Bahkan, hal tersebut bukan hanya mengancam kedua wilayah itu melainkan juga kawasan hutan lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah; dan Gunung Watangan Puger, Kabupaten Jember. Adanya titik panas atau hotspot di Sumatera, yang tersebar di wilayah Jambi, Sumatera Selatan dan Pekan Baru, Rengat, Pelalawan. bisa dibilang parah, dan ini ditambah pengaruh siklon tropis selain El Nino. Komisi IV berharap pemerintah dapat mengambil pelajaran atas musibah kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang beberapa waktu lalu terjadi dan menimbulkan masalah besar, hingga ke negara lain, agar peristiwa serupa tidak terulang lagi saat musim kemarau di tahun mendatang. Patut disayangkan sebagian Peraturan Daerah tidak melarang pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan. Namun hendaknya hal tersebut harus terlebih dahulu membuat batasan area hutan yang akan dibuka untuk lahan baru. Dan juga mewajibkan masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan untuk terlebih dahulu membuat pompa air guna memadamkan api jika meluas melebihi batasan wilayah hutan yang akan dibuka lahan baru. Komisi IV DPR mengapresiasi pemerintah dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan, atas langkah-langkah pengendalian kebakaran hutan serta kabut yang ditimbulkannya. Bahkan Komisi IV juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak tegas pelaku pembakaran. Seperti diketahui, sejak terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, diperkirakan Indonesia mengalami kerugian mencapai lebih dari Rp200 trilliun. Komisi IV juga meminta pemerintah untuk memprioritaskan anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, disarankan juga dalam RAPBN 2016, pemerintah menganggarkan restorasi kawasan hutan dan lahan pasca bencana kebakaran sehingga bencana serupa tidak terulang. (AS) FOTO: RIZKA/PARLE/IW EDISI 132 TH. XLV, 2015 15
Page 1 and 2: EDISI 132 TH. XLV, 2015 PARLEMEN HU
Page 3 and 4: LAPORAN UTAMA Kaleidoskop DPR RI 20
Page 5 and 6: PEMBONGKARAN PAPAN REKLAME YANG MAS
Page 7 and 8: ersama. Karena Indonesia dan Austra
Page 9 and 10: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 11 and 12: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 13: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI II
Page 17 and 18: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 19 and 20: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 21 and 22: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI X
Page 23 and 24: laporan utama KALEIDOSKOP BANGGAR D
Page 25 and 26: Pimpinan dan anggota Baleg DPR saat
Page 27 and 28: Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali As
Page 29 and 30: laporan utama KALEIDOSKOP MKD DPR R
Page 31 and 32: Pimpinan Pansus RUU MInol Penetapan
Page 33 and 34: Sekjen DPR RI melantik Pejabat Esel
Page 35 and 36: Indra Pahlevi Peneliti Bidang Polit
Page 37 and 38: Dari semua gagasan dan konsep ideal
Page 39 and 40: Problem lama juga masih terulang se
Page 41 and 42: EDISI 132 TH. XLV, 2015 41
Page 43 and 44: EDISI 132 TH. XLV, 2015 43
Page 45 and 46: SEJARAH MKD Dinamika proses persida
Page 47 and 48: PANEN RAYA Wakil Ketua DPR RI Fadli
Page 49 and 50: TINJAU TAMBANG Kunjungan Kerja Spes
Page 51 and 52: PAMIT Pimpinan DPR bersama mantan K
Page 53 and 54: PIMPINAN KPK Suasana Rapat Paripurn
Page 55 and 56: gen. Jadi ada interaksi dan korelas
Page 57 and 58: Pribadinya begitu ramah dan sederha
Page 59 and 60: staf ahlinya. Ketika Muhaimin menja
Page 61 and 62: Kedua RUU yang saat ini sedang diba
Page 63 and 64: mungkin dipertimbangkan untuk masuk
Page 65 and 66:
pelaku paling sedikit akan menerima
Page 67 and 68:
negeri. Persidangan di DPR apabila
Page 69 and 70:
mana melihat salah satu agama sebag
Page 71 and 72:
Sedikit sekali artis lawas yang mas
Page 73 and 74:
erat. Selama ini masih banyak acara
Page 75 and 76:
Kehakiman Tertinggi yaitu Mahkamah
Page 77 and 78:
DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI THAILAN
Page 79:
EDISI 132 TH. XLV, 2015 79
show all

m-132-2015

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?