m-132-2015

DALAM MEMPERSIAPKAN
EKONOMI THAILAND
MENGHADAPI PASAR
BEBAS MEA, PEMERINTAH
DAN PARLEMEN THAILAND
MEMBANGUN KONSEP
“THAILAND PLUS ONE”.
KONSEP “THAILAND
PLUS ONE” MERUPAKAN
INSTRUMEN UNTUK
MENARIK INVESTASI
ASING KE THAILAND, DAN
MEMPRIORITASKAN JUGA
INVESTASI THAILAND KE LUAR
NEGERI
perjanjian internasional harus disetujui
oleh Parlemen Thailand. 7 Untuk itulah
parlemen merevisi undang-undang ketenagakerjaan
agar dapat mendukung
implementasi kebijakan-kebijakan serta
strategi MEA lainnya.
Sampai saat ini, beberapa peraturan
terkait dengan MEA yang sudah disahkan
dalam parlemen antara lain: Mutual
Recognition Agreements (MRAs) untuk
7 profesi: teknisi, perawat, physician,
dokter gigi, arsitek, surveyor, dan akuntan.
8 Sesuai dengan peraturan MRA,
ke-10 negara ASEAN mengakui lisensi
profesi yang tergabung dalam ketujuh
profesi tersebut untuk dapat praktek ke
negara-negara ASEAN, namun mereka
harus mengikuti dan lolos lisensi test
di negara ASEAN yang bersangkutan.
Karena itulah kemudian Parlemen Thailand
merevisi peraturan tes lisensi yang
sebelumnya hanya dilakukan dengan
menggunakan bahasa Thai. Selanjutnya
untuk melindungi tenaga kerja Thailand
dari serbuan tenaga kerja dari negara
7 Ibid.,
8 A Voice in the Wilderness: Why the AEC in 2015 Will Lead
to Few Changes in Thailand. Diakses dari
http://www.norcham.com/news/why-the-aec-in-2015-will-leadto-few-changes-in-thailand.
pada 4 Desember 2015 pukul
12:20 WIB.
ASEAN lainnya, diberlakukan Thailand’s
Alien Employment Act 2551 yang mengharuskan
tenaga asing harus memiliki
ijin kerja yang valid untuk dapat bekerja
di Thailand. Selain itu, tenaga kerja a sing
tidak bisa mendirikan praktek secara
mandiri, melainkan harus berkolaborasi
dengan bisnis lokal.
Dalam mempersiapkan ekonomi
Thailand menghadapi pasar bebas
MEA, Pemerintah dan Parlemen Thailand
membangun konsep “Thailand
Plus One”. Konsep “Thailand Plus One”
merupakan instrumen untuk menarik
investasi asing ke Thailand, dan memprioritaskan
juga investasi Thailand ke
luar negeri seperti Indonesia, Singapura,
Burma dan Vietnam di kawasan ASEAN
serta Jepang, Hongkong, Uni Eropa dan
Amerika Serikat melalui program Thailand’s
Outbound Foreign Direct Investment
(OFDI). Konsep ini didukung oleh
beberapa proyek infrastruktur yang
disponsori oleh Bank Pembangunan
Asia (ADB) yang menghubungkan
peluang biaya tenaga kerja yang lebih
rendah di wilayah Kamboja, Laos dan
Burma dengan klaster industri yang berada
di Thailand. Dengan menggunakan
strategi perlindungan tenaga kerja lokal
dan investasi ini, diharapkan Thailand
siap menghadapi kompetisi pasar bebas
MEA.
Lesson learned yang dapat diambil
Indonesia khususnya sinergi antara
Pemerintah dan Lembaga Legislatif
adalah bagaimana merumuskan kebijakan
yang tepat dari sisi pembangunan
sosial-ekonomi, ketenagakerjaan dan
investasi untuk memperkuat kapasitas
dalam negeri Thailand dalam rangka
menghadapi MEA yang segera diimplementasikan.
Referensi:
Thailand Political Crisis Affects Ability To Implement Asean Economic
Community Diakses dari http://www.establishmentpost.
com/thailand-political-crisis-affects-ability-implement-aseaneconomic-community-commitments/
Kavi Chongkittavorn. Why Thailand is crazy over AEC. Diakses dari
http://www.nationmultimedia.com/opinion/Why-Thailand-is-crazyover-AEC-30194564.html
Thailand Investment Review – Thailand +1: Towards the AEC.
Diakses dari
http://www2.thaiembassy.be/thailand-investment-review-thailand-
1-towards-the-aec/
A Voice in the Wilderness: Why the AEC in 2015 Will Lead to Few
Changes in Thailand. Diakses dari http://www.norcham.com/
news/why-the-aec-in-2015-will-lead-to-few-changes-in-thailand
Souche, Audray, Kunal Sachdev, Matthew Christensen. Countdown
to AEC: Thailand’s Journey So Far. DFDL Legal and Tax.
Rattanakhamfu, Saowaruj, Sumet Ongkittikul, Nutthawut Laksanapunyakul,
Nichamon Thongpat, Natcha O-Charoen. Thailand Country
Study: ASEAN Economic Community Blueprint Mid-term Review
Project. Thailand Development Research Institute. June 2015
EDISI 132 TH. XLV, 2015
77