13.10.2016 Views

m-132-2015

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

laporan utama<br />

KALEIDOSKOP WAKIL KETUA DPR RI<br />

FAHRI HAMZAH<br />

DPR ADALAH MASA DEPAN DEMOKRASI<br />

INDONESIA<br />

Saat membeberkan refleksi perjalanan<br />

1 Tahun DPR RI Periode 2014-2019, Wakil<br />

Ketua DPR Fahri Hamzah menekankan<br />

bahwa DPR adalah Masa Depan Demokrasi<br />

Indonesia. Menurut Pimpinan Dewan<br />

dari F-PKS ini Demokrasi Indonesia<br />

merupakan Demokrasi yang masih<br />

muda.“Perlunya kita memandang DPR<br />

sebagai harapan bagi keberlangsungan<br />

proses demokrasi yaitu proses daulat<br />

rakyat,” kata Fahri Hamzah awal Oktober<br />

lalu.<br />

Dia menekankan, dalam satu tahun<br />

kinerja DPR dapat dilihat dari sistem<br />

kelembagaan baru yang diatur dalam<br />

UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang<br />

MD3, yang memandang bahwa selama<br />

ini DPR sebagai lembaga pengawas tidak<br />

memiliki alat yang mumpuni untuk<br />

mengimbangi sistem kerja Pemerintah<br />

yang memiliki sistem pendukung birokrasi<br />

dan berbagai lembaga tinggi negara.<br />

Sejalan dengan itu, studi awal termasuk<br />

sayembara penataan komplek parlemen<br />

harus sukses, karena ini adalah sebagai<br />

upaya meletakkan blue print (cetak biru)<br />

menuju masa depan.<br />

“Ini adalah keberlanjutan dari proses<br />

kita membangun pilar-pilar bernegara<br />

dan pilar demokrasi. Di level Pimpinan tidak<br />

ada keraguan bahwa proses ini harus<br />

berjalan terus karena tidak mungkin kita<br />

membiarkan anomali kondisi kita menjadi<br />

tertawaan orang,” katanya saat memimpin<br />

Rapat Tim Implementasi Reformasi DPR<br />

dengan Ikatan Arsitek Indonesia beserta<br />

tokoh senior IAI di Jakarta, Senin (31/8).<br />

Menurut Fahri, transformasi yang luar<br />

biasa terjadi sejak 17 tahun lalu, ada demokrasi<br />

di Indonesia dan lahirlah 4 kali<br />

amandemen UUD 45, yang secara jelas<br />

menyebutkan bahwa kekuasaan Presiden<br />

itu dirampas oleh rakyat melalui penguatan<br />

Dewan. “Maka mustahil Dewan tidak<br />

berubah,” tegasnya.<br />

Saat memperingati Hari Guru Nasional<br />

tanggal 25 November, Fahri mengatakan,<br />

masalah kesejahteraan dan kualitas<br />

guru masih tetap isu krusial yang perlu<br />

mendapat perhatian.<br />

“Di desa itu, guru-guru identik dengan<br />

penderitaan, dan kesulitan hidup.<br />

Masih banyak yang belum berkecukupan.<br />

Sehingga ini menjadi tugas kita untuk<br />

memuliakan guru. Kalau negara belum<br />

bisa, paling tidak kita secara pribadi dapat<br />

membantu guru yang memiliki jasa kepada<br />

kita,” pesan Fahri.<br />

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima cindera mata<br />

dari mahasiswa IISIP, Biak Numfor Papua<br />

Perhatian Wakil Ketua DPR Fahri<br />

Hamzah kepada nasib buruh juga ditunjukkan<br />

saat menerima Panitia Nasional<br />

Kongres ke-IV Serikat Buruh Sejahtera<br />

Indonesia 1992 di ruang kerjanya Lantai IV<br />

Gedung Nusantara III Selasa (24/3) Senayan,<br />

Jakarta.<br />

Ia mengatakan, aspirasi para buruh<br />

yang disampaikan ke DPR lebih banyak<br />

menagih janji-janji pemilu, sebagaimana<br />

diungkapkan Jokowi-JK di depan buruh<br />

pada kampenye lalu.<br />

Guna menjawab kesimpang-siuran<br />

keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di<br />

Provinsi Banten, DPR Wakil Ketua Bidang<br />

Korkesra Fahri Hamzah beserta Anggota<br />

Komisi IX DPR mengambil inisiatif mendatangi<br />

langsung perusahaan yang terindikasi<br />

mempekerjakan TKA yaitu pabrik<br />

Semen Merah Putih di Kecamatan Bayah,<br />

Kabupaten Lebak Banten, Rabu sore<br />

(9/9/<strong>2015</strong>).<br />

“Kami datang untuk mengklarifikasi<br />

ada laporan di berbagai media bahwa ada<br />

Tenaga Kerja Asing unskilled(tanpa keahlian)<br />

asal Tiongkok yang dipekerjakan<br />

di sini,” sergah Fahri meminta penjelasan<br />

fokus pada permasalahan tersebut. Menurut<br />

Fahri, jika praktek tersebut ada maka<br />

tidak sesuai dengan Undang-Undang<br />

Tenaga Kerja dan sejumlah peraturan<br />

Menteri Tenaga Kerja.<br />

Satu lagi yang patut dicatat adalah kegiatan<br />

Fahri Hamzah melakukan sidak ke<br />

Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur Selasa<br />

(26/10) siang. Menurut Fahri, kedatangan<br />

Pimpinan DPR dan rombongan adalah<br />

dalam rangka menggunakan haknya salah<br />

satunya adalah inspeksi mendadak (sidak).<br />

Kunjungan ini dilakukan karena Pimpinan<br />

menerima surat dari masyarakat<br />

warga binaan yang meminta agar negara<br />

memberikan perhatian atas hubungan<br />

mereka dengan anak-anaknya.<br />

“Melihat kondisi itu, Pimpinan DPR<br />

meminta agar ditinjau kembali dan<br />

waktu kunjungan diubah menjadi pukul<br />

4 sampai pukul 5 sore,” ungkapnya.<br />

Anak-anak tidak bermasalah, yang<br />

bermasalah adalah orang tuanya. “Jadi<br />

anak janganlah dibawa dalam persoalan<br />

ini, biarlah orang tuanya yang bermasalah,<br />

tapi anak jangan,” pungkas<br />

Fachri.<br />

Pimpinan DPR ini juga memberi perhatian<br />

khusus pada pembangunan Papua<br />

dengan mengunjungi Biak. Fahri menegaskan<br />

Kabupaten Biak di Papua dinilai<br />

sangat menarik.Namun, bandaranya yang<br />

luas kini sepi. Lokasinya strategis tapi tak<br />

dimanfaatkan dengan baik. Dahulu pernah<br />

difungsikan dengan baik, karena posisi<br />

bandara ini di Samudra Pasifik dan berlokasi<br />

di ekuator. Garuda Indonesia pernah<br />

memasukkan Biak dalam penerbangan Internasional<br />

ke Amerika Serikat (AS).<br />

Saya mau menarik perhatian Pemerintah<br />

Pusat, agar kota Biak kembali menjadi<br />

kota international dan pusat pengembangan<br />

di kawasan timur. Ini juga bisa membantu<br />

kemajuan pengembangan di tanah<br />

Papua. Demikian disampaikan Wakil Ketua<br />

DPR RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke<br />

Biak, Papua, Sabtu (31/10).<br />

Pengembangan Biak menjadi kota internasional,<br />

kata Politisi F-PKS ini, harus<br />

menjadi salah satu agenda dalam perjanjian<br />

Trans Pasific Partnership yang sedang<br />

dijajaki pemerintah. Menurut Fahri,<br />

bila tak ada agenda itu, berarti hanya akan<br />

menjadi deal dagang yang “kejam”. “Kita<br />

harus berani memasukkan klausul perjanjian,<br />

dengan meletakkan pusat kemajuan di<br />

timur yang merupakan bagian dari desain<br />

kerja sama perdagangan Internasional,”<br />

tandasnya. (MP) FOTO: JAKA/PARLE/IW<br />

EDISI <strong>132</strong> TH. XLV, <strong>2015</strong><br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!