m-132-2015

Recommendations

Info

kunjungan kerja pengembangan Kebudayaan Melayu Riau. “Untuk memelihara, menjaga dan membudayakan kebudayaan yang ada di Riau, agar seluruh cagar budaya dan kesenian dapat terkelola dengan baik, tidak seperti sekarang. Jadi ini penting, dan kita minta DPR bisa mendukung dalam perwujudannya,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Riau, Kamsol. Provinsi Riau yang memiliki kekayaan Suku Anak Dalam, melalui Tokoh Adat Suku Pedalaman, Haryono, menyatakan bahwa keberadaan Suku Anak Dalam dianggap disepelekan oleh pemerintah sehingga kehidupannya makin tidak jelas. Bahkan, saat ini ada yang pergi ke kota-kota berbaur dengan masyarakat lain dan menjadi pengemis. “Dalam beberapa waktu terakhir, kami bahkan sering menemukan keberadaan Suku Anak Dalam melintas di Pekanbaru. Kondisi tersebut menjadi bukti kepunahan suku asli Riau. Saat ini sudah mulai datang kepunahan budaya kami. Masyarakat Suku Laut, Masyarakat Sakai dan Suku Anak Dalam sudah mulai punah,” kata Haryono, yang juga keberatan dengan sikap pemerintah yang menyebut Anak Dalam sebagai komunitas adat terpencil. Menanggapi hal ini, Mujib mengaku akan menampung aspirasi mereka untuk dirancang dalam RUU Kebudayaan. “Keberadaan Suku Adat Pedalaman adalah cermin dan budaya bagi nusantara. Jadi memanng harus didukung. Nanti akan menjadi bahan bagi kami untuk membahasnya ditingkat legislatif,” janji politisi dari dapil Jawa Tengah itu. Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI berdialog dengan Ptl. Gubernur Riau kan kunjungan ke Candi Brahu, Vihara Mojopahit Trowulan, pengrajin logam, dan UKM di Trowulan. Sehari sebelumnya, satu lagi Tim Panja Kebudayaan Komisi X DPR bertolak ke Provinsi Riau, Jumat (4/12/15), untuk menggali aspirasi terkait RUU Kebudayaan. Tim Panja dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR, Mujib Rohmat (F-PG). “Kunjungan Kerja Tim Panja Komisi X ini dilakukan guna mencari serta meminta masukan kepada pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat tentang revisi RUU Kebudayaan. Baik secara umum, kebijakan maupun masalah kebudayaan Melayu di Provinsi Riau,” kata Mujib. Dalam kunjungan ini, Tim Komisi X DPR disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau, Kamsol bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Al Azhar. Hadir juga dalam pertemuan sejumlah Kepala Dinas terkait, diantaranya Kepala BPAD Yoserizal Zein, Kadis Pariwisata Fahmizal Usman dan Kadisnakertrans Rasidin Siregar serta Pejabat Pemerintah Provinsi Riau. Dalam pertemuan, Pemprov Riau sangat berharap kepada Komisi X agar dalam RUU Kebudayaan nanti dapat lebih memperhatikan pengelolaan kebudayaan di daerah dan persoalan dalam TIM PANJA DAPAT MASUKAN LUAR BIASA Sementara itu, Tim Panja RUU Sistem Perbukuan yang mengunjungi Provinsi Daerah Yogyakarta pada Jumat (4/12/15), mendapatkan berbagai masuk an yang luar biasa untuk memperkaya kandungan RUU yang sedang dibahas Komisi X itu. Tim Panja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Kharis Almasyhari, langsung melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta, Ichsanuri; Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, Baskara Aji, Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, Masharun; Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Totok Sudarto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Arif Haryono, hingga Forum Lingkar Pena. Kharis menekankan pentingnya keberadaan RUU Sistem Perbukuan. Buku merupakan salah satu sumber utama dari ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, seni dan budaya. Karena itu, hingga saat ini, buku masih merupakan sarana pembentukan dan pengembangan peradaban suatu bangsa. Pepatah ‘Buku adalah jendela dunia’ pun sudah taka sing lagi. “Kita bisa mengetahui apa yang di luar kita, dan berbagai macam yang belum pernah kita lihat, dan pernah kita lihat, itu dari buku. Penelitian yang belum pernah kita bayangkan, hingga sejarah masa lalu juga dari buku. Buku adalah jendela dunia, itulah ungkapan yang paling tepat,” kata Kharis. Selama pertemuan dengan stakeholder dan pelaku pendidikan di Kota Gudeg, Kharis mengaku mendapat banyak masukan yang akan dipertimbangkan untuk masuk ke dalam draft RUU Sistem Perbukuan. Diantaranya terkait materi pendidikan karakter bangsa yang 62 EDISI 132 TH. XLV, 2015
mungkin dipertimbangkan untuk masuk dalam draft RUU. Terkait penerbit yang bertanggungjawab pun mendapat sorotan para pelaku pendidikan di Kota Gudeg itu. “Mesti ada sebuah institusi, atau siapa nanti yang ditunjuk untuk melakukan penelahaan konten buku. Jangan sampai, buku yang diterbitkan dan disebarkan, mengandung konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini masih ada hubungannya dengan institusi penerbitan yang jelas dan bertanggung jawab juga,” kata Kharis. Politisi F-PKS itu menambahkan, institusi yang dibentuk itu nantinya bertugas untuk mengawasi konten, dalam hal ini ketika terjadi penyimpangan dalam konten buku. Bukan kemudian malah mengatur konten. “Mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan, yang berdampak pada kontraproduktif dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” imbuh Kharis. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi DI Yogyakarta, Baskara Aji, mengaku pihaknya pernah kecolongan dengan adanya kesalahan pada buku referensi untuk anak didik. Ini terjadi pada buku digital atau e-book, yang dapat diunduh dengan mudah oleh kalangan umum. “Kami beberapa waktu lalu kecolongan, kami menemukan buku referensi yang isinya salah dan sangat fatal. Yakni, Burung Garuda Indonesia menengok kearah yang salah. Dan tidak dicantumkan siapa yang menerbitkan dan bertanggung jawab. Tapi anak-anak dengan mudah mudah mengunduhnya. Anak-anak mengunduhnya tidak selektif,” jelas Baskara. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, Totok Sudarto mengaku pernah menemukan buku yang beralisan radikalisme, padahal buku itu sudah mendapat izin untuk terbit dari Kemendikbud dan Kemenag. Ia mempertanyakan, apakah kedua Kementerian itu sudah benar-benar menyeleksi buku yang akan diterbitkan. Akibat kesalahan cetak buku itu, membuat kondisi semakin tidak kondusif. Tim Panja Sistem Perbukuan Komisi X DPR berfoto bersama dengan pejabat Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari memimpin Tim Panja Sistem Perbukuan ke Provinsi DI Yogyakarta Rendahnya minat untuk menjadi profesi penulis pun menjadi bahan diskusi. Kharis menduga, minimnya minat untuk menjadi penulis, diantaranya diakibatkan oleh kecilnya royalti dan pembajakan yang masif. “Royalti penulis buku itu rendah sekali. Ini dikarenakan jumlah oplah cetak dari penerbit untuk buku-buku itu sangat kecil. Kalau oplah cetaknya kecil, berarti royalti kecil. Saya kira ini merupakan suatu permasalahan yang cukup complicated, sehingga harus diurai satu per satu dalam UU Sistem Perbukuan,” kata politisi asal dapil Jawa Tengah itu. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR, My Esti Wijayati (F-PDI Perjuangan) mengaku mendapat masukan yang sangat luar biasa. Ia meng apresiasi berbagai masukan yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, salah satunya terkait konten. “Dengan mendengar apa yang disampaikan, saya langsung merasa maknyes. Di Yogya, kita mendapat masukan terkait konten. Saya kira ini menjadi kesempatan dan juga momentum yang bisa kita jadikan salah satu masukan dan referensi untuk kita masukkan di dalam RUU Sisbuk ini,” imbuh politisi asal dapil DI Yogyakarta ini. Kunjungan ini juga diikuti oleh Sofyan Tan (F-PDI Perjuangan), Yayuk Basuki (F- PAN), Dedi Wahidi (F-PKB), dan Dadang Rusdiana (F-Hanura). (SC,HR,SF) FOTO: EKA HINDRA, SOFYAN, SUCIATI/PARLE/HR EDISI 132 TH. XLV, 2015 63
Page 1 and 2:
EDISI 132 TH. XLV, 2015 PARLEMEN HU
Page 3 and 4:
LAPORAN UTAMA Kaleidoskop DPR RI 20
Page 5 and 6:
PEMBONGKARAN PAPAN REKLAME YANG MAS
Page 7 and 8:
ersama. Karena Indonesia dan Austra
Page 9 and 10:
laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 11 and 12: laporan utama KALEIDOSKOP WAKIL KET
Page 13 and 14: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI II
Page 15 and 16: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI IV
Page 17 and 18: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 19 and 20: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI VI
Page 21 and 22: laporan utama KALEIDOSKOP KOMISI X
Page 23 and 24: laporan utama KALEIDOSKOP BANGGAR D
Page 25 and 26: Pimpinan dan anggota Baleg DPR saat
Page 27 and 28: Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali As
Page 29 and 30: laporan utama KALEIDOSKOP MKD DPR R
Page 31 and 32: Pimpinan Pansus RUU MInol Penetapan
Page 33 and 34: Sekjen DPR RI melantik Pejabat Esel
Page 35 and 36: Indra Pahlevi Peneliti Bidang Polit
Page 37 and 38: Dari semua gagasan dan konsep ideal
Page 39 and 40: Problem lama juga masih terulang se
Page 41 and 42: EDISI 132 TH. XLV, 2015 41
Page 43 and 44: EDISI 132 TH. XLV, 2015 43
Page 45 and 46: SEJARAH MKD Dinamika proses persida
Page 47 and 48: PANEN RAYA Wakil Ketua DPR RI Fadli
Page 49 and 50: TINJAU TAMBANG Kunjungan Kerja Spes
Page 51 and 52: PAMIT Pimpinan DPR bersama mantan K
Page 53 and 54: PIMPINAN KPK Suasana Rapat Paripurn
Page 55 and 56: gen. Jadi ada interaksi dan korelas
Page 57 and 58: Pribadinya begitu ramah dan sederha
Page 59 and 60: staf ahlinya. Ketika Muhaimin menja
Page 61: Kedua RUU yang saat ini sedang diba
Page 65 and 66: pelaku paling sedikit akan menerima
Page 67 and 68: negeri. Persidangan di DPR apabila
Page 69 and 70: mana melihat salah satu agama sebag
Page 71 and 72: Sedikit sekali artis lawas yang mas
Page 73 and 74: erat. Selama ini masih banyak acara
Page 75 and 76: Kehakiman Tertinggi yaitu Mahkamah
Page 77 and 78: DALAM MEMPERSIAPKAN EKONOMI THAILAN
Page 79: EDISI 132 TH. XLV, 2015 79
show all

m-132-2015

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?